Rp 2 Miliar Mengalir ke Anggota DPRD Palu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Loloskan Pembayaran Utang Jembatan IV

- Periklanan -

PALU – Isu suap di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu masih terus bergulir. Empat fraksi di DPRD Kota Palu pun, meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menindaklanjuti laporan ini.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna, yang digelar 20 Juni lalu. Keempat fraksi tersebut, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), dan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ketua Fraksi PKB, Alimuddin Ali Bau, menyampaikan bahwa dirinya mendorong KPK untuk turun dalam menyelidiki dugaan kasus adanya kuncuran dana yang diterima oleh anggota DPRD dari pihak PT. Global untuk mengsahkan pembayaran utang Jembatan IV oleh Pemkot Palu, sebesar Rp 2 miliar.
“Saya dengan tegas menyampaikan dalam Paripurna, bahwa Fraksi PKB telah meminta kembali untuk KPK, mengusut tuntas tentang kucuran dana Rp 2 Miliar,” ungkapnya, Jumat (21/6) di DPRD Kota Palu.
Dalam Paripurna tersebut ada tiga Fraksi yang mengikuti langkah PKB, yaitu Gerindra disuarakan oleh Tompa Yotokodi, PDIP Sofyan R Aswin, dan Hanuara Erfandi Suyuti. “Sehingga empat fraksi inilah yang meminta penegak hukum segera turun selidiki ini,” kata Alimuddin.
Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum atau KPK untuk bagaimana caranya bisa melakukan pemeriksaan, dan tentu harapnya bisa menyelesaikan dugaan kasus Rp 2 miliar yang diterima oleh anggota DPRD. “Kalau saya diminta untuk diperiksa, dan memberikan keterangan saya siap,” tegasnya.
Ia bahkan menjelaskan, saat diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palu, Alimuddin tidak melanggar ketentuan tugas kedewanan atau melanggar kode etik. Sebab dalam tatib nomor empat fungsi DPRD membuat Perda dan pengawasan, dan juga sesuai dengan fungsi dan wewenang, yaitu anggota DPRD dapat mengawasi APBD, serta pelaksanaan Perda. “Dikuatkan di Pasal 129 tentang hak imunitas, di situ dikatakan bahwa anggota DPRD mengeluarkan pernyataan di luar sidang, tidak dapat dituntut di luar pengadilan, sehingga saya diputuskan tidak melanggar kode etik,”katanya. Seperti diketahui adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Palu yang memutuskan bahwa PT. Global memenangkan gugatan atau pihak Pemerintah Kota (Pemkot) harus membayar hutang pembangunan jembatan IV ke pihak PT. Global sebesar Rp 16 miliar. Olehnya saat itu dibahas di DPRD kota Palu untuk pembayaran tersebut, melalui pembahasan di komisi B menyetujui pembayaran berdasarkan PN Palu. Setelah pembayaran itulah, maka dikabarkan adanya isu terkait adanya uang yang mengalir kepada oknum anggota DPRD kota Palu. “Isu itulah yang harus dipastikan, karena ada uang Rp 2 miliar diberikan kepada anggota DPRD kota Palu,” beber Alimuddin. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.