Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Saat Konsesi Pertambangan Mencengkram Lingkungan dan Kehidupan Desa (3)

Pertambangan Nikel di Petasia Barat Dihentikan Sementara

Panitia khusus DPRD Morowali Utara mengeluarkan rekomendasi penghentian operasional pertambangan yang mencemari Danau Tiu. Akan tetapi, kebijakan yang disetujui tiga perusahaan ini hanya bersifat sementara. Lalu bagaimana sikap warga? berikut ulasannnya.

Laporan Ilham Nusi, Morowali Utara

PERUBAHAN bentang alam di wilayah Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, telah membuka mata warga. Tersadar bencana tengah mengintai, warga pun membangun kekuatan. Tekadnya mengusir perusahaan pertambangan dari daerah itu.
Desakan warga perlahan membawa hasil. Isyarat itu dimulai dengan dibentuknya panitia khusus (Pansus) oleh DPRD setempat. Tim kemudian diturunkan meninjau areal konsesi PT Mulia Pasific Resources (MPR), PT Itamatra, dan PT Sumber Suarna Pratama (SSP). Ketiga perusahaan inilah yang menguasai ribuan hektare konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Petasai Barat.
Meski tak sampai di titik-titik endapan lumpur buangan aktifitas tambang, setidaknya tim yang dilengkapi pemerintah desa dan kecamatan ini berhasil membuka pengakuan-pengakuan teknis perwakilan perusahaan dalam rapat dengar pendapat kedua di Ruang Komisi I DPRD Morut, Jumat (9/8).
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil II DPRD Morut H Abudin Halilu, didampingi Wakil I Moh Sapri dan anggota legislatif lainnya, masyarakat Tiu kembali menyatakan sikap menolak keras aktifitas pertambangan dilanjutkan. Alasannya, warga tak ingin benjadi korban bencana akibat lingkungan yang tercemar.
“Saya bisa pastikan Tiu dan sekitarnya akan tenggelam ketika perusahaan menambang tidak sesuai aturan. Ini yang membuat kami khawatir. Intinya kami menolak tambang di daerah kami,” tegas seorang warga.
Adu argumen tak terelekan. Pihak perusahaan terus mencoba menjelaskan bahwa aktifitas mereka akan ramah lingkungan. Sayangnya, rayuan itu tidak diterima warga.
Anggota DPRD Morut terpilih periode 2019-2024 Yaristan Palesa lantas angkat suara. Menurutnya salah PT SSP tidak beradap. Pasalanya, perusahaan tersebut tidak sekalipun melakukan sosialisasi.
“Layakanya perusahaan yang beradab, PT SSP seharusnya mesosialisasikan rencana aktifitasnya, tetapi itu tidak dilakukan. Ada apa ini,” tegasnya.
Persoalan berbeda disampaikan Jupri, warga Tiu yang juga hadir saat itu. Menurutnya, PT MPR tidak melaksanakan perintah sebagaimana tertuang dalam dokumen Andal. Ia mengusulkan agar dokumen tersebut dikaji kembali.
“Seharusnya PT MPR melaksanakan seluruh poin dalam Andalnya. Jika tidak dilakukan berarti perli dikaji lagi Andal mereka,” tandas Jupri.
Sementara warga lainnya menyebut Tim Dinas SDM Provinsi Sulteng telah turun menijau areal tercemar lingkungan bersama perwakilan Jatam Sulteng. Hal itu langsung dibantah Koordinator kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng Moh Taufik.
Taufik justeru mengatakan bahwa pihaknya yang mendesak Pemprov Sulteng untuk turun langsung ke Tiu.
“Tidak benar ada orang Jatam yang turun bersama Dinas SDM Sulteng. Kami lah yang mendesak mereka turun ke lokasi Tiu,” tegas Taufik.
Melihat suasana tak kondusif, pimpinan sidang selanjutnya memutuskan untuk menghentikan pertemuan itu. Para pihak kemudian sepakat untuk bertemu dalam rapat lanjutan yang digelar di Desa Tiu, Rabu (14/8).
“Jadi kita sepakat bahwa pertemuan akan kembali dilakukan di Tiu. Tetapi sekali lagi saya iangatkan bahwa ketiga perusahaan ini tidak boleh beraktifitas sebelum ada keputusan lanjutan,” tutup Abudin.
Ditemui Radar Sulteng usai rapat tersebut, Arzone Arumpone megatakan tercemarnya danau Tiu disebabkan aktifitas tambang di wilayah pegunungan. Saat gunung dibongkar, aliran air menurutnya tidak langsung mengalir deras ke sungai laa, tetapi mengendap dulu.
Gejala kerusakan itu, menurutnya sudah terbaca dua pekan sebelum kejadian. Di rentang waktu tersebut, Arzone beserta rekan-rekan melaporkan dampak lingkungan ke Jaringan Tambang (Jatam) Sulteng.
“Kalau sudah mengendap lama, maka hilanglah resapan air dan bisa mengakibatkan banjir bandang,” ujarnya.
Arozone mengatakan, mereka tidak menolak investor tambang, namun melihat topografi wilayah penambangan tidak memungkinan di lereng yang jatuhnya ke danau.
Dampak lainnya dikhawatirkan menerjang sumber kehidupan seperti ladang di daerah lembah. Sebab secara elefasi ketinggian air di sungai Laa hanya berkisar 1 meter dari permukaan laut.
Terkait upaya perusahan melakukan pencegahan seperti pembuatan check dam, Arzone menyebut metode itu adalah bom waktu.
“Check dam itu bom waktu. Tiu punya siklus banjir besar seperti 2000 lalu.Kita khawatir jika banjir itu berbarengan dengan tanah merah,” pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD Morut Jabar Lahadji mengatakan kerusakan yang terjadi di wilayah Petasia Barat telah masuk kategori pidana. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32/2009.
“Soal konpensasi ataupun ganti rugi, itu adalah kewajiban perusahaan. Namun saksi pidana adalah hal yang tak bisa dilepaskan,” jelasnya.
Jabar menambahkan, langkah paling bijak melindungi lingkungan dan segala isinya adalah membiarkan wilayah tersebut bebas dari aktifitas tambang hingga waktu yang alam.
“Biarakan alam yang menyimpan sumber dayanya sampai suatu saat anak cucu kita paham bagaimana mengelola sumber daya tambang yang baik yang tidak merusak fungsi-fungsi kehidupan,” tandasnya.
Pada pertemuan lanjutan di Tiu, pemerintah desa sepakat untuk melakukan pendataan kerusakan petani, nelayan dan warga yang wajib diganti rugi. (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.