Sekolah Negeri, Kok Hanya Satu Guru Berstatus PNS

- Periklanan -

DONGGALA – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, HM Tahir H Siri, mendapatkan fakta yang cukup mengejutkan, saat melakukan Kunjungan Kerja di wilayah pesisir Pantai Barat, Kabupaten Donggala.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala dan Sigi tersebut, terkejut di salah satu SMA negeri di Kecamatan Balaesang, ternyata hanya memiliki satu guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya pun kaget ketika mendapatkan informasi, kalau di SMA Negeri yang ada di Kecamatan Balaesang itu, ternyata hanya satu guru ASN-nya. Saya langsung catat sebagai temuan dan akan menjadi catatan Fraksi untuk disampaikan ke pemerintah provinsi, khususnys Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah,”kata H Tahir, sapaan akrabnya dalam rilisnya kepada media, tepat di Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (02/05/2020).

Menurut HM Tahir, bahwa sebagai sekolah negeri, mestinya alokasi guru dengan status ASN harus lebih proporsional dan disesuaikan dengan rasio jumlah siswanya. Dengan hanya memiliki satu guru ASN, H Tahir, mengaku bingung bagaimana sekolah tersebut, dalam melakukan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

- Periklanan -

“Tentu saja lebih banyak gunakan guru honorer. Kalau sekolah swasta, mungkin dapat dimaklumi. Tetapi sekolah negeri dengan hanya satu guru ASN, itu yang menjadi pertanyaan kami,”katanya lagi.

Dalam rapat Fraksi, secara khusus temuan H Tahir tersebut dicatat. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH, langsung memberikan amanat kepada Hj Fatimah H Amin Lasawedi, anggota sekaligus Bendahara Fraksi PKS, untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah.

“Kebetulan Ibu Fatimah duduk di komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, jadi kami minta beliau untuk meneruskan temuan Pak H Tahir ini, agar segera dicarikan solusinya,”kata Wiwik.

Temuan tersebut kata Hj Wiwik, juga akan menjadi catatan dan masukan dari FPKS kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi saat ini, tengah pembahasan Raperda APBD tahun 2021.

“Saat pembahasan (anggaran) bersama Dinas Pendidikan, kami akan sampaikan kembali tentang masalah ini,”tandasnya.(*/fdl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.