Sejumlah Usaha Mutiara di Parimo Tidak Berizin

- Periklanan -

Salah satu usaha budidaya mutiara yang berada di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parimo. (Foto: Amierullah)

PARIMO-Sudah setahun beroperasi di perairan Teluk Tomini Kabupaten Parimo, ternyata sampai saat ini sejumlah pengusaha budidaya mutiara belum mengantongi izin lingkungan dan pengelolaan yang sudah jelas telah diatur dalam Undang–undang Nomor 1 tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil dari Kementrian Kelautan Republik Indonesia.

Kepala Seksi Pengawas dan Hukum (Gakum) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Parimo, Mohammad Idrus mengungkapkan, salah satu pengusaha mutiara yang dinilai bandel dan cuek enggan mengantongi izin tersebut yaitu pengusaha berasal dari wilayah Provinsi Gorontalo yang memiliki usaha budidaya mutiara di empat lokasi.

“Pemiliknya itu salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Gorontalo, memiliki empat titik usaha Mutiara di wilayah pesisir pantai Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini yang sampai hari ini belum mengantorngi dokumen izin lingkungan,” ungkap Idrus, ketika ditemui Pos Palu, Senin (11/9) pekan lalu.

- Periklanan -

Menurut Idrus, dampak usaha tersebut apabila tidak  mengantongi izin lingkungan dapat mempengaruhi kualitas air di perairan yang menjadi titik penempatan usaha itu dimasa akan datang. Kemudian, tidak memberikan income bagi daerah serta tidak membuka peluang tenaga kerja.Sehingga usaha itu dinilai merugikan Pemerintah yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja di luar wilayah Parimo.

“Seharusnya mereka terlebih dahulu mengurus seluruh dokumen izinnya. Parahnya lagi, pemilik usaha itu juga tidak memiliki izin pengelolaan,” tandasnya.

Sehingga, rencananya dalam waktu dekat pihak DPLH melalui bidang Pengawasan dan Hukum bakal melayangkan surat teguran pertama tertuang didalamnya pemilik usaha agar segera mengurus seluruh izin lingkungan dan pengelolaannya yang kini telah diambil alih oleh pihak DPLH Provinsi.

Kemudian, apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan, pengusaha tetap tidak mengindahkan, maka akan dikeluarkan lagi surat peringatan paksaan Pemerintah dalam hal ini sanksi administrasi, hingga pada peringatan keempat belum juga terpenuhi, maka pihak DPLH berhak melakukan pemberhentian seluruh kegiatan yang ada di lokasi usaha bersama aparat Kepolisian, serta melakukan pembekuan seluruh permintaan dokumen perizinan.(ami)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.