Saat Konsesi Pertambangan Mencengkram Lingkungan dan Kehidupan Desa (1)

Danau Tercemar, Pemuda Desa Tiu Tolak Aktifitas Tambang

- Periklanan -

Aktifitas pertambangan mampu mengubah perekonomian dan tatanan sosial masyarakat, bahkan wajah daerah di tempatnya berada. Namun yang tak disadari, geliat itu mengubah bentang alam dan menghancurkan ekosistem setempat. Sengketa agraria pun mencuat. Warga meradang, kemudian merana. Berikut ulasannya.

Laporan: Ilham Nusi, Morowali Utara

Aktifitas pertambangan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, seakan bangkit dari mati suri. Raungan alat berat hampir terdengar dimana-mana. Suara itu sama lantangnya dengan penolakan warga setempat.

Sebut saja perlawanan kelompok warga Molores, Kecamatan Petasia Timur yang lahannya diduga diserobot PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik). Aksi pemblokiran jalan hauling pun dilakukan.

Molores merupakan ring satu lingkar perusahaan PT Bumanik. Mengikut Desa Keuno, Peboa, Molino, Towara, Bungintimbe dan Tompira. Sedangkan Desa Solonsa masuk wilayah Kabupaten Morowali. Perusahaan itu mulai melakukan kegiatan pertambangan di atas areal penggunaan lain (APL) Desa Molores sejak 2017. Konon kabarnya, perusahaan ini megantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit pada 2006.

Warga Molores bertahan atas dasar pengelolaan kebun sejak 2014 silam. Warga juga mengantongi surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) sejak 2007. Alas hak itu diterbitkan pemerintah desa, diketahui camat Petasia Timur selaku PPAT. Dasar penerbitan SKPT sendiri berdasarkan aktifitas warga sejak 2003.

Setahun lalu, Wakil Bupati Morut Moh Asrar Abd Samad memidiasi persoalan itu. Manajemen PT Bumanik, Kepala Desa Molores, Ketua BPD serta perwakilan masyarakat lingkar tambang pun duduk bersama.

Pokok masalah pemicu keduabelah pihak tersebut berseteru, lantas dibahas. Termasuk soal dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Perusahaan selanjutnya bersedia menyelesaikan tunggakan ganti rugi lahan masyarakat. Penundaan pembayaran akibat beberapa hal prinsip yang belum disepakati bersama.

Terkait dugaan pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Morut mulai menyusun tim untuk meninjau aktifitas PT Bumanik. Namun belum ada kabar soal pemeriksaan kondisi tersebut.

PT Bumnaik sebelumnya telah memberikan konpensasi Rp1 miliar untuk desa Molores atas penggunaan lahan rimba mengandung nikel seluas 50 are. Fakta itu dibenarkan Kepala Desa Molores, Lalu Supardi.

Menurut Lalu, dana tersebut dibagi rata kepada 314 kepala keluarga dari lima dusun di Molores. Masing-masing menerima Rp2.435.000 atau total sebanyak Rp764.590.000.

Kemudian Rp235 juta disalurkan ke lima rumah ibadah, masing-masing Rp40 juta. Sementara Rp35 juta lagi disumbangakan untuk kegiatan Porseni sebesar Rp3 juta dan pembelian umbul-umbul untuk 314 kepala keluarga senilai Rp28 juta. Masih tersisa Rp4 juta, selanjutnya dibagikan untuk lima orang panitia dengan besaran Rp700 ribu dan seterusnya.

“Bukti rincian pembagian dana Rp1 miliar itu saya serahkan ke Wabup Morut. Tidak apa-apa saya dicurigai, yang penting saya punya bukti itu,” ujar Lalu.

Gejolak di atas terus menggelinding membentuk bola salju yang siap menghancurkan apa saja di sekitarnya.

Bergeser ke Kecamatan Petasia, ada warga Kelurahan Bahontula yang berhasil memukul mundur PT Mulia Pasific Resources (MPR) dari aktifitasnya di Gunung Tondu.

Gunung itu masuk dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT MPR. Padahal, kawasan ini berada dalam area ulayat adat. Kini, puncaknya terlanjur digunduli dalam operasi senyap kontraktor tambang.

Sebagai gantinya, PT MPR disanksi adat. Perusahaan juga mengeluarkan dana konpensasi. Jumlahnya mencapai Rp180 jutaan, mengalir tiga kali ke rekening Adat Bahontula.

- Periklanan -

Ironisnya, pemberian konpensasi tersebut menjadi masalah baru. Banyak warga mempertanyakannya. Mereka menuding, pengurus adat tidak transparan.

