Rekrut Pengawas TPS di 9.170 TPS se Sulteng

- Periklanan -

PALU – Bawaslu Sulteng saat ini sedang melakukan sosialisasi tentang rekrutmen pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang akan bekerja di 9.170 TPS se Sulteng. Demikian dikatakan anggota Bawaslu Sulteng, Zatriawati, kepada para wartawan di sebuah hotel di Kota Palu, tempat dilakukannya sosialisasi rekrutmen pengawas TPS.

“Pengumuman rekrutmen pengawas TPS itu akan diumumkan sejak tanggal 4 Februari hingga tanggal 10 Februari 2019. Mengapa kami lebih dahulu melakukan rekrutmen, karena pengawas TPS harus terbentuk lebih dahulu. Rekrutmennya sama seperti rekrutmen komisioner Bawaslu, “ jelas Zatriawati, kemarin.

Dikatakannya, syarat seorang pengawas TPS minimal berusia 25 tahun, dan berpendidikan minimal SMA sederajat. Sumber daya inilah yang akan dicari Bawaslu. “ Olehnya kami menyosialisasikan rencana rekrutmen ini kepada seluruh Bawaslu kabupaten dan kota, “ terangnya.

Menurutnya, proses rekrutmen ini merupakan rekrutman yang dilakukan Bawaslu secara nasional. Karena itu, pada sesi rekrutmen, Bawaslu akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait dengan trackrecord pribadi calon pengawas TPS tersebut.

- Periklanan -

“ Rekrutmen ini berbeda memang dengan proses rekrutmen KPPS. Kita lebih pada tanggapan masyarakat terhadap peserta calon pengawas TPS ini. Kami harus memastikan bahwa seorang calon itu tidak berafiliasi pada salah satu partai politik tertentu, dan bukan anggota partai politik, serta yang paling penting adalah memiliki integritas untuk bekerja sebagai seorang pengawas, “ urainya.

Semua syarat di atas sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana kerja-kerja dari pengawas TPS itu antara lain, melakukan pengawasan terhadap persiapan pengawasan pendistribusian logistik, distribusinya dan pengembaliannya, pemungutan suara, dan proses rekapitulasi suara.

“Pengawas TPS pada hari H pemilihan akan melakukan pengiriman hasil pengawasan, dalam bentuk memfoto C1 plano. Semua ini dilakukan untuk menjaga keutuhan hasil di TPS tersebut, “ bebernya.

Dibagian akhir, Zatriawati menyatakan Bawaslu tidak menutup kemungkinan adanya calon pengawas TPS penyandang disabilitas. Bila dibutuhkan dan menjadi kebutuhan untuk pemilih disabilitas, Bawaslu mempersilakannya. “ Jika kemudian membutuhkan untuk pengawas disabilitas, kami persilakan, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.