Refleksi HUT Buol, PAD Masih Belum Memuaskan

- Periklanan -

BUOL-Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buol Ir. Syamsudin Salakea, dalam perbincangan dengan Radar Sulteng, Minggu (20/10), merefleksi kembali perjalanan pembangunan daerah itu mulai dari bupati pertama H. Abd. Karim Mbouw hingga bupati saat ini dr. Amirudin Rauf.

Syamsudin membahasnya dari berbagai aspek, terutama dari aspek ekonomi yang terkoneksi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dirinya menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Buol di usainya yang ke 20 tahun ini PAD masih belum memuaskan.

Dia mengulas dari awal pendirian Kabupaten Buol yang dijabat oleh bupati pertama Abd. Karim Mbouw. Saat itu, di jabatan pertama Bupati Buol Abd. Karim Mbouw itu hanya berlangsung 4 (empat) bulan.

“Sangat disayangkan cuma sempat empat bulan, yaitu dari terbentuknya kabupaten yang diresmikan 12 Oktober 1999 oleh Presiden BJ Habibie, dan Karim Mbouw meninggal 11 Februari tahun 2000. Jadi relatif kurang lebih empat bulan saja masa pemerintahannya, “ papar Syamsuddin Salakea.

Dirinya menyatakan bersyukur Buol sudah jadi kabupaten, dari sebelumnya tertinggal dari berbagai bidang, dan di segala aspek kehidupan. Tetapi kalau bicara hasil, Kabupaten Buol yang masih bayi tidak bisa diharapkan, pembiayaannya hanya mengandalkan APBN itupun terbatas, dan pembiayaan APBD provinsi.

“Sebenarnya waktu itu kita juga minta kewajiban kabupaten induk (Kabupaten Tolitoli, red) itu sampai dengan tahun 2000. Sampai Karim Hanggi menjadi Plt, tidak ada juga diberikan anggarannya, padahal itu dana wajib, “ ungkapnya.

Di masa transisi, saya bersama salah seorang tokoh Buol dr. Maryam Lipoyo, membesuk Abd. Karim Mbouw yang sudah dalam keadaan sakit parah. Maka pada 10 Februari 2000, kami menghadap Gubernur Sulteng saat itu HB Paliudju.

“ Kepada pak Paliudju kami menginginkan mohon kekosongan pimpinan daerah segera diisi. Pada saat itu kami menginginkan orang Buol yang pimpin Buol. Ini yang kita bahas, “ ungkapnya.

Pada kesempatan itu, perbincangan dengan Gubernur HB Paliudju sangat alot, dan pada akhirnya diterimalah usulan kami yaitu Abd. Karim Hanggi menjadi Plt. Bupati Buol menggantikan Abd. Karim Mbouw.

Namun sebelum dilantik, Gubernur HB Paliudju minta supaya ada pernyataan-pernyataan dari tokoh masyarakat Buol sendiri. Maka pada 12 Februari dihadirkanlah para sesepuh dan tokoh Buol, diantaranya Raja Buol Mahmud Turungku, Ibrahim Turungku, bertempat di Hotel Patimura Palu. “Ini yang membuat pernyataan, kita harap untuk melanjutkan pejabat bupati kita minta Karim Hanggi, “ bebernya.

Malam harinya naskah surat pernyataan itu diantar ke Gubernur, dan surat inilah yang dibawa Gubernur subuh-subuh ke Jakarta untuk diserahkan langsung kepada Mendagri, karenanya hanya satu calon. Atau biasa disebut calon tunggal. “ Dan akhirnya Karim Hanggi dilantik di Pogombo, “ sebut Syamsudin.

Tahun 2000, Syamsudin sempat pidato di Buol tentang AFTA 2003, Pasar Bebas terbatas Asean. Ini yang bikin tertarik Gubernur Paliudju sehingga menawarkan dirinya menjadi Kepala Bappeda di Buol.

Tahun 2001, selaku kepala Bappeda, kita sepakat antara bupati dengan DPRD bagaimana kita bisa berperan dalam perdagangan bebas sementara itu. Karena kita punya pantai ini yang terdepan dengan Filipina, Sabah Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dibandingkan dengan Kota Palu ini masih terhitung jauh. Sehingga peluang untuk ekspor itu sangat tinggi dampaknya untuk Buol.

“Tetapi tidak ada komitmen bagaimana melipatgandakan produksi, “ paparnya.

