POSO-Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso, Frits Sampurnama, menilai kepentingan politik 2024 menjadi faktor utama para kelompok oposisi menolak rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso baru yang diusung Bupati Verna GM Inkiriwang.
Para oposisi diduga terganggu dengan kebijakan pembangunan yang sangat pro rakyat tersebut. Penilaian Sekkab disampaikannya saat memberi keterangan pers, Kamis (25/8).
“Apa yang mereka (penolak) lakukan terkait rencana pembangunan rumah sakit baru ini bukan sekadar kritik pada pemerintah. Tapi lebih pada soal kepentingan politik Pilkada 2024,” tudingnya. “Saya harap beri dukungan kepada pemerintah karena proses demokrasi di DPRD yakni voting sudah ditempuh dan menyetujui,” sambung Frits.
Menurut Sekkab, pembangunan rumah sakit baru di Poso sudah sejak lama dilaksanakan. Bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Poso tahun 1997.
“Tapi kendala yang dihadapi pemerintah daerah tetap sama, yakni tidak ada anggaran dan lahan. Nanti di zaman bupati dokter Verna ini baru bisa terealisasi. Lahan sudah ada, dan solusi anggarannya sudah ditemukan,” jelasnya.
Dibilang Sekkab, pembangunan rumah sakit baru sebuah keharusan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat rumah sakit yang ada sekarang sudah tidak layak karena minimnya fasilitas.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Poso, Sukimin, menjelaskan pembangunan rumah sakit baru di perlukan untuk maksimalnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dirumah sakit baru nanti akan dibangun fasilitas lengkap, seperti klinik cuci darah, dan klinik PCR. “Dirumah sakit yang ada sekarang, dua klinik ini tidak ada,” tandas dia.
Terkait pinjaman dana 120 miliar yang akan digunakan membangun rumah sakit baru, Sukimin memastikan tidak ada permasalahan. Karena Pemkab Poso akan mengikuti dan melalui skema mekanisme pinjaman yang diatur. Pinjaman dana akan diajukan kepada PT. Sarana Multi Infraatruktur. Tahapan pinjaman dimaksud yakni meminta persetujuan DPRD (sudah disetujui tanggal 22 Agustus 2022), melakukan koordinasi dengan kemendagri, permohonan ke PT SMI, penilaian atas usulan pinjaman oleh PT SMI, surat penawaran SMI ke Pemkab.
“Pinjaman ini adalah solusi dan alternatif untuk bangun rumah sakit baru. Karana tidak mungkin dibangun dengan APBD yang ada,” tekannya. Jumlah pinjaman sebesar 120 miliar dengan bunga pinjaman 5,7 persen dan limit waktunya selama 5 tahun. Rumah sakit baru akan dibangun diatas lahan seluas 6 hektar. Luas lahan terdiri dari 3 hektare dari hibah Pemprov Sulteng dan pembebasan lahan warga 3 hektare.
“Untuk lahan hibah dari Pemprov sudah clear and clean,” tandasnya. Dipastikan Sukimin, pinjaman tidak akan mengganggu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan daerah.(bud)
