Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Segera Daftarkan Tenaga Honorer Sebagai Peserta BPJS TK

PALU – Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan mendaftarkan pegawai Non ASN atau tenaga honorer menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), tidak lain tujuannya memberikan rasa aman kepada para tenaga honorer.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Palu La Uno mengatakan, sosialisasi ini mengajak pemerintah daerah dalam mengimpletasikan BPJS TK kemasing-masing kabupaten, kota, termasuk provinsi. Dan program ini diselenggarakan BPJS secara nasional, dan 2019 merupakan tahun ketiga. “Di Sulteng respon atau kesadaran pemerintah dalam mendaftarkan pegawai non PNS atau tenaga honorer belum terlalu aktif,” sebutnya.

Lanjut La Uno menerangkan, jika dilihat data di BPJS TK cabang Palu, respon pemerintah itu bervariasi, ada sebagian kabupaten sudah mendaftarkan 70 persen, ada juga yang belum sama sekali. Di Sulteng salah satunya bangai kepulauan karena memang daerah baru pemekaran dan dilihat dari penganggaran. “Jadi memang kendala yang ditemukan BPJS TK dalam mendaftar tenaga honorer terletak dalam ketersedian penganggaran,” ujar La Uno.

Sedangkan pemberian penghargaan pada hari itu, tujuannya guna menunjukkan kepada pemerintah bahwa BPJS TK memberikan perlindungan bukan hanya kepada para pekerja di sektor formal saja tetapi juga perlindungan bagi tenaga kerja informal dan non ASN yang bekerja di Pemerintahan daerah. “Dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu berbeda,” tutur La Uno.

Sementara itu, sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Hidayat Lamakarate, mengatakan, dalam rangka mendorong jaminan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar sektor formal, contoh di pemerintah daerah adanya tenaga kontrak, di perusahaan ada tenaga kerja, perlu oleh pemerintah mengeluarkan semacam himbauan bahkan regulasi.

Olehnya terkain hal itu Sekprov bersama gubernur akan mendorong untuk segera membicarakan regulasi yang akan dikeluarkan dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat yang bekerja di sektor non formal. “Saya tidak tahu berapa persen tenanga honorer yang sudah didaftarkan BPJS TK, saya apresiasi kadis perhubungan telah daftarkan tenaga honornya,” ucap Hidayat.
Hidayat menyebutkan tenaga kontrak yang ada di Provinsi Sulteng kurang lebih 3000 orang, jika dihitung dari 3000 persatu orang dibebankan Rp 10.800 untuk dua perlindungannya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam satu bulan dana yang dikeluarkan Rp 30 juta. “Rp 30 juta yang dikeluarkan dalam satu bulan saya kira tidak terlalu besar, apalagi dalam setahun hanya Rp 360 juta,” sebutnya.

Hidayat akan melihat anggaran di tahun 2020 jika anggaran pemerintah daerah setelah dikeluarkan untuk hal-hal yang wajib dan masih ada biaya untuk mendaftarkan non PNS, maka pemerintah akan mendorong agar dimasukan pegawai Non PNS itu menjadi peserta BPJS TK. Dia juga berharap dalam pertemuan nantinya ada sharing informasi dari masing-masing kepala dinas tenaga kerja Kabupaten/Kota terhadap pekerja di wilayahnya. “BPJS KT memberikan rasa aman kepada para pekerja, karena tidak ada yang menginggingkan kecelakaan, tetapi proteksi diri harus dilakukan,” tandas Hidayat Lamakarate. (umr)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.