alexametrics Relawan Pasigala dan Kasrem 132 Tadulako Buka Puasa Bersama – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Relawan Pasigala dan Kasrem 132 Tadulako Buka Puasa Bersama

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Tak terasa 14 hari bulan suci Ramadan telah berlalu, dimomen bulan yang penuh berkah, magfirah dan ampunan tersebut, Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng yakni Kepala Staf Korem (Kasrem) 132 Tadulako Kolonel Inf. Dwi Suharjo memprakarsai buka puasa bersama, sekaligus melakukan silaturahmi kepada segenap pihak yang terkait pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab rekon) pasca bencana Sulteng

Hadir pada kesempatan itu, relawan Pasigala Moh. Rasli, Otoritas PT Waskita Karya yang diwakili Willy dan Sarifudin selaku kontraktor pelaksana, Direktur PT Konstrindo Putra Perkasa Muhammad Ikbal, SE, dan Direktur PT. Teluk Kendari Persada Ir. Aminuddin Aziz selaku vendor.

Buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan diskusi khas relawan, konrtraktor pelaksana, vendor yang membahas beberapa agenda penting, serta mencari solusi terbaik sehubungan dengan percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala).

Diskusi menarik dengan tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes) tersebut berlangsung humanis penuh keakraban dan kekeluargaan. Salah satu pokok pembahasan urgensi dalam diskusi tersebut terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama (PKS) antara Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (d/h Puslitbang Perumahan dan Permukiman) dengan Aplikator Teknologi (RISHA, RUSPIN, BRIKON, PV-ROOF, dan IPA-MOBILE).

Sehubungan dengan reorganisasi Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri (Permen) PUPR nomor 13 tahun 2020 tentang Reorganisasi dan Tata Kerja PUPR, maka Puslitbang Perumahan dan Permukiman menjadi Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (sesuai tusi dalam Permen PUPR nomor 13 tahun 2020).

Menyikapi perkembangan terakhir terkait kejadian bencana di Indonesia, dan dalam rangka optimalisasi dukungan teknologi, maka kami perlu melakukan evaluasi dan updating data aplikator teknologi yang telah melaksanakan kerjasama sama dengan Puslitbang Perumahan dan Permukiman maupun Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Hal ini sangat diperlukan dalam pemetaan aplikator mengenai lokasi perusahaan, lokasi workshop, jumlah cetakan dan kapasitas produksi termasuk stok komponen, jumlah SDM tersertifikasi, dan data penerapan teknologi yang telah ditetapkan.

Relawan Pasigala yang aktif di bidang rehab rekon pasca bencana Sulteng, Moh Raslin, dalam edisi kali ini kembali blak-blakan menyoroti reformasi birokrasi terkait Permen PUPR nomor 13 tahun 2020 tentang Reorganisasi dan Tata Kerja PUPR,
Dalam keterangannya kepada media ini, Selasa (27/4), Raslin menilai bahwa reformasi birokrasi oleh Kementerian PUPR Nomor 13 Tahun 2020 mengenai evaluasi dan updating Aplikator yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkesan merugikan sejumlah Aplikator di Palu Sulteng.

Dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tersebut, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (sesuai tusi dalam permen PUPR nomor 13 tahun 2020), seharusnya mengakomodir para Aplikator yang ada di wilayah Sulteng agar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dirasakan manfaatnya oleh aplikator dan warga terdampak di tengah pandemik Covid-19.

Namun dalam penelusurannya, tegas Raslin, menemukan sejumlah ketimpangan dan penyimpangan berdasarkan Surat Monev PKS Nomor CK 0405-Ct/87 Tahun 2020 Perihal Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Aplikator Teknologi Bidang Permukiman dan Perumahan tertanggal 28 Januari 2021.

Dijelaskannya, salah satu contoh beberapa Perusahaan di Sulteng yang telah mengantongi izin PKS tersebut seperti PT. Labuan Putra Corporation milik Husen Andi Nawi, SH, PT. Nusa Hamparan Abadi milik Ahmad Syakib Jawas, SE, tidak diikutsertakan dalam percepatan pembangunan rehab dan rekon pasca bencana Sulteng, padahal perusahaan milik putra daerah tersebut memiliki kemampuan finansial dan telah memiliki pengalaman di bidang teknologi RISHA.

Dari data yang diperoleh media ini, justeru sebaliknya, bahwa vendor-vendor huntap yang dibangun sebanyak 1.005 unit tahap 1B seperti PT. Erda Indah, PT. Hakka Utama tidak memiliki izin PKS tetapi oleh Kementerian BUMN justru diberi pekerjaan.(*/mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.