Rp45 Miliar Dana Daerah Belum Dikembalikan, BPK Beri Waktu 60 Hari, Bisakah..?

- Periklanan -

PALU – BPK Perwakilan Sulteng telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LHP LKPD) TA 2017 kepada kepala daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng  maupun 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng.

Hasil audit atau pemeriksaan  sungguh mencengangkan, kecuali Kabupaten Buol yang mampu mengembalikan semua temuannya, hingga nihil.

Secara keseluruhan untuk 14 daerah  (Provinsi Sulteng, 12 kabupaten, dan satu kota) BPK menemukan Rp 58,2 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 12,6 miliar, sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp 45,5 miliar.

Tak pelak sampai BPK Sulteng merasa miris dan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang bermasalah, untuk menaati  rekomendasi BPK agar para kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)  mengembalikan temuan itu ke kas daerah dengan kesempatan 60 hari. Pertanyaannya, mampukah daerah-daerah yang bermasalah seperti Morowali Utara (Morut) yang  diopinikan disclaimer oleh BPK, Morowali yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten  Donggala yang terus bermasalah dengan pengelolaan keuangan, hingga Kota Palu yang mengalami permasalahan di pembangunan di sejumlah proyek seperti pembuatan box culvert mengembalikan temuan-temuan tersebut ke kas daerah ?

Data yang ada di BPK (hasil pemeriksaan) menyebutkan, Kabupaten Morut hingga disclaimer dikarenakan terjadinya  disharmonis kepemimpinan daerahnya.

Bupati lari sendiri, Ketua DPRD juga demikian, hingga tak mampu mengontrol dalam dugaan pengadaan mobil dinas yang di luar jalur aturan. Pembelian satu unit mobil Rubicon sangat luar biasa  untuk ukuran seorang pimpinan dewan (DPRD Kabupaten), yang mestinya mobil Toyota Fortuner. Apalagi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) juga menempuh jalannya sendiri.  Ditambah lagi, konon kabarnya Wakil Bupati sering bertentangan dengan Bupati.  “Kenapa disclaimer ? Yah karena di Kabupaten Morowali Utara pimpinannya sudah tidak akur. Jalan sendiri-sendiri mereka. Itulah sebabnya BPK tidak bisa memberikan opininya, atau disclaimer, “sebut sebuah sumber di BPK Perwakilan Sulteng, usai workshop media, Senin (4/6).

Selain itu, BPK menemukan permasalahan keuangan di Kabupaten Morut, jumlah temuan Rp 11,8 miliar, dikembalikan ke kas daerah hanya Rp 257,1 miliar, dan yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 11,5 miliar. Inilah yang membuat BPK tidak bisa memberikan opininya, karena jumlah temuan yang sangat besar, sementara pengembaliannya kecil.

Untuk Kota Palu, BPK menemukan permasalahan keuangan, yaitu temuan sebesar Rp 3,8 miliar, dikembalikan ke kas daerah Rp 2 miliar lebih, dan belum dikembalikan sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Meski meraih WTP, Kota Palu harus banyak berbenah.

Pemeriksaan BPK menggunakan pemeriksaan 1. Sistem Pengendalian Intern, yaitu a. Memeriksa kelemahan pengendalian atas pengelolaan  kas dan keuangan daerah serta pengelolaan asset tetap. b. Memeriksa kelemahan pengendalian  atas pengelolaan pendapatan daerah, belanja pegawai, dan belanja modal  peningkatan dan rehabilitasi jalan.

Selanjutnya 2. Memeriksa kepatuhan terhadap  ketentuan Peraturan Perundang-undangan : a. Kekurangan volume pekerjaan box culvert pada paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan sebesar Rp 893 juta. b. Kekurangan volume tonase lapisan aspal pada paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan Rp 641,9 juta, c. Ketidaksesuaian kapasitas peralatan dan  metode pelaksanaan pekerjaan pada paket peningkatan dan rehabilitasi jalan  jembatan sebesar Rp 1,8 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Donggala, jumlah temuan sebesar Rp 5,2 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah hanya Rp 325,3 juta, hingga yang belum dikembalikan sebesar Rp 4,9 miliar. BPK menggunakan sistem pemeriksaan yang sama dengan daerah lain, yaitu 1. Sistem pengendalian interen dan 2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. BPK menemukan di sistem pengendalian daerah, yaitu lemahnya pengendalian pemungutan pajak daerah,kelemahan pengendalian pengelolaan belanja pegawai.kelemahan pengendalian atas belanja modal pada DinasPUPR dan Dinas Pariwisata. Dan kelemahan pengelolaan kas.

Sedangkan pemeriksaan terhadap kepatuhan perundang-undangan, BPK menemukan kemahalan harga pembelian barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp 325,9 juta. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan sebesar Rp 1,16 miliar. Ketidaksesuaian pelaksanaan dua pekerjaan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp 2,2 miliar. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan carport gedung DPRD, dan pembangunan pagar keliling Kantor Bupati pada Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR sebesar Rp 243,42 juta.

