alexametrics Sayangkan Pertanahan Touna Mengukur Lahan Tanpa Izin Pemilik – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Sayangkan Pertanahan Touna Mengukur Lahan Tanpa Izin Pemilik

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Salmin Hedar, SH, menyayangkan adanya aksi pengukuran lahan kebun milik masyatakat di Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Touna.

Dikatakan Salmin Hedar, pengukuran tanah masyarakat Desa Balanggala tanpa terlebih dahulu meneliti status tanah tersebut, yang telah dikuasai dan diolah oleh masyarakat dengan menanam tanaman jangka pendek, antara lain jagung sejak tahun 1950-an oleh orang tua mereka, dan saat ini dilanjutkan oleh ahli warisnya.

“Penyampaian Kepala Desa kepada kami bahwa tanah seluas kurang lebih 82 hektare, akan diukur oleh Pertanahan atas permohonan Alfred Tumewu, yang dilakukan tanpa persetujuan kepala Desa dan pemilik atau pihak yang menguasai tanah tersebut, “ ungkap Salmin Hedar, kepada Radar Sulteng.

Dikatakan Salmin, apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Touna adalah tindakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan pertanahan, karena melakukan pengukuran tanah dimana tanah tersebut masih diolah dan dikuasasi warga masyarakat.

“ Mengenai pengukuran tanah tersebut, masyarakat telah menyatakan keberatannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Touna sesuai surat mereka tertanggal 22 September 2020, yang meminta agar pengukurannya dihentikan demi menghindari konflik pertanahan. Hal inilah sehingga Ikadin Sulteng melakukan advokasi hukum terhadap permasalahan tanah tersebut, “ jelas Salmin kepada Radar Sulteng.

Ditambahkan Salmin, sebelum turun mengukur, Kantor Pertanahan Touna harus mengetahui terlebih dahulu alas hak yang mendasari sehingga terjadi pengukuran. Karena sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Balanggala tidak memberi persetujuan untuk dilakukan pengukuran.

” Pak Kades tidak memberi izin melakukan pengukuran, ” kata Salmin.

Dikonfirmasi kemarin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Touna, Rusli Mau, mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya pengukuran itu apalagi dipermasalahkan. Sebab, dirinya masih baru bertugas di Kantor pertanahan Touna.

” Saya masih baru bertugas, dan baru ini saya tahu nama desanya, juga permasalahannya, ” ujar Rusli.

Menurutnya, turunnya salah seorang staf pegawai Pertanahan Touna ke lokasi di Desa Balanggala, Martinus, yang sebenarnya juga adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) di Kantor Pertanahan Touna, namun bukan petugas ukur, di lokasi sebenarnya hanya untuk mengukur ketepatan lokasi, beserta luasannya.
” Pengukuran itu bukan untuk mendapatkan sertifikat, tetapi mengukur letak dan luas lahan saja. Ini berdasarkan pasca putusan Mahkamah Agung, itu alasannya bukan untuk pensertifikatan, ” jelas Kepala Pertanahan Touna Rusli Mau kepada Radar Sulteng.

Namun pernyataan Kepala Pertanahan Touna ini, terutama soal pasca Keputusan MA, disanggah oleh Ketua Ikadin Sulteng Salmin Hedar bahwa objek lahan belum dieksekusi.

“ Putusan MA yang menjadi dasar pengukuran adalah kekeliruan. Karena keputusan tersebut sampai saat ini belum dilakukan eksekusi. Sehingga tidak jelas objek perkaranya. Apalagi yang mau diukur 82 hektare? Sedangkan yang diperkarakan hanya lahan seluas kurang lebih 7 hektare, “ kata Salmin Hedar.

“Lantas, apa tujuan pengukuran lahan, yang menurut kami tindakan ini merupakan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, pengukuran harus dihentikan. Apabila sudah diukur juga, maka itu tidak sah, “ tegas Salmin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.