Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Sanksi Berat bagi Paslon Melanggar Kesepakatan Dana Kampanye

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng telah melakukan kesepakatan plafon dana kampanye bagi dua pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng sebesar Rp 19,6 miliar.

“ Kita sudah menuangkan dalam berita acara dan Surat Keputusan (SK) terkait dana kampanye sebesar Rp 19,6 miliar, “ tutur Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming.

Dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu Sulteng telah disepakati anggaran dana kampanye bagi Paslon nomor urut 1 Mohamad Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala, dan paslon nomor urut 2 H. Rusdy Mastura-H. Ma’mun Amir sebesar Rp 19,6 miliar. Kesepakatan itu telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan plafon dana kampanye, Kamis 24/9) pekan lalu.

“Nah jika kemudian paslon atau tim kampanye dari hasil pelaporan dana nanti ditemukan kelebihan dari plafon dana kampanye yang sudah disepakati itu pasti ada sanksi, ada hukuman dari Bawaslu. Cuma secara spesifik saya tidak tau apakah itu sampai pada pembatalan calon, atau bagaimana, “ ucapnya.

Dalam keterangannya kepada Radar Sulteng, KPU sudah melapor ke Bawaslu dan liaison officer (LO) atau penghubung paslon Gubernur dan Wakil Gubernur bersama partai politik (parpol) pengusung dan pendukung paslon, atau tim pemenangan paslon terkait dana kampanye.

Menurut Tanwir, nanti sudah selesai masa kampanye ada laporan, ada kewajiban dari tim kampanye paslon atau LO berupa laporan dana awal kampanye hingga laporan penggunaan kampanye secara keseluruhan.

Selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk KPU untuk melakukan audit dana kampanye. Gunanya untuk mengetahui apakah masing-masing paslon ini anggaran kampanyenya tidak melebihi dari plafon anggaran dana kampanye yang sudah disepakati.

Mekanisme untuk mengukur dana kampanye masing-masing paslon, adalah tim kampanye melaporkan dana awal rekening khususnya ke KPU. Pasca penetapan paslon KPU Sulteng sudah memberi pengantar untuk membuat rekening khusus itu.

“Dana awal kampanye harus dilaporkan. Kemudian, ada pelaporan dana Laporan Penggunaan Dana Kampanye (LPDK). Itu sampai pada masa akhir laporan penggunaan dana kampanye akan diminta. Itulah kemudian dari semua administrasi yang sudah diserahkan diberikan kepada KAP untuk diaudit, “ paparnya.

” Nanti KAP ini yang akan datang ke masing-masing tim pemenangan paslon untuk mengkonfirmasi apakah benar kampanye ini sekian dananya yang digunakan. Nanti dia akan menemui orang-orang tertentu untuk mengkonfirmasi anggaran yang digunakan oleh paslon,” bebernya.

KAP kata Tanwir, merupakan lembaga profesional, independen, dan kapabel, sudah teregistrasi berasal dari luar daerah Sulteng maupun lokal, dan diseleksi.

KAP ini bekerja, dua minggu sebelum masa akhir kampanye. ” Karena audit ini setelah masa kampanye. Bahkan nanti setelah penetapan pemenang Pilkada baru diaudit, ” sebutnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.