Sementara Morowali, yang tahun ini (TA 2017) mengalami penurunan penilaian BPK dari WTP untuk pemeriksaan TA 2016, kini turun menjadi WDP, sangat memukul pemerintahan yang kini sedang menjalani Pilkada. Dengan nilai temuan Rp 10,8 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah Rp 243,2 juta, yang belum dikembalikan Rp 10,5 miliar.

BPK memeriksa berdasarkan 1. Sistem Pengendalian Intern, berupa a. Penyusunan dan Penetapan APBD dan Perubahan APBD 2017 tidak berdasarkan kemampuan potensial keuangan daerah, b. Pengendalian atas pengadaan tanah TA 2017 pada Pemkab Morowali tidak memadai. c. Ketidaktepatan klasifikasi penganggaran dan pembebanan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang beban dan utang jangka pendek lainnya senilai Rp 144,127 miliar.

Kemudian 2. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. a. Belanja modal untuk pengadaan tanah tidak dapat diyakini Kewajarannya sebesar Rp 1,3 miliar dan dibayarkan kepada yang tidak berhak sebesar Rp 4,7 miliar. b. Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada tiga OPD sebesar Rp 1,6 miliar. c. Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp 898,4 juta.

Lantas bagaimana dengan Parimo yang meraih WDP, Touna WTP, Poso WDP, Tolitoli WDP, Banggai Kepulauan (Bangkep) WDP, Sigi WTP dan Banggai Laut (Balut) WTP ?. Kabupaten Parimo, nilai temuan Rp 2,3 miliar, telah dikembalikan ke kas daerah Rp 844,6 juta,  Sisa temuan yang belum dikembalikan 1,5 miliar.

BPK memeriksa Parimo, dengan 1. Sistem Pengendalian Intern, berupa a. Penatausahaan dan pengelolaan Kas, Pendapatan, dan Piutang pada Pemkab Parimo belum memadai, b. Kelemahan pengendalian pengelolaan belanja daerah, c. Penatausahaan, pengelolaan dan penyajian aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

- Periklanan -

Selanjutnya, kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berupa a. Belanja bimbingan teknis tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp 333 juta dan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp 946,3 juta. Belanja makanan dan minuman tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 2,5 miliar, c. Kekurangan volume sebesar Rp 112,5 juta dan kelebihan pembayaran atas ketidaktepatan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan sebesar Rp 583,8 juta pada Pekerjaan pembangunan gedung di RSUD Anuntaloko.

Diungkap oleh Khabib Zainuri, hal yang menjadikan Pengecualian terkait opini Pemkab Parimo adalah adanya pertanggungjawaban atas belanja makanan dan minuman serta belanja kegiatan bimbingan teknis sebesar Rp 3,8 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya, serta penyajian nilai asset tetap belum didukung inventarisasi aset tetap yang memadai.

Selanjutnya Kabupaten Touna, jumlah temuan sebesar Rp 2,2 miliar, pengembalian ke kas daerah Rp 478,9 juta, sisa temuan yang belum dikembalikan Rp 1,7 miliar.

BPK memeriksa antara lain 1. Sistem Pengendalian Intern, berupa a. Penggangaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sesuai ketentuan, b. Pengendalian atas pengelolaan investasi pada PDAM dan Perusahaan Daerah Kabupaten Touna belum memadai, c. Penatausahaan aset tetap Pemkab Touna TA 2017 belum tertib.

Kemudian, 2. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berupa a. Pembayaran tunjangan dana operasional Wakil Ketua DPRD dan tunjangan ASN tugas belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 427,8 juta, b. Kelebihan perhitungan harga satuan dan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp 254,6 juta, c. Kelemahan pengendalian dan pengawasan terhadap 113 paket pekerjaan jasa konsultansi di 18 OPD sebesar Rp 1,3 miliar.

Kabupaten Poso, jumlah temuan Rp 2,8 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah hanya Rp 325,3 juta, dan yang belum dikembalikan ke kas daerah 4,9 miliar.   Menggunakan pemeriksaan 1. Sistem pengendalian interen a. kelemahan pengendalian dalam pengelolaan piutang dan asset tetap. b. kelemahan pengendalian dalam pengelolaan PAD serta belanja barang dan jasa. c. Kelemahan pengendalian dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ke 2. Kepatuhan terhadapketentuan Peratuiran perundang-undangan a. realisasi belanja pegawai pada Kabupaten Poso yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan berkurangnya keuangan daerah sebesar Rp 504,91 juta. b. Realisasi belanja bahan makanan pada Bagian Umum Setdakab Poso sebesar Rp 768 juta belum didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. c. Pengadaan dalam kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian TA 2017 di Dinas Pertanian belum sesuai ketentuan mengakibatkan terjadinya indikasi berkurangnya keuangan daerah minimal sebesar Rp 770 juta. d. Kekurangan volume atas paket pekerjaan peningkatan dan pelebaran jalan dalam kota Poso di Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 758,49 juta.

