alexametrics Relawan Pasigala Sesalkan Triliunan Alokasi Anggaran Bencana Menguap Percuma – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Relawan Pasigala Sesalkan Triliunan Alokasi Anggaran Bencana Menguap Percuma

Tanpa Dirasakan Manfaatnya oleh Penyintas Secara Menyeluruh

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indoensia, memastikan APBN tak pernah kekurangan dana untuk menanggulangi bencana di Indonesia. Ia mengatakan tiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana cadangan sebesar Rp 4-5 triliun yang dapat langsung digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika sewaktu-waktu ada bencana.

Bahkan, jika kebutuhan anggaran penanggulangan bencana lebih besar dari dana cadangan tersebut, pemerintah akan menambahnya dengan relokasi anggaran dari pos belanja lain.

“Bencana sangat masif dan menekan BNPB saat terjadi bencana di Sulteng dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara bersamaan. Pendanaan lebih dari Rp 5 triliun. Tapi APBN sanggup mendanai itu. Jadi tidak ada bahasa kita kekurangan dana,” ujar relawan Pasigala bencana Sulteng, Moh. Raslin mengutip pernyataan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Askolani, dalam penutupan rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2021, Rabu lalu (10/3).

Menurut Askolani Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan dana kebencanaan. Selama itu pula pemerintah bisa menyiasati kebutuhan dana yang berada di luar perkiraan belanja negara.

Salah satunya, ketika terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 2004. Saat itu, kata dia, agar kebutuhan dana penanganan bencana cukup, pemerintah bernegosiasi agar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia bisa ditunda.

“Pendanaan yang dibutuhkan saat itu sangat besar sekali, sampai kita melakukan penundaan kewajiban untuk membayar pelunasan utang kita ke luar negeri. Kala itu negara internasional mendukung. Jadi kewajiban kita untuk membayar pokok dan bunga bisa direschedule,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Risk and Analytic Wills Tower Watson Indonesia Damy Kesatria Nugraha menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan asuransi agar kerugian yang ditanggung negara tak terlampau besar jika terjadi bencana.

Ia mencontohkan, ketika terjadi kerugian Rp 51,4 triliun akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh, hanya 2 persen kerugian yang ditanggung oleh asuransi.

“Artinya ada gap 98 persen yang tidak diasuransikan atau risiko transfer pada saat kejadian bencana. Jadi dari Rp 51 triliun itu hanya kurang 2 persen yang dianggarkan untuk asuransi. Sisanya tidak diasuransikan,” ucapnya.

Di samping itu, kata dia, asuransi juga penting sebab gap anggaran dengan kebutuhan dana penanggulangan bencana cukup besar.

“Negara punya dana cadangan bencana, dan itu dianggarkan Rp 3 triliun. Sedangkan rata-rata (kerugian) kebencanaan di Indonesia tercatat dari tahun 2000 sampai 2016 kurang lebih Rp 22,1 triliun artinya ada Rp 19 triliun gap yang tidak ditransfer risikonya. Ini adalah persoalan kita semua,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Revisi UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Aceh, Hasan Syadzily, mengatakan peran daerah juga penting untuk membantu penyediaan anggaran penanganan bencana.

Karena itu, dalam revisi UU 24/2007 salah satu poin penting yang akan dimasukkan adalah kewajiban daerah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana minimal 2 persen dari APBD-nya masing-masing.

“Kami merencanakan di dalam revisi UU ini ada mandatori budgeting di APBD 2 persen. Karena kami sering menemukan kasus daerah rawan bencana anggaran daerahnya kecil sekali atau bahkan tidak ada hanya untuk mendanai operasional BPBD,” pungkasnya.

Menurut Moh. Raslin besaran anggaran bantuan dan juga dana cadangan yang dipersiapkan pemerintah, mestinya kasus-kasus di pembangunan Huntap dapat diselesaikan dengan baik. Namun faktanya tidak demikian, seperti yang ditemukan oleh relawan Pasigala ini yang intens bekerja sejak tahun 2018, ketika bencana dahsyat pada 28 September 2018 terjadi.

Dirinya turun langsung, terpanggil untuk mendampingi warga korban, dan menjadi relawan pendamping warga terdampak bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di tiga wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Dalam perjalanan waktu, Moh. Raslin banyak menemui kejanggalan baik dalam pembangunan Huntap maupun dalam proses pembayaran dana stimulan. “ Saya tetap gigih berjuang untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah Pasigala hingga hari ini. Saya sedih melihat saudara-saudara saya masih hidup di tenda-tenda yang kalau malam kedinginan dan kalau siang kepanasan, hingga debu berterbangan, “ paparnya kepada Radar Sulteng.

Karena itu, tidaklah mengherankan bila Ketua Tim Hukum Forum Pemuda Kaili Bersatu (FPKB) Sulawesi Tengah ini geram, karena dana-dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) menguap percuma, entah kemana.

Berbagai permasalahan kerap muncul, dan permasalahan itupun belum tuntas hingga kini. Ada benarnya sebuah pernyataan bijak, korupsi itu selalu ada dan muncul di daerah konflik dan daerah bencana.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.