Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Satu-satunya Bupati di Indonesia yang Melapor ke BKN

Bupati Sebut Dirinya yang Melaporkan Kasus CPNS dan Dana DAK

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf, Sp.OG., M.Si, memang harus bekerja keras saat ini. Beberapa kasus mulai terkuak dan kini harus diselesaikan olehnya. Misalnya, kasus rekrutmen CPNS tahun 2021 yang diduga terjadi kecurangan, dan kasus dana DAK yang diintervensi oleh beberapa pejabat di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kabupaten Buol.

Ditemui Radar Sulteng, Kamis (28/10), Bupati Buol Amirudin Rauf bicara secara blak-blakan bahwa dugaan-dugaan sementara saat ini begitu massif tertuju kepada dirinya. Padahal, kata Amirudin justeru dial ah yang melaporkan hingga kasus ini terkuak dan diketahui publik.

Dijelaskannya, kasus CPNS itu mulai terkuat ketika dirinya menerima laporan dari Ketua Tim Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Buol, Suprisal Yusuf, yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buol. Sekkab sebelum melapor kepada Bupati telah menangkap sebuah kejanggalan, sebagaimana dianalisis oleh ahli IT di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Kabupaten Buol.

Mendapatkan sebuah informasi seperti itu, Bupati Buol langsung mengambil sebuah tindakan cepat, dengan menonaktifkan Kepala BKSDMD Kabupaten Buol, Drs. ML.

“ Begitu saya mendapatkan sebuah informasi bahwa telah terjadi indikasi kecurangan maka tindakan saya adalah menonaktifkan Kepala BKSDMD Pemerintah Kabupaten Buol, “ ungkap Amirudin Rauf, kepada Radar Sulteng.

Maksudnya menonaktifkan adalah, agar Kepala BKSDMD itu tidak mendapatkan akses masuk lagi, misalnya mengilangkan barang bukti atau mengutak-atik sesuatu di ruang ujian dan sekitarnya.

Setelah menonaktifkan Kepala Dinas, Bupati Amirudin Rauf melaporkan kasus ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Korwil Makassar. Di BKN Korwil Makassar, Bupati memberikan semua perangkat bukti-bukti yang menjurus terjadinya kecurangan tersebut.

“ Kami menyerahkan semua data dan bukti-bukti serta data pendukung IT yang ada. Jadi bukti-bukti kecurangan itu kami yang laporkan dan kami serahkan ke BKN Korwil Makassar, “ beber Bupati Amirudin.

Dari sini, dari BKN Korwil Makassar kemudian diteruskan ke BKN pusat, dan selanjutnya memberikan keterangan pers kepada sejumlah media, hingga viral di media mainstream dan media sosial (medsos).

Harapan Bupati, kasus ini menjadi pelajaran berharga bersama. Pelajaran bagi seluruh daerah di Indonesia yang akan menggelar seleksi CPNS setiap tahunnya. Harus berhati-hati. Kepala Daerahnya harus berani bertindak. Tidak bisa diam.

Dikatakannya, apa yang dilakukan oleh Bupati Buol seharusnya menjadi referensi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia. Dengan harapan menghentikan semua dugaan kasus pelulusan CPNS secara curang.

“ Saya melaporkan kasus ini, untuk menghentikan praktik curang. Kendati dimulai dari daerah saya ini. Harus dihentikan sekarang. Kalau ada yang mau mengorek tahun-tahun yang lama atau sebelumnya silakan saja, siapa tau ada yang bisa membuktikannya. Tetapi yang jelas, kami sudah berbuat sesuatu untuk menghentikan praktik curang itu, “ tandasnya.

Demikian pula dengan dana DAK yang diduga dintervensi oleh sejumlah pejabat di Dinas Dikjar Kabupaten Buol. Bupati Amirudin yang melaporkan kasus ini ke Polres Buol untuk diperiksa di bagian Tipikor.

Amirudin Rauf, menjelaskan, tahun 2021 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemeriksaan Keuangan (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, meminta kepada Inspektorat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan khusus terhadap penggunanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan pengajaran (Dikjar).

“ Jadi BPK meminta kepada Inspektur Insopektorat sebagai abdi Auditor Pemeriksa Internal (APIP) untuk memeriksa DAK di Dinas Dikjar sebesar Rp 22 miliar, “ kata Bupati.

DAK yang digunakan oleh sekolah-sekolah ini adalah DAK dalam bentuk swakelola. Artinya apa, dana ini masuk ke rekening kepala-kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah mengelola DAK tersebut.

