Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ronny Tanusaputra Kalahkan Polda di Praperadilan

Status Tersangka Tidak Sah, Kasusnya Diperintahkan SP3

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Polda Sulteng kepada Ronny Tanusaputra dalam kasus dugaan korupsi, tidak sah.

Hal itu diputuskan Hakim Tunggal Sidang Praperadilan, Hendra Saputra SH MH, dengan pemohon Ronny Tanusaputra dan termohon Polda Sulteng, dalam sidang putusan, Rabu (4/10) sore kemarin.

Dalam sidang putusan praperadilan yang terdaftar dengan nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Pal itu, turut dihadiri kuasa hukum dari masing-masing pihak. Hakim Tunggal dalam amar putusannya, selain mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka pemohon tidak sah, juga memerintahkan agar termohon Polda Sulteng tidak melanjutkan perkara, dan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tersebut.

“Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon, dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian,” ujar Hendra Saputra.

Disampaikanm Suhendra, bahwa penyidikan yang dilakukan pihak termohon adalah berkaitan dengan jasa konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara, secara yuridis proses penyidikan tersebut haruslah tunduk dan patuh serta mengikuti seluruh rambu-rambu yang diatur secara khusus di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017.

Sementara pada UU tersebut, sangat jelas menyebutkan tidak terdapat sanksi pidana apabila terjadi kegagalan bangunan, apalagi dalam perkara a quo pekerjaan masih dalam tahap konstruksi belum menjadi bangunan. “Bahwa tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka bertetangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi,” sebutnya.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga menegaskan soal kegagalan bangunan, seperti pada pasal 60 ayat 2 yang menegaskan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri, dan lebih lanjut dalam pasal 60 ayat 3 menyebutkan, penilai ahli sebagaimana pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri.

Sementara penetapan tersangka yang dilakukan termohon terjadi di tahun 2019 atau setelah UU Nomor 2 Tahun 2017 itu diundangkan atau berlaku. Berdasarkan di antara pertimbangan itulah, sehingga hakim tunggal mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Ronny Tanusaputra untuk sebagian.

Hakim menilai, penanganan perkara itu bertentangan dengan beberapa aturan. Majelis kemudian mempertimbangkan dan menyatakan dalam amar putusannya agar termohon Polda Sulteng, segera menghentingkan perkara itu dengan menerbitkan SP3.

Sementara itu, Kuasa Hukum Termohon, Mahfud Masuara mengaku bersyukur, karena permohonan praperadilan yang kedua ini akhirnya dikabulkan Hakim. Tim Kuasa Hukum kata dia, berusaha membuktikan dua poin yang menjadi keganjilan dalam penetapan Ronny Tanusaputra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Morut.

“Pertama terkait lamanya penyidikan selama lebih dari dua tahun, di mana SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) terbit sejak Februari 2017 artinya hingga saat ini sudah lebih dari dua tahun. Sementara putsan MK untuk tindak pidana korupsi dari penyidikan hingga ke penuntutan paling lama 2 tahun, jika belum sampai ke penuntutan harus di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” jelas Mahfud.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, di mana dalam kasus ini PHO atau serahterima pekerjaan dilakukan pada bulan Februari 2017, sedangkan undang-undang Nomor 2 terbit pada bulan Januari 2017. Maka seharusnya, yang digunakan dalam kasus ini adalah UU Nomor 2.

Sebab, telah diamanatkan dalam KUHAP, apabila dalam suatu proses penyelidikan/penyidikan terjadi perubahan Undang-Undang, maka undang-undang yang digunakan adalah yang undang-undang yang paling menguntungkan. Undang-undang ini kata dia, terbit guna mendukung pembangunan di daerah. “Dalam undang-undang ini mengatur, bila terjadi gagal konstruksi maka yang menilai adalah tim ahli dari kementerian PU. Dan bila ada temuan, maka pelaksana konstruksi mengembalikan uang ke kas daerah atau memperbaiki pekerjaan, bukan malah dipidanakan,” terangnya.

Tim Kuasa Hukum, kata Mahfud, juga tidak mempermasalahkan, terkait tidak dikabulkannya salah satu permohonan yakni membebankan denda Rp100 juta kepada Polda Sulteng untuk dibayarkan kepada kas negara, sesuai petitum gugatan nomor 5. Mahfud pun mengaku, bakal mempelajari salinan putusan untuk menentukan langkah hukum lanjut guna kepentingan kliennya. “Salinan putusan belum kami pegang, nanti selanjutnya ketika salinan putusan sudah ada kita pikirkan apa langkah selanjutnya. Yang jelas kami sudah cukup puas dengan putusan hakim ini,” tandas Mahfud.

Sementara itu, pihak Polda Sulteng yang dimintai tanggapannya terkait putusan praperadilan terhadap belum mau berbicara banyak. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto yang dihubungi melalui telepon maupun pesan whatsApp belum merespon. Sementara Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sulteng, mengaku, belum bisa berkomentar banyak karena belum menerima salinan putusan. (agg)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.