Dikatakan Syamsudin Salakea, untuk menilai seorang kepala daerah itu sukses harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, itu intinya otonomi. Bagaimana mau meningkatkan PAD, sedangkan orang semua (rakyat) pada miskin.

Sehingga pada waktu itu, katanya, syukurlah ada proyek SAADP proyek IBRD, 70 persen IBRD dan 30 persen APBN. Dana bergulir. Dari 30-an desa, tahun berikut jadi naik menjadi 40-an desa. “Itu yang dikelola oleh Bappeda tetapi uang tidak masuk ke Bappeda. Uang langsung ke UPKD di tiap desa, dari BRI. Untuk pembinaan masyarakat petani, guna pemberdayaan mereka, “ urainya.

Namun demikian hasilnya itu tidak menyenangkan. Padahal momentumnya itu sangat tepat untuk pemberdayaan. Sehingga Bappeda menyampaikan kepada DPRD Buol saat itu cobalah DPRD tambah Rp 100 juta untuk monitoring dan evaluasi. Tetapi bupati dan DPRD terkesan seperti tidak tahu soal SAADP ini dengan alasan tidak ada uang daerah. Padahal sekalipun tidak ada uang daerah itukan pembangunan untuk Buol.

“Makanya kami keliling sendiri ke seluruh Buol, melihat bagaimana dana bergulir ini disalurkan dan bisa dimanfaatkan dengan baik, “ ujarnya.

Ternyata dana ini selama empat tahun kecil sekali suksesnya, cuma dua kecamatan saja yang bagus, yaitu di Paleleh dan di Lakea. Hal itu disebabkan masih kurangnya etos kerja dan etos bisnis masyarakat kita.

“Sebenarnya kunci kemakmuran Buol itu bagaimana diberdayakan pemberdayaan orang yang memiliki etos kerja dan etos bisnis yang tinggi. Kalau warga kita ini makmur PAD jadi tinggi, “ sebutnya.

Makanya pada tahun ketiga Bappeda melibatkan Camat, Jaksa, Polisi, dan Koramil saat melakukan monitoring. Dicek semua. Pimpronya disuruh baca siapa-siapa yang menunggak. Disuruh bicara Kapolsek, Danramil, dan disuruh bicara Jaksa.

“ Tapi juga tidak mempan, “ ujarnya.

- Periklanan -

Sehingga pada tahun ketiga, kami meminta kepada DPRD untuk beri anggaran biaya monitoring dan evaluasi bupati, wakil bupati, dan DPRD cuma Rp 100 juta, tetapi tetap tidak bisa, dicoret.

Sebenarnya kuncinya, adalah peluang waktu itu, karena etos kerja dan etos bisnis itu kurang, maka produksinya kurang. Bagaimana kita berpartisipasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), bagaimana yang tiga negara itu, yang berhadapan dengan mereka tidak ada produksi. Ini tidak bisa terjadi, karena tidak ada pemberdayaan yang maksimal.
“Sampai detik ini masih kurang juga etos kerja dan etos bisnis itu, “ ungkapnya.

Saaat dievaluasi, pemerintahan Karim Hanggi dari tahun 2001 sampai 2007 itu etos kerja cuma sekitar 2,5 persen sampai 3 persen. Artinya, kalau 100 orang dikasih makan oleh 2-3 orang. Kapan makmurnya ? Sehingga dapat dikatakan di periode ini PAD baru dikisaran 2,5 sampai 3 persen.

Yang lain, mestinya kantor pemerintahan pada waktu itu sudah harus dibangun, tahun 2003. Ada investor dari Gorontalo sudah memobilisasi alat sudah ada hasil perencanaan, kantor dan dinas-dinas, tapi pimpinan tidak berani ambil.

“Sebenarnya kalau kita mau kan kita tidak bangun semua. Selama lima tahun itu biarlah tidak tuntaslah. Kantor bupati tuntas, DPRD tuntas, kemudian dinas biar cuma satu dua tiga dulu. Nanti kan ada periode berikutnya. Sama sekali tidak ada kantor waktu itu. Kita nyewa kantor semua, “ bebernya.

