Sakit, Eksekusi Mantan Gubernur Sulteng Tertunda

- Periklanan -

Mantan Gubernur Sulteng, HB Paliudju saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan di Palu terkait pemeriksaannya di Kejati Sulteng, beberapa tahun lalu. (Foto: Rony Sandhi)

PALU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu belum mengeksekusi terpidana H Banjela Paliudju, guna menjalani hukuman pidana. Pasalnya dikabarkan mantan Gubernur Sulteng terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap penggunaan dana operasional Gubernur tahun 2006-2011, sedang keadaan sakit.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palu, Subeno SH MM mengatakan sejak beberapa waktu lalu tim eksekutor Kejari Palu telah mengagendakan pelaksanaan eksekusi bagi terpidana. Pihak Kejari Palu telah pula melayangkan surat panggilan sekaligus pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada terpidana. “Eksekusi terhadap terpidana ini sedianya sudah akan kita laksanakan. Hanya kabar yang kita dapatkan posisi terpidana sekarang di Jakarta,” ungkapnya di Kejari Palu, Rabu (23/8).

Tidak hanya itu kata Subeno selain tidak berada di Kota Palu, ternyata di Jakarta saat ini terpidana mantan orang nomor satu di Sulteng itu sedang dalam keadaan sakit dan sementara menjalani perawatan medis. “Karena kabar sakit itulah, sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap H Banjela Paliudju belum dapat dilakukan meski telah diagendakan,” tegasnya.

Kabar tentang kondisi terpidana itu diketahui pihak Kejari Palu juga dari penasehat hukum terpidana. PH terpidana  sekaligus datang membawa surat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa dan merawat HB Paliudju di Jakarta. “Jadi ada surat keterangan dokter. Tapikan kita belum melihat langsung, apakah terpidana benar-benar sakit atau ternyata tidak, karena posisinya di Jakarta,” cetusnya.

- Periklanan -

Bahkan kuasa hukum terpidana ketika ke Kejari Palu sekaligus mengajukan surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi. Alasan mengajukan penundaan itu mengingat kondisi terpidana yang sedang jatuh sakit. “Guna pelaksanaan eksekusi, dan karena dikabarkan sakit. Kejari Palu tidak akan tinggal diam. Kita akan melakukan seken opinion, atau mencari pendapat lain,” tegasnya.

Pendapat lain yang dimaksud Subeno ini adalah tentang perbedaan hasil pemeriksaan medis dari dokter lain yang akan digunakan pihak Kejari Palu untuk mengetahui seberapa para sakit yang dialami terpidana. “Dokter yang memeriksanya menyatakan terpidana sakit dan butuh perawatan. Kita akan meminta pendapat dari dokter lain, yang juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan terpidana,” jelasnya

Seperti apa hasilnya nanti, kata Subeno itulah selanjutnya yang akan menjadi petunjuk bagi pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana. “Untuk salinan putusan kasasi dari terpidana sudah kita terima sejak lama. Jadi kita lakukan dulu seken opinion soal kesehatan terpidana,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya terpidana H Bandjela Paliudju terlibat perkara tindak pidana dugaan korupsi serta tindak pencucian uang (TPPU), atas penggunaan dana pos biaya operasional Gubernur tahun 2006-2011. Perbuatan itu dilakukan saat Paliudju masih menjabat sebagai Gubernur Sulteng. Terhadap perkara itu, terpidana sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di PN Palu yang dijatuhi vonis bebas oleh Majelis Hakim. Saat di PN Palu terpidana divonis bebas. Atas putusan itulah, JPU mengajukan kasasi. Permohonan kasasi JPU dikabulkan oleh MA.

Putusan kasasi terpidana, diputus pada tanggal 17 April 2017 lalu. Hanya saja, untuk petikan putusannya baru diterima oleh PN Palu Selasa (4/7). Dalam amar putusan kasasi itu, terpidana H Banjela Paliudju  terbukti bersalah sebagaimana ketentuan yang pernah didakwakan oleh JPU kepada terpidana. MA menghukum terpidana dengan pidana penjara 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 Juta Subsider 6 bulan kurungan. Dan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7,78 miliar subsider 3 tahun penjara. Sehingga total pidana yang harus dijalani terpidana H Bandjela Paliudju selama 11 tahun.

Putusan kasasi nomor 1702 K/Pid.Sus/2016 itu, terpidana terbukti melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 64  ayat (1) KUHP. Salin putusan kasasi terpidana ini telah turun sebagaimana kata Kejari Palu, olehnya terpidana sudah harus dieksekusi. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.