Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Sekretaris KPU Tolitoli Jalani Sidan Kode Etik di DKP

PALU-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, pada Jumat (31/5) yang lalu, telah menggelar sidang kode etik terhadap penyelenggara Pemilu, di kantor Bawaslu Sulteng, Jln Sungai Moutong Palu.
Sidang kode etik terhadap Sekretaris KPU Tolitoli, Bustanil Bantilan, dan dua orang bendahara ini mendapat perhatian masyarakat luas di Sulteng. Bustanil dkk, menjadi teradu dalam dugaan kasus penundaan pembayaran honor dan biaya operasional (OP) Penyelenggaran Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dondo, dan beberapa kecamatan lain yang mengadukan ke DKPP.
Dalam sidangnya Jumat lalu, DKPP dipimpin langsung Ketua DKPP RI, Dr Muhammad, mantan Ketua Bawaslu RI periode 2013-2018. Didampingi komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden SH SAg MH, pimpinan Bawaslu Sulteng Zatriawati, dan akademisi Dr Intam Kurnia.
Para teradu, baik teradu I, maupun teradu II dan III dicecar oleh pertanyaan majelis hakim kode etik yang diketuai Dr Muhammad. Demikian pula untuk Kepala Sekretariat KPU Sulteng, Nurbakti, dan Ketua KPU Tolitoli Sulaiman Padjalani, selaku pihak terkait. “Bagaimana alur dana anggaran KPU ke PPK ini, “ tanya Muhammad. “Kalau kami KPU Sulteng, aliran dana pusat itu mengalir sampai di KPU kabupaten/kota saja. Kalau PPK tidak, bukan wewenang kami lagi, “ terang Nurbakti, saat dikonfrontir. Itulah beberapa pertanyaan menarik yang dipertanyakan oleh majelis hakim kode etik.
Dari sidang kemarin terkuak, bila pembayaran honor dan OP bulan Desember 2018 dan Januari 2019 itu tidak atau belum terbayarkan, jelas teradu I Bustanil Bantilan yang diperkuat oleh teradu II dan III karena bendahara PPK Dondo misalnya belum membuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran bulan sebelumnya. “ Sehingga kami belum bayarkan, karena LPj nya belum diajukan kepada kami, “ sebut Bustanil.
Namun ketika ditanyakan oleh majleis hakim DKPP, apakah pembayaran honor dan OP sudah dilakukan semuanya. Ternyata sudah dibayarkan semuanya, termasuk honor dan OP bulan Desember 2018 dan Januari 2019, seperti yang diperkuat oleh keterangan ketua PPK Dondo Rusdi A Ismail di persidangan, setelah pihaknya melakukan demo besar-besaran di kantor KPU Tolitoli. “Iya, semua honor dan OP sudah terbayar, setelah kami melakukan demo di kantor KPU, “ ungkap Rusdi.
Karena itulah ketua majelis sidang kode etik penyelenggara Pemilu, Dr Muhammad pada sidang perdana itu, masih belum puas atas keterangan para pihak, dan meminta kehadiran beberapa pihak lagi untuk melengkapi berbagai keterangan sebelum sidang ini disimpulkan oleh majelis hakim DKPP, yang menyidangkan perkara penundaan pembayaran honor dan OP PPK di Kabupaten Tolitoli.

Sidang masih ditunda, dan akan dilanjutkan pasca lebaran Idul Fitri 1440 Hijiriyah, dengan mengharapkan kehadiran 10 PPK yang ada di Kabupaten Tolitoli, Korlap aksi pada 1 April 2019 Hermansius, Camat dan Kepala Desa, serta unsur terkait yakni KPU Tolitoli, dan Sekretaris KPU Sulteng. ” Saya minta, semua pihak ini diwajibkan kehadirannya dalam sidang berikutnya, ” tegas Muhammad.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.