“Kepala Sekolah yang mendapatkan dana DAK tersebut bertanggungjawab terhadap pengelolaan DAK. Oleh Kepala Sekolah mereka membentuk tim yang diketuai kepala sekolah, kemudian melaksanakan pekerjaan Rp 22 miliar, ‘’ urainya.

Dari hasil pemeriksaan tim inspektur Inspektorat ternyata memang ada temuan, adanya kelebihan volume perkejaaan, dan beberapa temuan-temuan lain yang berkonsekwensi pada pengembalian.

“ Temuan-temuan tersebut di wilayah Inspektorat atau di wilayah pemerintah daerah itu tindakannya adalah mengembalikan. Itu wilayah Inspektorat. Kalau Inspektorat memeriksa sesuatu proyek yang kemudian di proyek itu kemudian ditemukan kelebihan volume, maka harus disetor kembali, “ tandasnya.

Hasil sementara BPOK saya memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Temuan sementara, tetapi ini belum final ternyata ada penyimpangan, “ tegasnya.

Dalam perjalanannya pemeriksaan BPK kemudian muncul kasus. Ini kasus lain. Dimana beberapa pejabat di linkungan Dikjar itu dilaporkan oleh salah satu kontraktor. Karena mereka punya uang tidak dibayarkan oleh para pejabat.

Inikan menjadi lucu. Kenapa dana swakelola ternyata kontraktor yang kerja, Sekaligus pejabat-pejabat di lingkungan kantor ini dan telah dilapor ke polisi.

“Kasusnya sekarang sedang bergulir. Kita belum tahu kesimpulannya, apakah itu benar atau sementara diperiksa, “ sebutnya. Tetapi kalau itu benar berarti telah terjadi penyimpangan.

Intervensi dari oknum-oknum di Dikjar terhadap proyek di sekolah. Kan mestinya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dikontrakan karena ini diswakelola. Lalu kenapa ini ada kontraktor yang mengerjakan.

“Kenapa ada kontraktor yang mengerjakan dan mengapa nagihnya bukan ke sekolah tetapi nagihnya kepada pejabat-pejabat di Dikjar. Ini artinya yang pertama, diduga ada pejabat-pejabat di Dikjar yang mengintervensi proyek swakelola ini. Kedua, salahnya kenapa dikontrakan. Seharusnya ini swakelola wewennag penuh kepala sekolah.

“ Tetapi kalau ini benar, itu pasti salah. Kalau bisa dibuktikan di pengadilan. Benar telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu sanksi berat buat pejabat-pejabat ini. Karena itu mereka semuanya serba salah, “ paparnya. Ada hukuman disiplin berat, sedang, dan ringan nanti dilihat mekanismenya.

Sekali lagi laporan itu benar, sudah sampai di pengadilan dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Sekarang kan baru pengajuan kasus ini. Kita belum bisa menyimpulkannya. Apakah betul tiga orang pejabat di Dikjar itu terlibat. Apakah betul juga itu namanya kontraktor. Kalau itu benar maka dua-duanya salah.

“ Karena sekali lagi saya katakan ini merupakan wewenang kepala sekolah, dan tidak bisa dikontrakan. Dari pemeriksaan Inspektorat, ditengarai ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, misalnya kelebihan pembayaran, “ sebutnya.

Secara aturan, kelebihan pekerjaan itu boleh kepala sekolah yang bersangkutan segera menyetorkan ke daerah. Sampai batas kapan, sampai batas Desember, harus diselesaikan semua. Kita sudah mau masuk dengan anggaran berikutnya.

Bila ditemukan bukti-bukti ada fee yang diberikan, tentu harus dilihat dulu bagaimana alurnya dana tersebut. Untuk mengejar pejabat-pejabat itu. Wilayah kita sebatas itu, mengamankan kerugian negara.

“ Misalnya di sekolah A, ditemukan kelebihan pekerjaan oleh Isnpektorat Rp 10 juta. Tetapi kepala sekolah bilang kita tidak mau bayar, seharusnya dia bayar Rp 10 juta kan. Pak Inspektur, kenapa saya tidak mau bayar Rp 10 juta, karena Rp 5 juta saya sudah kasih kepada pejabat di Dikjar. Mana buktinya, ada kuitansinya. Ada bukti transfer dan segala macamnya. Kalau itu terjadi maka Inspektur mengatakan oke, kamu bayar Rp 5 juta, dan Rp 5 jutanya kita akan paksa pejabat-pejbat itu untuk membayar kembali, “ jelasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.