Kita akui juga saat itu PNS masih kurang dan sangat terbatas untuk bergerak. Ada dinas yang kepala bagiannya anak buahnya cuma satu orang. “Jadi memang di periode ini kita bisa maklumi, dengan keterbatasan personel, “ tandasnya. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan proyek ini ada, cuma kemampuan PU itu terbatas, untuk pengendalian.
Di zaman Amran Batalipu, bagusnya dia ini dia bangun kantor. Dia lebih protek ke masyarakat lokal untuk jadi pemborong biar kecil-kecil. Banyak. Ini berdampak, mereka dapat uang bisa mensejahterakan minimal keluarganya dan sekitarnya.

“Jadi agak bergairah uang waktu itu. Dan pengusaha besar itu kurang, paling cuma satu atau dua orang, “ paparnya.

Ada satu hal yang sebenarnya kekurangan di zaman Amran. Yakni kantor bupati yang meragukan kekuatannya, konstruksinya mengkhawatirkan, padahal begitu banyak orang Buol yang ahli. Kenyataannya sekarang beberapa ruangannya itu sudah retak.

“ Harusnya pondasinya itu tiang pancang, karena tiga lantai, “ ujarnya.

Diakui Syamsudin, kelebihan Amran Batalipu, adalah membangun kantor pemerintahan, sekolah saat itu gratis, ada mobil angkut anak-anak sekolah, dan ada bantuan terutama kontraktor-kontraktor kecil itu hidup di zamannya Amran. Banyak kontraktor lokal.

“ Tetapi soal pendapatan PAD juga hanya naik sedikit sekitar 3,5 persen. Dari 3 persen, naik jadi 3,5 persen. Ternyata pelemparan produksi tidak ada. Ada gairah tapi lokalan, “ jelasnya.

Kemudian di zamannya dr. Amirudin Rauf sampai sekarang, pada prinsipnya di zaman ini PAD belum pada angka yang signifikan. Kenapa ? Lemparan produksi juga masih kurang. Beras masih impor. Padahal sudah dikerjakan pekerjaan pengairan (bendungan) dan sebagainya. Mana hasilnya ? Apakah ini karena etos kerja dan etos bisnis ? Ini yang perlu ditinjau dan dievaluasi.

Di pemerintahan ini, ada namanya program one man one cow, juga tidak jalan. Sebenarnya bisa jalan, cuma begini, ASN sepertinya dipaksakan ke salah satu bank. Padahal hampir semua bank ini pasti ada kreditnya PNS, kalau bukan Bank Sulteng yah BRI. Terus dipaksa ke sana.

“Dia mau bayar dengan apa kalau cicilan di Bank ? “ tanyanya.

Perlu juga diperhatikan, harga jagung di Buol itu antara Rp 3.000-Rp 3.500 per kilo. Terlalu ekstrim dia punya perbedaan dengan Gorontalo, padahal relatif daerahnya berdekatkan. Di Gorontalo harganya Rp 7.000 sampai Rp 7.500.

“Kenapa tidak diantisipasi yang begini, “ ujarnya.

Setelah itu program Taurat. Relatif juga tidak sukses. Nah, kontraktor, yang besar-besar itu dari luar. Dari Tolitoli dan dari Palu. Anehnya, proyek-proyek yang masih bisa dipecah tidak dipecah. Sehingga kontraktor-kontraktor lokal yang begitu banyak sekarang tidak bisa mendapat proyek. Kemudian terjadi monopoli, dari orang-orang dekat dan keluargalah.

Ironisnya, salah satu tokoh juga yang menggerakkan sampai ada kabupaten. Kenapa sudah seperti ini, orang yang berjasa kepada kabupaten susah dapat proyek. “ Tidak usah jauh-jauh, om (Syamsudin Salakea, red) saja susah dapat proyek. Padahal pernah diiming-iming, “ ungkapnya.

Selanjutnya, anggaran daerah saat ini yang begitu besar mestinya dianggarkan untuk membuat program pemberdayaan. Supaya etos kerja dan etos bisnis cepat bergerak.

“ Atas hasil evaluasi ini, sehingga saya menilai belum sukses bupati-bupati ini. Karena kesuksesan ini dinilai dari Pendapatan Asli Daerah, tinggi apa tidak, “ pungkasnya.

Diakhir pernyataannya dia menyoroti soal Perusahaan Daerah yang menggunakan dana penyertaan modal, yang miliaran rupiah tetapi tidak ada hasil.

“ Bahwa pengurusnya jadi kontraktor juga, ini bagaimana, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.