Satgas Madago Raya Seakan Tak Berdaya

- Periklanan -

POSO-Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Ir. Elisa Bunga Allo, menyatakan duka yang mendalam atas empat korban tewas warga Desa Kalimago Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pekan lalu. Elisa mengecam keras atas aksi tidak berprikemanusiaan itu.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Sulteng yang separtai dengan Elissa di PDIP, yakni Sri Indra Ningsih Lalusu enggan berkomentar.

Menurut Elisa, pemerintah pusat yang memiliki kebijakan perlu menata lebih baik lagi penanganan sistem keamanan di wilayah Kabupaten Poso, khususnya di wilayah yang masih dikuasai terduga teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang banyak dihuni warga dari suku Toraja di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

“Cukup mi Operasi Madago Raya eskalasinya dipermantap. Karena itu komando teritorialnya di kita di Sulteng, ” tegas Elisa.

Senada dengan Elisa, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Ir. Sonny Tandra, yang diminta pandangannya, mengatakan operasi keamanan untuk memberantas terduga DPO Poso dari MIT perlu dilakukan evaluasi terhadap operasi yang selama ini sudah dilakukan mulai dari Operasi Tinombala hingga berganti saat ini menjadi Operasi Madago Raya.

“Menurut saya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Operasi yang selama ini diterapkan. Harus dilakukan pola baru, atau mencari pola baru yang lebih efektif dalam melakukan action pengamanan. Bukan hanya tempur saja, tetapi mungkin diperluas dengan tugas pendekatan kemasyarakatan atau ke tugas yang bersifat toritorial. Infiltrasi dan juga memeriksa kepada seluruh warga. Jangan sampai DPO yang dicari itu sudah menyamar dan bukan di hutan lagi, ” papar Sonny.

Dikatakannya, sejauh ini operasi yang dikembangkan masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Teror masih terus terjadi, dan ini harus segera dihentikan, hingga wilayah ini bisa menjadi aman. Karena dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kepada Radar Sulteng, Sonny belum berpikiran untuk mendesak Kapolda Sulteng dicopot dari jabatannya. Dijelaskan Sonny, siapapun yang menjadi Kapolda kalau pola penanganan pengejaran terduga DPO Poso masih ditentukan pemerintah pusat sama saja. Kan keberadaan anggota Polri dan TNI di Poso itu atas perintah pemerintah pusat.

“Kalau saya berpikir, mendesak Kapolda Sulteng dicopot itu bukan agenda utama kami. Kapolda itu kan hanya ditugaskan di sini (Sulteng), semua tugas yang dijalankannya itu atas perintah pemerintah pusat, dalam hal ini Kapolri, ” jelas Sonny, berargumen.

Karena itu, kata Sonny, pihaknya akan bertemu dengan pimpinan DPRD Sulteng guna membahas kondisi terakhir di Poso, dengan fokus membahas tewasnya empat warga Desa Kalimago Lore Kabupaten Poso. Selanjutnya, berencana DPRD Sulteng akan bertemu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) KH. Maruf Amin, juga dalam waktu dekat.

“Kami berencana akan bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Sulteng, pada hari Senin ini, guna membahas permasalahan ini. Dan kami berencana akan bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu dekat ini, ” kata Sonny.

Sedangkan tokoh masyarakat Poso, Edmon Leonard Siahaan, menyatakan sangat mengutuk keras tindakan dan cara pembunuhan yang melewati rasa kemanusiaan. Apalagi yang dibunuh adalah masyarakat sipil tidak bersenjata.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah mengutuk tindakan biadab yang dilakukan terduga kelompok DPO teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Selasa pekan lalu sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso.

“Sulawesi Tengah kembali berduka, setelah aksi terduga kelompok DPO teroris MIT akhir tahun lalu atau tepatnya Jumat 27 November 2020 melakukan aksi yang menewaskan empat orang dalam satu keluarga di Dusun Tokelemo, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada Selasa pekan lalu, 11 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso kembali 2 warga desa dibunuh dengan cara yang biadap. Kesucian bulan Ramadan dinodai. Negara dipermalukan dan aparat TNI/Polri seperti biasa, selalu tidak dapat berbuat apa-apa selain janji akan mengejar seperti yang sudah-sudah,” ungkap Ketua DPW PSI Sulteng, Takbir Larekeng pada Radar Sulteng.

