alexametrics Relawan Pasigala Kesal, BUMN Tunda Pembayaran Vendor Huntap – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Relawan Pasigala Kesal, BUMN Tunda Pembayaran Vendor Huntap

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Memasuki bulan ke enam atau 194 hari kerja, pasca penandatanganan kontrak kerja pembangunan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), tahap 1B oleh Kementerian PUPR ke BUMN selaku kontraktor pelaksana, dari pantauan media ini, belum terlihat adanya tanda-tanda pencapaian target di sejumlah lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) di beberapa titik lokasi, seperti di Desa Lompio dan Tanjung Padang Kecamatan Sirenja, Desa Wani Lumbupetigo Kecamatan Tanantovea di Kabupaten Donggala, dan Desa Pombewe di Kabupaten Sigi.

Relawan Pasigala yang juga Ketua Dewan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng, Moh. Raslin, kembali menyoroti kinerja perusahaan plat merah ini.

Dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi, Kamis (22/4) Raslin mengungkapkan kekesalannya kepada BUMN berinisial PT. WSKT selaku pemberi kerja.

“ Betapa tidak. Dalam percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi saya berpartisipasi secara totalitas dengan mendukung aksesoris baut galvanis dalam jumlah fantastis untuk menggenjot percepatan pembangunan, agar warga penerima manfaat segera mendapatkan hunian yang layak namun dibalik itu pihak pemberi kerja dalam hal ini BUMN WSKT mengulur-ulur durasi pembayaran kepada vendor atau subkon yang dampaknya sangat dirasakan olehnya secara pribadi, “ jelas Raslin.

Karena itu, Moh Raslin yang setiap harinya aktif memantau pembangunan huntap di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) dengan sangat terpaksa harus blak-blakan menjelaskan kepada publik atas kekesalannya kepada Kementerian PUPR dan BUMN selaku kontraktor pelaksana.

“ Sebenarnya hal ini adalah hal privasi yang tidak patut diketahui publik, tetapi sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan wajar kiranya jika harus marah. Sebagai pengusaha kecil, kami sangat merasakan dampak pandemic Covid-19, hingga sector-sektor usaha kami diberbagai bidang mengalami kemerosotan, “ bebernya.

Ditambahakan Raslin, kucuran APBN sebesar Rp 110.7 miliar oleh Kementerian PUPR tersebut berharap sebagai pengusaha kecil dapat diikutsertakan untuk program Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) yang selalu digaung-gaungkan pemerintah agar masyarakat kecil dapat merasakan manfaatnya. Namun Program PEN tersebut dinilai tdk efektif bahkan terkesan ada dugaan konspirasi.

“ Saya sangat merasakan dampak telat bayar dari BUMN WSKT, karena usaha kecil kami hampir tidak bisa berputar, “ tandasnya.

Raslin menyebut, Satuan Kerja (Satker) Kementrian PUPR mulai dari SN-VT, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P dan BUMN selaku kontraktor pelaksana sudah sangat keterlaluan.

“ Oknum-oknum tersebut secara terang-terangan melukai hati para penyintas. Tolong hentikan bermain-main dengan urusan kemanusiaan. Sudahi itu pak Mentri. Segera tuntaskan hunian tetap untuk warga kami yang sudah 3 kali puasa menghuni bilik huntara agar halaman media tidak selalu menghiasi kinerja buruk stakeholder atau pemangku kepentingan rehab rekon ini, “ cecarnya.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.