Rp 236 Juta Dana Desa Diembat Kades dan Bendahara

- Periklanan -

MORUT-Kepala Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Stanley Tamphela ditahan penyidik Polres Morowali Utara. Stanley ditahan bersama bendaharanya, Pancahayat Monsangi atas dugaan tindak pindana korupsi penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp 236 juta.

Kapolres Morut AKBP Bagus Setiyawan kepada awak media mengungkapkan, kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan pada jabatan tersebut.

“Keduanya diduga menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan total kerugian negara sebesar Rp 236 juta,” ujarnya kemarin, Selasa (4/2).

Bagus menuturkan, Pancahayat Monsangi ditetapkan sebagai tersangka pada 20 November 2019. Disusul penetapan Stanley Tamphela di 10 Januari 2020. Keduanya selanjutnya ditahan bersamaan, 15 Januari 2020.

Bagus menyebutkan, penyidik Tipidkor menemukan petunjuk bahwa penyelewangan dana desa Sampalowo cenderung lebih besar dilakukan bendahara ketimbang kadesnya.

Fakta itu berdasarkan keterangan Pancahayat yang mengaku menggunakan dana sebesar Rp 5 juta untuk uang muka kredit satu unit sepedamotor. Untuk anggaran Rp 201 juta lebih digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi dan kebutuhan di luar APBDes 2018.

Sementara Stanley diketahui menguasai anggaran sebesar Rp 29,5 juta yang dibuktikan dengan lembaran kwitansi atas dalih pinjaman pribadi. Sebelumnya, pemerintah pusat menyalurkan dana desa ke Sampalowo sebesar Rp 1,24 miliar.

- Periklanan -

“Total penguasaan anggaran oleh tersangka bendahara sebesar Rp 206,5 juta dan kades sebesar Rp 29,5 juta,” jelasnya.

Bagus yang saat itu didampingi Kanit Tipidkor Ipda Nurhabib Auliya mengataan, kasus ini mencuat setelah bendahara tidak membayarkan Siltap perangkat desa dan honor lembaga desa sebesar Rp 79,9 juta di September 2018.

Sebelumnya, Inspektorat Morut juga menemukan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 14,5 juta dan bagi hasil pajak sebesar Rp 6 juta pada tahun anggaran 2016 yang menjadi Silpa 2017.

Penyelewengan anggaran itu semakin terbuka saat bendahara baru Selvin Taangga membuat laporan pertanggungjawaban. Selvin yang curiga kemudian meminta bantuan Cici Gamiasi selaku operator desa untuk memeriksa seluruh kegiatan dalam APBDes 2018 hingga mereka menemukan sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi. Penyimpangan tersebut kemudian dilaporkan Ketua BPD Sampalowo, Ernes Tolule, 5 Maret 2019.

“Setelah ditelusuri ya ternyata anggaran kegiatan sebagian dipinjam oleh kades dan selebihnya digunakan oleh bendahara,” tandas Bagus.

Terkait pertanggungjawaban hukum, kedua tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 yang diubah ke UU Nomor 20/2001 tentang PTPK Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda sedikitnya Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Bagus lantas mengimbau seluruh perangkat desa di wilayah hukum Polres Morut untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Polri, juga katanya menempatkan anggotanya di desa guna ikut mengawasi penggunaan dana desa.

“Yang pasti kami selalu ada melakukan pengawasan agar para kepala desa dan perangkatnya tidak terjerat hukum. Sebab perlu diingat bahwa penggunaan dana desa juga diawasi oleh lembaga KPK,” sebutnya. (ham)

 

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.