Di tempat lain, manajemen PT MPR melenggang santai, sebab sudah memenuhi kewajibannya. Sementara pemerintah daerah cukup banyak berbuat, termasuk menengahi perseteruan itu.

Beranjak ke Kecamatan Petasia Barat, ada gejolak yang kian memanas di sana. Pemicunya adalah PT MPR, PT Itamatra, dan PT Sumber Suarna Pratama (SSP). Ketiga perusahaan itu menguasai ribuan hektare konsesi IUP. Bergerak dan terus merambah sumber-sumber penghidupan hampir 10 desa di dalamnya.

Topografi Petasia Barat cukup sempurna. Di dalamnya mengalir banyak anak sungai, berinduk ke Sungai Laa dan Tambalako. Di sekelilingnya mengitar pegunungan hijau. Danau Lowo dan Danau Tiu di lembahnya menambah estetika wilayah itu.

Sayangnya, danau dan sungai-sungai kini memerah. Di bawah permukaan air mengendap ribuan ton lumpur mengandung fero nikel bawaan dari lokasi penambangan. Kondisi itulah yang memaksa warga menggugat.

Penolakan aktifitas tambang itu dimulai oleh sekelompok pemuda Desa Tiu. Mereka hadir dengan jargon Otak Cerdas Kompono Tiu. Kelompok ini diinisiasi Arzone Arumpone, seorang tehnisi ponsel di desa itu. Pergerakan ini selanjutnya tak disukai oleh kelompok warga yang pro ketiga perusahaan tersebut.

Kabar memerahnya sungai-sungai dan danau Tiu selanjutnya menggema di dunia maya. Hal itu mengusik ketenangan pihak-pihak terkait. Pemerintah desa juga kena getahnya, dianggap tak mampu melindungi warganya.

Desakan kepada pemerintah daerah pun kian mendera. Camat Petasia Barat, Deny Engka, kemudian membangun komunikasi lintas pihak. Sejumlah pertemuan dilakukan di desa. Warga pun tegas meminta aktifitas tambang dihentikan selamanya. Tak ada pilihan lain.

Aspirasi warga itu kemudian dibawa ke gedung DPRD Morut. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan ruang anggota legislatif menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi I DPRD Morut, Rabu (31/7), pimpinan rapat Ketua II DPRD Morut H Abudin Halilu, meminta manajemen PT MPR mempresentasikan kondisi wilayah tambang yang diduga sebagai sumber penyebab tercemarnya danau Tiu.

Tim Tehnik Tambang PT MPR menyebut, sungai di hulu tambang dari areal IUP PT MPR dan PT Itamatra, tidak menyebabkan pencemaran danau Tiu. Berdasarkan penelusuran yang ditunjukan melalui rekaman video, merahnya danau Tiu berasal dari arah utara danau. Sementara aktifitas MPR dan Itamatra berada di bagian selatan.

Perwakilan MPR itu juga mengaku telah melakukan antisipasi dampak lingkungan. Mulai dari pembuatan check dam sampai sedimen pond di blok-blok tambang yang aktif. Selain itu, perusahaan ini juga mengaku bekerjasama dengan anak perusahaan perkebunan sawit PT Astra untuk membuat drainase.

“Kami bisa pastikan penyebab merahnya danau Tiu bukan karena PT MPR,” imbuh Humas PT MPR Nico Herman Liku.

Berdasarkan wilayah, di bagian utara adalah konsesi PT SSP. Tudingan tak langsung pihak PT MPR itu, disanggah Direktur Utama PT SSP H Sirajudin. Menurutnya, PT SSP belum menambang. Tahap explorasi ini diisi dengan pembukaan jalan hauling dan pembuatan sedimen pond.

“Kami belum masuk tahap produksi. PT SSP saat ini masih membuat jalan hauling,” ujarnya.

Humas PT SSP Redilson Tobigo menduga, longsoran yang terjadi di lereng gunung dalam areal tambang PT SSP, menjadi penyebab merahnya danau Tiu. Menurutnya, kondisi alam ini tak disebabkan oleh pembukaan jalan hauling.

“Yang pasti telah terjadi longsoran, tetapi itu bukan disebabkan oleh aktifitas PT SSP,” tegasnya.

Rapat itu kemudian ditutup dengan rencana peninjauan lapangan oleh tim yang dibentuk oleh DPRD. Para pihak sepakat peninjauan dilakukan Senin (5/8) pagi. (*/bersambung)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.