Salah Satu Manfaat UU Cipta Kerja Memperpendek Perizinan

- Periklanan -

PALU-Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhiddin Said, kepada Radar Sulteng mengatakan, Undang Undang Cipta Kerja banyak manfaatnya bagi kita tenaga kerja, antara lain memperpendek prosedur perizinan, kemudian menarik investasi, menjawab tantangan yang ada saat ini.

“Kita saat ini dalam situasi Covid-19, jutaan penduduk kita jatuh miskin. Jutaan warga kita, masyarakat kita di PHK, jutaan masyarakatkita rentan miskin, sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Karena pandemi ini sulit kita membayangkan kapan akan selesai, “ papar Muhiddin, mengawali penjelasannya.

Menurutnya, harus ada terobosan yang luar biasa. Terobosan itu untuk mengantisipasi, merecovery perekonomian kita. Tahun 2020 kita devisit anggaran 6,34 persen. Itu setara dengan Rp 1.034 triliun. Ini semua antisipasinya. Bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan. Membantu masyarakat kita di bidang kesehatan, membantu masyarakat kita di bidang pengamanan sosial, dan membantu para usaha kecil menengah (UKM), bahkan yang besar untuk menghindari kejatuhan ekonomi kita. Itu nilainya tahun 2020 sebesar Rp 639,2 triliun. Ini namanya Pemulihan Ekomnomi Nasional (PEN).

“Belum lagi yang Rp 110 trilun lebih itu untuk bantuan sosial. Kesehatan hampir Rp 80 triliun. Ini semua yang kita tidak bisa membayangkan kapan berakhir. Sehingga pada tahun anggaran 2021 yang akan datang, kita masih masih memperkirakan akan devisit sekitar 5,7 persen setara dengan lebih dari Rp 900 triliun, “ papar Muhiddin.

Dijelaskannya, uang negara ini hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akibat Covid-19. Begitu banyaknya usaha-usaha yang bangkrut dan jatuh, banyaknya orang yang jatuh miskin yang harus kita tanggulangi. Usaha-usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagian bunganya kita hilangkan, dan kita bayarkan. Kemudian pengusaha-pengusaha yang pinjam misalnya sepeda motor tidak bisa ditarik seenaknya, dengan dibuatkan relaksasi. Kemudian diberi kemudahan melalui pemulihan ekonomi.

“Jadi ini semua permasalahannya. Oleh karena itu, perlu satu terobosan pemerintah bersama DPR-RI memberlakukan Undang-undang yang sifatnya mempermudah investasi masuk. Karena kita kalau tidak mempermudah investasi masuk tantangan kita, daya saing kita kan rendah sekali. Kalau ini yang kita lakukan seperti negara-negara lain. Kalau ini menarik pasti orang dating, “ urainya.

Menurut Muhiddin, negara kita punya sumber daya alam (SDA) yang cukup, kita punya manusia nyang cukup. Tetapi kalau regulasi kita yang terlalu mengikat, dan ketat. Ini orang tidak mau, karena negara lain sudah mempermudah. Oleh karena itu, Indonesia membuat terobosan yang sangat luar biasa melalui Undang-undang Cipta Kerja ini.

Bagaimana seorang pengusaha, kata Muhiddin, umpanya ada usaha-usaha kecil dia mau berusaha tidak perlu lagi cari-cari izin, cukup pemberitahuan saja. Misalnya, orang mau buat koperasi berkumpul dulu sekian puluh orang, sekarang cukup sembilan orang.

“ Kemudian sertifikasi Halal, usaha kecil tidak perlu lagi dia pergi bayar, bermohon dibayar oleh pemerintah. Ini semua tujuannya untuk mendorong perekonomian seluruh rakyat Indonesia, “ tegasnya.

- Periklanan -

Mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja, yang katanya hanya menguntungkan pengusaha, dan para pekerja sementara (outshorsing) tidak pernah menjadi tenaga kerja tetap, menjadi outschorsing seumur hidup. Dijawab oleh H. Muhiddin Said, bahwa Undang-undang Cipta Kerja tetap menjamin kesejahteraan buruh atau tenaga kerja tersebut.

“ Ada yang takut akan menjadi tenaga kerja sementara seumur hidup. Itu belum tentu. Karena ada Undang-undang Cipta Kerja. Jadi dia harus ditingkatkan dan dibayar oleh negara. Inilah yang harus dibaca baik-baik undang-undangnya. Dianalisa baik-baik. Bayangkan ada yang bilang tidak ada lagi cuti hamil. Mana bisa, itu melanggar HAM, tetap ada. Cuma di sini (Unadang Undang Cipta Kerja, red) ada kepastian, “ tegasnya.

Sedangkan mendatangkan investor, dan menciptakan tenaga kerja baru. Undang-undang itu harus dibaca. Kalau ada yang tidak sesuai, misalnya bertentengan dengan Undang-undang Dasar 1945 dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nanti MK yang kaji, betulkah Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 atau tidak. Boleh mengajukan secara berkelompok, dan boleh sendiri-sendiri.

Ditegaskannya, Indonesia adalah negara demokrasi, yang sudah diatur dalam Undang-undang, dan kita sudah memilih bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis.

Hal ini disampaikan H. Muhiddin Said yang juga Senin kemarin (12/10) melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Diakhir pembahasannya Muhiddin menitip harapan, pertama kita dalam menghadapi Covid-19 yang harus kita jaga bersama bagaimana wabah Covid-19 ini tidak merembes kemana-mana.

“Jadi kita harus jaga dulu. Karena kalau ini tidak selesai maka akan tambah terpuruk kita. Oleh karena itu masyarakat jagalah protokol kesehatan. Kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, tetapi tetap dalam situasi yang baik, yang konstruktif, sehingga semuanya bisa berjalan dengan bagus, “ tuturnya.

Muhiddin mengingatkan, jangan sampai kita mengajak teman-teman, adik-adik untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Karena sekarang ini lagi Covid-19. Ini Covid-19 dia tidak pilih siapa. Anak muda, orang tua, pejabat, orang kaya, orang miskin, tidak ada. Dan kalau sudah kena tidak ada ampun.

“ Kalau ada ada yang tidak setuju bikin catatan, apa yang tidak disetujui itu. Kemudian diskusi dengan kepala dingin, mari kita duduk bersama, apa permasalahannya. Kemudian kita baca, kita tunggu materi undang-undangnya. Substansi apa di situ. Karena kalau sudah diketuk di DPR tidak bisa dirubah lagi. Yang bisa menyatakan bahwa sebuah produk Undang-undang itu tidak betul hanya Mahkamah Konstitusi. Cuma itu yang bisa. Lain daripada itu tidak ada, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.