Sembilan Rekomendasi Ratas tentang Sulteng Direspons Bappenas

- Periklanan -

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola bersama Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope berkesempatan foto bersama Menteri/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai pertemuan, Jumat (24/3). (Foto:istimewa)

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola MSi, Jumat (24/3) bertemu Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Jakarta. Dalam pertemuan selama 1 jam di kantor Bappenas RI, Gubernur didampingi Kepala Bappeda Sulawesi Tengah Prof Dr rer pol Patta Tope  SE.

Kepala Bappeda Sulteng Prof Patta Tope usai pertemuan dengan Menteri/Kepala Bappenas mengungkapkan, pertemuan Gubernur Longki dengan kepala Bappenas membawa dua agenda. Pertama menindaklanjuti rapat terbatas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas di Sulawesi Tengah, (Ratas) bersama Presiden dan Wakil Presiden di Istana negara beberapa waktu lalu. Kedua, mengundang Menteri untuk dapat hadir dalam Musrenbang provinsi yang akan digelar 3 April mendatang.

Dikatakan Kepala Bappeda, Sembilan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat terbatas bersama Presiden, diserahkan kepada Kepala Bappenas untuk ditindaklanjuti.

‘’Alhamdulillah Sembilan rekomendasi yang disepakati (dalam Ratas),  beberapa diantaranyaa akan segera ditindaklanjuti antara lain, proyek infrastruktur di Sulawesi Tengah akan dicoba di KPBU kan,’’ungkap Gubernur.

Dalam pertemuan, Menteri Bappenas merespons Sembilan usulan hasil Rapat terpabast. Menteri menyampaikan kepada Gubernur agar segera mengusulkan Sembilan program hasil rekomendasi tersebut, oleh daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknisnya.

‘’Jadi Menteri menyampaikan, ok Pak Gubernur Sembilan rekomendasi hasil rapat terbatas itu sudah saya pikirkan. Jadi saya minta tolong agar beberapa point itu langsung diusul saja oleh daerah melalui OPD-nya,’’kata Prof Patta Tope menampaikan pernyataan Menteri ekpada Gubernur.

- Periklanan -

Terkait dengan undangan Musrenbang menurut Patta Tope, menteri Bambang Brodjonegoro menyatakan siap datang memenuhi undangan Gubernur. Kunjungan menteri Bappenas ke Sulteng nantinya aka nada dua agenda. Pertama memberikan paparan tentang situasi terkini terutama mengenai perkembangan ekonomi daerah dan nasional dalam musrenbang. Kedua Menteri Bambang juga akan meninjau beberapa proyek strategis nasional yang diusulkan di Sulteng.

‘’Cuma karena waktunya terbatas, diperkirakan waktunya di Palu hanya 4 jam. Kita berharap beberapa proyek strategis nasional yang kita usulkan seperti perpanjangan runway, Palu-Parigi Bypass, yang dijanji akan di redesain ulang, lokasi KEK Palu terkait dengan pembebasan lahannya yang bermasalah serta masalah program Gernas Kakao bisa terakomodir di 2018,’’harap Patta Tope.

Dalam pertemuan juga lanjut Patta Tope semua usulan yang masuk dalam Sembilan rekomendasi telah diserahkan oleh Gubernur kepada Menteri. Melalui Deputi menteri semua usulan telah dicatat. Menteri berharap semua usulan segera disuslkan oleh OPD melalui e-proposal untuk usulan anggaran 2018.

‘’Gubernur menyampaikan harapannya kepada Menteri agar usulan kita nanti ditindaklanjuti tidak hanya anggaran infrastrukturnya, tetapi dengan anggaran pembebasan lahan. Karena Gubernur menyampaikan kepada menteri, APBD Sulawesi Tengah tidak mampu membiayai pembebasan lahan,’’terang Kepala Bappeda.

Kepada Gubernur, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan apresiasainya terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah, terutama pertumbuhan ekonomi Sulteng yang tinggi, pemerataan pembangunan, tingkat pengangguran yang rendah serta inflasi yang sudah bisa diredam 2 tahun terakhir.

Adapun Sembilan rekomendasi dalam Rapat terbatas dengan Presiden dan Wapres;

  1. Untuk pembebasan lahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu agar berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena di dalam KEK Palu masih terdapat Kawasan Hutan Lindung (10 persen – 15 persen) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KEK.
  2. Untuk Pembangunan Jalan Palu-Parigi Bypass, Kementerian PU terlebih dahulu akan melakukan revisi DED yang telah disusun sebelumnya.
  3. Terkait dengan usulan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Palu dan Pembangunan Fly OverPantoloan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memilih salah satu yang dijadikansebagai program prioritas yang akan dianggarkan tahun 2018.
  4. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri akan diupayakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tindak lanjut dari Rapat Terbatas tersebut, Gubernur mengadakan pertemuan bersama Menteri Perhubungan RI dan disepakati untuk perpanjangan 100 m – 200 m Runway Bandara Mutiara Sis-Aljufri pada tahun 2018.
  5. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan, tidak dibahas karena merupakan kewenangan PT. Pelindo.
  6. Proposal Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Kakao Berkelanjutan agar diperbaiki oleh Dinas terkait dan diserahkan kepada Kementerian Pertanian.
  7. Pencegahan Penularan Penyakit Schistosomiasis akan dibuatkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Schistosomiasis
  8. Proposal Gerakan Kembali Sekolah – 1000 Anak Harapan Bangsa dibuat oleh Dinas terkait dan diserahkan ke Kementerian Pendidikan
  9. Untuk saat ini Tenaga Kerja Asing masih dibutuhkan. Sepanjang Tenaga Kerja Lokal telah mampu maka Tenaga Kerja Asing akan dipulangkan secara bertahap. Untuk itu Dinas terkait perlu melakukan sosialisasi dan memfasilitasi transfer knowledge dari Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja Lokal.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.