Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Sayangkan Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Amrullah

PALU-Menyikapi salah seorang kadernya di Kabupaten Parimo yang saat ini terlilit permasalahan penganiayaan Ketua KPU Parimo, Abd Chair, Ketua DPD I Partai Hanura Sulteng, H Hadiyanto Rasyid SE MM, memberikan tanggapannya kepada Radar Sulteng, Selasa (28/5).

Menurut Hadiayanto, masalah kader Partai Hanura yang berada di Kabupaten Parimo, H Amrullah Almahdali, kini sudah ditangani kepolisian di Polres Parimo.

“Saat ini masalah yang dihadapi pak Haji Amrullah sedang berproses, penyelidikannya sedang berlangsung di kepolisian, di Polres Parimo, “ ungkap Hadiyanto.

Pihaknya sangat menyayangkan permasalahan itu terjadi. Mestinya, kata Hadiyanto tidak perlu terjadi.

“ Pada prinsipnya kami sangat menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan yang berangkutan (H Amrullah Almahdali, red). Karena, mestinya hal seperti itu tidak perlu terjadi. Apapun alasannya itu tidak seharusnya terjadi, “ tegas Hadiyanto.

Hadiyanto melihat, kasus itu bermula dari kecurigaan H Amrullah terhadap hasil Pemilu untuk pemilihan calon anggota legislatif DPRD Provinsi di wilayah Kabupaten Parimo.

“ Sejauh ini pengajuan sengketa Pemilu yang diajukan oleh pak Haji Amrullah kan sedang berlangsung dan berproses. “Kita mengikuti sajalah proses itu, dengan sebaik-baiknya. Terlepas dengan kecurangan, kan sudah masuk pada tahap sengketa. Maka semua hal-hal yang berhubungan dengan bukti untuk menguatkan terjadi kecurangan, yah disajikan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, “ tandas Hadiyanto.

Harapan Hadiyanto, selaku ketua DPD I Partai Hanura, semoga semua kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian ini bisa menjadi pelajaran, khususnya bagi setiap kita. Bahwa tindakan-tindakan kekerasan dan hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Karena ini memberi contoh yang tidak baik di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, sudah jelas kalau kita anggap telah terjadi kecurangan. Kan ada mekanisme yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keadilan. Misalnya di tingkat daerah bisa diajukan ke tingkat lebih tinggi di Mahkamah Konstitusi, dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), upaya hukum inilah yang harus ditempuh, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.