Ratusan Warga Kayumalue Blokir Jalan Trans Sulawesi

- Periklanan -

Masyarakat Kayumalue saat menggelar unjuk rasa menolak pembuangan limbah PLTU di wilayah mereka, Rabu (20/12). (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Ratusan masyarakat Kayumalue melakukan pemblokiran jalan Trans Sulawesi Palu-Tawaeli hampir 1 jam lebih, Rabu (20/12). Masa aksi tersebut dipimpin oleh ketua Karang Taruna Kayumalue Ngapa, Yufadin, yang meminta agar Pemerintah Kota Palu menghentikan produksi racun limbah bahan berbahaya beracun (B3) atau biasa disebut abu terbang (fly ash) dari limbah PT Pusaka jaya Palu Power (PJPP).

Masa aksi menyuarakan keinginan mereka di depan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa Jalan Trans Sulawesi Palu-Tawaeli. Sekitar pukul 08.40 Wita peserta aksi mulai bergerak dari dusun Tabeo menuju Kantor Kayumalue Ngapa dengan membawa mobil pick up carry warna putih DN 8021 VK bersoundsistem, Dilengkapi bendera LPM Kayumalue dengan membawa tuntutan agar Pemkot Palu menghentikan produksi racun limbah B3 PLTU PT PJPP.

“Jangan rampas Hak Asasi Konstitusional kami untuk hidup sehat,” kata Yufadin saat berorasi.

Masa aksi tiba di depan Kantor Kayumalue Ngapa dan melakukan penutupan jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang dimana arus alu lintas untuk kendaraan roda dua dialihkan sementara, namun untuk kendaraan truk dan kontainer berhenti.

Saiful salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa masyarakat Kayumalue berhak menuntut Walikota untuk menuntaskan persoalan tersebut.

- Periklanan -

“Kita sudah beberapa kali sosialisasi di Kantor Kelurahan Kayumalue maupun di Kantor Walikota namun tidak ada yang kompeten atau menuntaskan persoalan ini,” kata Saiful.

Dirinya meminta agar Walikota dapat menemui warga dan dapat menghadirkan pihak PT PJPP yang mengelolah PLTU Panau untuk hearing. “Kami ingin komitmen mister Hu atas masyarakat Kayumalue Ngapa. Kita jangan sampai diadu domba untuk itu kita dengan kelurahan lain atau yang mengklaim mengklaim warga Kayumalue.” lanjutnya.

Sementara itu, Walikota Palu Hidayat MSi yang langsung meninjau lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) B3  dengan berjalan kaki dengan warga kurang lebih 30 menit perjalanan mengatakan, bahwa untuk memberikannya waktu memanggil pihak-pihak yang berkompeten. Apalagi dia belum mengetahui adanya pekerjaan di lokasi tersebut.

“Sementara lokasi ini akan ditutup sambil menunggu hasil pertemuan.” tegasnya.

Dalam aksi tersebut tampak terlihat Kapolres Palu AKBP Mujianto SIK yang turun langsung melakukan pengamanan masa aksi. Terlihat pasukan aparat kepolisian sangat lengkap dalam melakukan penjagaan aksi masyarakat Kayumalue. Beberapa kali adu mulut terjadi antara warga yang sudah bercampur dengan emosi dengan aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan yang anarkis terhadap pekerja di TPS B3 PLTU PT PJPP. Beberapa alat berat yang stand by pun dipukul mundur oleh warga. Mereka tidak ingin adanya aktivitas TPS di lokasi tersebut karena tentunya dapat menganggu keberlangsungan lingkungan hidup khususnya warga, hewan ternak, sumber air yang dikonsumsi warga Kayumalue Ngapa. Dalam selebaran yang dibagikan massa aksi ditegaskan bahwa Melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merilis 16 pelanggaran dilakukan oleh perusahaan listrik tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup no 22 tahun 2012 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT PJPP menyebutkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup.

Maka KLH menegaskan bahwa salah satu kesalahan PLTU Panau tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Hal ini melanggar pasal 59 ayat (1) undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolaaan lingkungan hidup. Ditegaskan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah yang di hasilkannnya. (who/acm)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.