- Periklanan -

Ketua DPW PSI Sulteng ini mengatakan, sekitar 5 bulan 14 hari dari kejadian sebelumnya di Kabupaten Sigi, kejadian Selasa pagi pekan lalu, di Desa Kalimago, membuktikan kegagalan negara dalam melindungi rakyat dari ancaman kelompok DPO teroris MIT yang sudah sangat teridentifikasi jauh-jauh hari.

Selaku kader PSI, sambung Takbir, pihaknya meminta pertanggungjawaban pimpinan TNI/Polri atas anggaran negara di bidang pertahanan keamanan khususnya yang sudah dikucurkan pada proyek keamanan.

“Operasi Tinombala yang sudah diperpanjang hingga dua kali dan kini berganti nama sandi menjadi operasi Madago Raya, namun keamanan tetap tidak terjaga. Sebagai rakyat yang membayar pajak disegala aspek kehidupan kita. Kami berhak tahu penggunaan anggaran bidang keamanan yang terbukti tidak efektif seperti ini,” cetusnya.

Terlebih, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo, segera melakukan evaluasi kritis atas ketidak efektifan penggunaan anggaran keamanan pada Operasi Madago Raya yang sudah diperpanjang hingga dua kali ini, dan memberikan sanksi yang berat kepada pihk-pihak atau individu yang terbukti membuat ketidak efektifan ini.

“Kami cinta TNI/Polri, tapi kami berharap TNI/Polri profesional dan efektif. Kita berharap aksi-aksi biadab seperti ini tidak boleh terus menerus mengotori semangat keberagaman yang ada di NKRI ini,” terangnya.

Dirinya pun menyerukan kepada seluruh rakyat khususnya di Sulawesi Tengah, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, tetap waspada dan menjaga hubungan kekerabatan dalam masyarakat, apabila ada orang disekitar yang tidak dikenali, diharapkan segera melaporkan kepada aparat terdekat.

“DPW PSI Sulteng memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan penghiburan serta meneguhkan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, “tandas Takbir Larekeng.

Terus terulangnya kasus pembunuhan terhadap petani di wilayah Poso yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mengundang tanda tanya besar terhadap kinerja polisi dalam melindungi masyarakat.

Namun pihak kepolisian beralasan banyak kendala yang ditemukan petugas di lapangan, sehingga para petani kembali jadi korban aksi teror kelompok MIT.

Kepada wartawan, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan, bahwa kendala-kendala yang dihadapi tersebut, ketika para petani kebun kerap menggarap lahannya jauh dari perkampungan, sehingga kesulitan membedakan para pelaku dan juga petugas, yang kadang menggunakan pakaian preman. Sehingga, para enggan untuk lari ketika melihat keberadaan pelaku, karena menyangka petugas.

“Pada sejumlah kasus, para korban ini tidak lari, karena mengira itu adalah petugas. Kami pun kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin (melindungi masyarakat),” tutur Didik.

Dia juga menjelaskan, dalam operasi ini petugas gabungan terbagi tiga, ada yang melakukan pengejaran, ada yang melakukan penyekatan dan ada kegiatan prefentif di perkampungan. Semua tempat yang dicurigai jalur para pelaku turun, sudah disekat. “Namun karena luasnya wilayah operasi ini, mereka bisa menerobos. Meskipun di sejumlah titik-titik ada pos penyekatan kami (petugas),” sebutnya.

Sementara itu, Didik juga mengakui, tidak jauh dari lokasi di wilayah Lore Utara, yang menjadi tempat pembantaian empat orang petani ini, pada akhir 2015 silam, juga terjadi kasus serupa, di mana para petani berpapasan dengan kelompok MIT dan juga dibantai. Terkait itu, kata Kabid Humas, sebenarnya di wilayah tersebut sudah ada pos-pos yang diisi oleh petugas gabungan. Namun karena luasnya wilayah, petugas kesulitan mengawasi para petani yang berkebun.

Dia juga mengimbau, agar masyarakat tetap tenang, sebab tujuan teror MIT yakni untuk menakut-nakuti masyarakat. Sehingga, jika masyarakat tetap tenang dan waspada, maka tujuan mereka juga tidak tercapai. “Kami meminta bila ada yang mencurigakan segera beri laporan kepada TNI/Polri,” tandas Didik.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.