Relawan Pasigala Menduga Ada Pelanggaran HAM Atas Mangraknya Pembangunan Huntap Tahap 1B

- Periklanan -

DONGGALA-Kasus mangkraknya sejumlah pembangunan hunian tetap (Huntap) di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) saat ini kondisinya memprihatinkan dan meresahkan penyintas atas ketidakpastian nasib mereka untuk segera mendapatkan hunian yang layak.

Pembangunan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1B sebanyak 1.005 unit tersebut telah memasuki bulan kedelapan, namun sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda kapan akan dihuni para penyintas warga penerima manfaat.

Pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) serta BUMN selaku kontraktor pelaksana dinilai telah gagal dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Sulteng.

“ Kementerian PUPR melalui BP2P dan SNVT gagal dalam menjalankan reformasi birokrasi yang sehat, atau manajemen penanganan yang transparan
dan profesional. Kurangnya perhatian dari BP2P, SNVT dan BUMN selaku kontraktor pelaksana serta para vendor selaku subkon telah mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak bencana atau penyintas menghadapi kondisi yang memprihatinkan, mereka terpuruk dalam beragam ketidakberdayaan, “ ungkap aktivis Relawan Pasigala, Moh. Raslin, kepada Radar Sulteng, Rabu (9/6).

Akibatnya, tandas Raslin, ketidakoptimalan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang menjadi korban gampang bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 silam.

“Dampak keprihatinan yang menimpa korban ini seringkali diikuti problem berat lainnya, yang bukan lagi berasal dari alam, tetapi dari diri
manusia. Akar masalah dari diri manusia ini berupa faktor kesalahan manusia atau seseorang dan sejumlah orang yang dipercaya menjadi pemangku kepentingan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, “ tegas Raslin.

Terkait kasus ini, dia mengutip pendapat sosiolog kenamaan Gunnar Myrdal yang pernah melakukan penelitian terhadap kondisi borokrasi di negara-negara kawasan Asia, menunjukkan temuannya, bahwa secara umum birokratisasinya dikendalikan oleh manusia–manusia (birokrat) yang bermental lamban kerja, sehingga mengakibatkan lahirnya konstruksi negara yang beridentitas “negara lembek” (soft state).

- Periklanan -

Diterangkannya, birokrasi negara menjadi lamban melayani atau menangani kepentingan publik. Apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersifat segera, secepatnya, atau darurat, tidak dijadikan sebagai skala prioritas.

Relawan Pasigala Moh. Raslin yang aktif memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) kembali menyoroti kinerja buruk dari BPPP, Satker SNVT dan BUMN selaku kontraktor pelaksana tentang mangkraknya pembangunan huntap di sejumlah wilayah Pasigala.

Raslin kembali mengutip artikel Universal Declaration of Human Right (UDHR) 20 Juli 1999 menegaskan, bahwa tidak seorang pun boleh disiksa (torture) atau mendapat hukuman dan perlakuan yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat manusia (cruel,
inhuman or degrading treatment). Dalam pasal 1 angka (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa HAM itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 4 UU HAM lebih jelas menyebutkan, bahwa manusia itu punya hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menurut Raslin, kalau hak tersebut diabaikan oleh Negara melalui birokrat-birokratnya, maka perbuatan demikian ini layak digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM. Baik ada kesengajaan maupun
karena faktor kelalaian.

“Birokrat dapat diperlakukan sebagai pelanggar HAM yang serius, bilamana kasus yang ditimbulkannya mengakibatkan problem serius pula, “ kata Raslin.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi terhadap Satker SNVT, BPPP, dan BUMN terkait tidak mendapat respon. Padahal sudah dikonfirmasi di nomor HPnya, dan WahtsApp (WA) pribadi petinggi ketiga lembaga yang bertanggungjawab dalam proyek rehab rekon di Pasigala.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.