Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Rekonstruksi Pascabencana Harus Berbasis Partisipasi Masyarakat

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Tiga tahun pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifasi yang terjadi di Sulawesi Tengah, ternyata masih banyak menyisahkan persoalan. Salah satunya, yakni pemenuhan Hunian Tetap (Huntap) bagi para penyintas.

Tidak sedikit para penyintas yang hingga tiga tahun ini, masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara), yang seharusnya ditempati hanya dua tahun. Tidak tercapainya titik temu antara keinginan masyarakat dan pemerintah menjadikan proses rekonstruksi menjadi lambat.

Hal tersebut yang menjadi perhatian beberapa akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) untuk melakukan penelitian terkait Proses Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Palu. Research yang disponsori oleh Australia Grant Scheme (AGS) ini merupakan kolaborasi riset yang juga melibatkan institusi Australia yaitu The University of Western Australia.

Menurut Ketua Tim Penelitian, Andi Akifah, riset ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan umum yang dialami oleh Sebagian besar penyintas yang bermukim di Kota Palu.

“Dalam penelitian ini, kami berusaha mempromosikan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi pascabencana,” ujar Dosen yang juga Alumni salah satu Universitas di Australia ini.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul akibat bencana yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya , maka dalam upaya membantu masyarakat dalam proses penanganan pascabencana secara partisipatif, merata dan berkelanjutan, maka studi ini merekomendasikan salah satunya, dilakukan metode pendekatan secara partisipatif.

Yaitu melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada upaya yang berkelanjutan yang dapat membuat masyarakat bisa bangkit, bertahan dan siaga terhadap bencana yang menimpa.

Lebih lanjut menurut Akifah, masyarakat penyintas sebetulnya memiliki potensi untuk berusaha bangkit dan mengupayakan hunian dan kesejahteraan bagi diri mereka dan keluarga, hanya saja perlu diarahkan dan dilatih. Penelitian yang berlangsung sejak akhir 2019 ini sempat tertunda beberapa bulan karena wabah Covid 19.

“Kami sempat vakum dan mengalihkan beberapa persen pendanaan untuk melakukan sosialisasi penanganan covid 19 di Huntara-huntara di Kota Palu, mengingat pada saat itu penanganan Covid yang lebih urgent dan dibutuhkan masayarakat.

Namun tahapan Penelitian kita lanjutkan lagi karena melihat wabah covid 19 yang masih tidak dapat diprediksi kapan hilangnya,” sebut Akifah, yang juga Koordinator Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi FISIP Untad. Rencananya, Kertas kebijakan yang merupakan output dari Penelitian ini akan diserahkan ke Wali Kota pada Senin 4 Oktober 2021. (*/agg)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.