Kabupaten Tolitoli, jumlah temuan Rp 2,5 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah Rp 491,3 miliar, dan yang belum dikembalikan sebesar Rp 2 miliar lebih.

Dalam pemeriksaannya BPK menggunakan 1. Sistem pengendalian intern,  a. Pengelolaan asset tetap dan dana bantuan BOS tidak memadai. b. Penyertaan modal permanen Pemkab Tolitoli pada PT Pelabuhan Dede dan strukturkepengurusannya tidak sesuai aturan yang berlaku. c. Pengendalian belanja pegawai belum efektif menjaminkelayakan dan akurasi pembayaran gaji dan tunjangan.

Ke 2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan a. Gaji PNS yang terkena hukuman disiplin dan pidana masih dibayarkan. b. Pembayaran honor tim pelaksana kegiatan tidak sesuai standar biaya umum dan output sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 240,73 juta. c. kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 565,74 juta. d. Kelemahan harga pengadaan alat kesehatan RS Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli minimal sebesar Rp 618,62 juta.

Kabupaten Bangkep, jumlah temuan Rp 4,1 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah hanya Rp 152,6 juta, dan yang belum dikembalikan sebesar Rp 3,9 miliar. Dalam pemeriksaannya, BPK menggunakan pemeriksaan system pengendalian intern, a. pengelolaan kas dan keuangan daerah pada Pemkab Bangkep belum tertib. b. Penyajian piutang pajak daerah PBB dan pajak-pajak mineral bukan logam dan batuan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1,35 miliar tidak didukung data wajib pajak terhutan yang memadai serta terdapat pemakaian langsung sebesar Rp 116,96 miliar. c. Penatausahaan persediaan pada Pemkab Bangkep belum tertib. d. Penyajian saldo asset tetap dalam neraca per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan nilai yang senyatanya.

Ke 2. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, a. tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan dan anggota DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp 653,31 juta. b. hasil pekerjaan dua paket pengadaan tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp 340,95 juta pada Dinas Perikanan. c. Kelebihan pembayaran senilai Rp 313,15 juta atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan tambak udang pada Dinas Perikanan. d. Kelebihan pembayaran senilai Rp 2,02 miliar atas tujuh paket peningkatan jalan pada Dinas PUPR.

Kabupaten Sigi, jumlah temuan Rp 3,7 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah Rp 1,4 miliar, yang belum dikembalikan Rp 2,3 miliar. BPK memeriksa Sigi menggunakan 1. Sistem pemeriksaan intern, a. Pengelolaan pendapatan dan piutang PBB-P2 serta pengendalian atas pengelolaan belanja pegawai tidakmemadai. b. Kelemahan pengendalian pendapatan daerah, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. c. Pengelolaan rekening, pentausahaan dan pelaporan dana BOS tidak memadai.

Ke 2. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, a. Ketekoran kas di Bendahara pengeluaran atas UP TA 2017 pada tiga OPD Pemkab Sigi sebesar Rp 181,46 juta. b. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS sebesar Rp 1,36 miliar. c. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 419,87 juta. d. Kekurangan volume pekerjaan pada lima OPD sebesar Rp 1,37 miliar.

Terakhir, Kabupaten Balut, jumlah temuan 1,6 miliar, yang dikembalikan ke kas daerah 1,5 miliar, yang belum dikembalikan sebesar Rp 189,2 juta.  BPK memeriksa, dengan sistem 1. Sistem pengendalian intern, a. selisih kas dan setara kas dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) per 31 Desember 2017 senilai Rp 322,51 juta belum dijelaskan. b. Pengelolaan dana BOS tidak tertib. c. Pengelolaan asset tetap kurang meadai.

Ke 2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, a. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar belum berdasarkan ketentuan. b. belanja bimbingan tekni anggota DPRD pada Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan. c. Harga pekerjaan menggunakan alat berat pada Dinas PUPRlebih mahal sebesar Rp 1,5 miliar.

Dengan temuan-temuan sebanyak itu, diprediksi beberapa daerah berpotensi “rawan”  dalam mengelola keuangan yang disiplin dan kinerja aparatnya yang baik belum mampu mengembalikan temuan di atas tepat waktu, sesuai yang direkomendasikan oleh BPK yaitu 60 hari, ini berlaku bagi Morut, Morowali, Donggala, dan Kota Palu di atas. “ Kuncinya terletak pada keharmonisan pimpinan atau kepala daerah masing-masing, “ tegas sumber di BPK, kepada Radar Sulteng.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.