Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Sayangkan Perlakuan Hukum kepada Idhamsyah Tompo Tidak Adil

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BALUT-Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Banggai Laut (Balut) Habib Mohamad, kepada Radar Sulteng memberikan sebuah tanggapan terhadap kasus yang berkembang saat ini yang dialami oleh mantan Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Balut, Dr. Idhamsyah Tompo, SH., MH, Rabu 13/10).

Menurut Habib Mohamad yang juga Ketua LSM Merah Putih Sulawesi Tengah (Sulteng) ini, sehari-harinya pegiat anti korupsi, menyatakan perlakuan hukum yang diterima Idhamsyah Tompo terasa tidak adil.

“ Menurut saya Bapak Idhamsyah Tompo itu hanyalah korban dari sebuah kepentingan politik. Diduga kuat korban dari konspirasi ambisi kekuasaan untuk merebut jabatan di perhelatan kontestasi kepala daerah di Kabupaten Banggai Laut belum lama ini, “ kata Habib Mohamad.

Dikatakan dengan tegas oleh aktivis ini, dirinya tetap mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di negeri ini. Akan tetapi, dugaan skenario yang bermain di tingkatan pejabat level tinggi sangat sadis dipertontonkan oleh oknum pejabat di Kabupaten Balut.

“ Sepengetahuan saya, jabatan Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai koordinator atau sebatas koordinatif saja. Sehingga dalam pengelolaan APBD penanggungjawab itu ada di tataran seorang Bupati. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Sekkab sangat terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, “ ungkapnya.

Dirinya lalu menceritakan Dr. Idhamsyah Tompo saat ini sedang menjalani proses hukum. Dia (Idhamsyah, red) diadili, karena dipolitisasi. Diduga untuk menjatuhkan kredibilitasnya dibangunlah sebuah opini negatif yang diframing sedemikian rupa di tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai Laut, alias pesan sponsor.

“Seolah-olah yang melakukan kesalahan atau penyalahgunaan wewennag adalah seorang Sekkab. Sementara pada masa transisi Bupati oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menunjuk pelaksana tugas Bupati Balut yakni Dra. Tuti Hamid. Beliaulah yang mengendalikan roda pemerintahan sampai dilantiknya Bupati devinitif bapak Sofyan Kaepa, “ ujar Habib Mohamad.

Karena itu, tambah Habib Mohamad, dirinya menyampaikan beberapa poin penting dari masalah ini, pertama, bersama LSM Merah Putih dan masyarakat merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Balut atas terjadinya kasus dugaan korupsi yang dialami oleh mantan Bupati Weni Bukamo.

Kedua, perjalanan kasus yang dialami oleh mantan Sekkab Balut Idhamsyah Tompo masih panjang, dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tidak menutup kemungkinan jika pada fakta persidangan akan terungkap siapa-siapa oknum pejabat level tinggi yang diduga telah menerima pemberian hadiah atau janji.

Ketiga, bahwa di usianya yang amsih muda, Kabupaten Balut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Hal tersebut sangat luar biasa sebuah prestasi yang patut diapresiasi, dan merupakan sentuhan tangan dingin dari seorang Idhamsyah Tompo yang juga Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini.

“ Yang terakhir saya mau katakan, diduga kuat ada oknum pejabat yang punya andil besar dalam mendorong sehingga kasus ini dinaikan ke tingkat penyidikan. Kacamata saya selaku NGO melihat masih sangat subjektif, “ tandasnya.

Diakhir pernyataannya, Habib Mohamad mengatakan dirinya sudah memegang data-data terkait siapa saja pejabat yang diduganya sebagai aktor intelektual itu. Namun untuk memungungkapkannya kata dia, tinggal menunggu waktu.

“ Tidak etis saya sebutkan sekarang. Masih ada waktu. Tinggal menunggu saat yang paling tepat, pasti saya ledakan masalah ini. Apakah ini mau dibawa ke KPK atau ke Kejaksaan Agung yang penting perlu dipahami data sudah ada di tangan saya, “tutupnya, seraya menyebut bupati saat ini masih sangat bersih.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.