Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Rapor Kinerja Daerah Rata-rata Belum Efektif

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng  menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kinerja lima pemerintah daerah di Sulteng tahun 2017.

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Khabib Zainuri menandatangani Berita Acara LHP Kabupaten Donggala, disaksikan Bupati Donggala Kasman Lassa. (Foto: Muchsin Sirajudin)

Kelima daerah yang diserahkan LHP-nya oleh Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), Banggai Laut (Balut), dan Kota Palu, di auditorium BPK Sulteng, Jumat (5/1).

Adapun rincian LHP tersebut, pada Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala adalah kinerja efektifitas pemenuhan dan distribusi guru dan tenaga pendidik TA 2015 sampai dengan TA 2017 semester I.

Selanjutnya, kinerja atas efiektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) 2016 dan semester I tahun 2017 pada Pemkab Balut dan Pemkab Touna. Ketiga, kinerja atas pengelolaan asset tetap TA 2016 dan TA 2017 (semester I 2017) pada Pemkab Tolitoli. Kemudian keempat, kinerja pengelolaan transportasi umum dalam Kota Palu TA 2016 dan TA 2017 (semester I 2017) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

“Metode yang digunakan adalah metode sampling untuk menilai kinerja daerah pada setiap permasalahan yang menonjol, “ terang Kepala Perwakilan  BPK Sulteng, Khabib Zainuri.

Kesimpulan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Sulteng dan Donggala di bidang pemenuhan dan distribusi guru dan tenaga pendidik TA 2015 sampai dengan 2017 adalah Tidak Efektif dengan skor 253,38 untuk Pemprov Sulteng, dan Belum Sepenuhnya Efektif untuk Donggala dengan skor 343,5.

Sedangkan Kabupaten Balut dan Touna diberi nilai Kurang Efektif dengan nilai 34,84 persen. Kota Palu dinilai Belum Sepenuhnya Efektif atau skor 51,75 persen. Dan Kabupaten Tolitoli dinilai Tidak Efektif dengan skor 42,75 persen.

Itulah kesimpulan yang diberikan BPK Perwakilan Sulteng terhadap Pemprov Sulteng, Pemkab Donggala, Balut, Touna, Palu, dan Tolitoli. Dengan memberikan beberapa catatan khusus untuk segera diperbaiki oleh masing-masing daerah, dengan durasi waktu perbaikan selama 60 hari. “ Ada sanksi yang akan diberikan, yang harus dijalani oleh setiap daerah berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, bila kurun waktu 60 hari tidak ada perbaikan, “ beber Zainuri.

Pada kesempatan itu, BPK Perwakilan Sulteng memberikan beberapa rekomendasinya terhadap penilaian tersebut, untuk Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala, membuat kebijakan yang mendorong peningkatan kualifikasi guru yang belum S1 dan D4. Meningkatkan monitoring terhadap guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat menerima TG, tamsil, dan tunjangan khusus. Memverifikasi dan memperbaiki data informasi kependidikan. Menyusun analisis kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Untuk Pemkab Balut dan Touna, BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD agar menetapkan pedoman penyusunan rencana kebutuhan obat, serta monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan obat sesuai ketentuan. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan monev pengelolaan obat serta menetapkan SDM pelaksana monev.

Untuk Kota Palu, BPK merekomendasikan kepada Kadis Perhubungan untuk segera membuat grand design rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan untuk wilayah Kota Palu. Melakukan kajian dan mengajukan rancangan regulasi terkait pengelolaan transportasi umum di Kota Palu. Melakukan monev secara berkala untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek oleh perusahaan/pengelola angkutan umum.

Untuk Kabupaten Tolitoli, BPK merekomendasikan menetapkan struktur pejabat pengelola barang dan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar kebutuhan dan pemenuhan kuantitas dan kualitas personel penatausahaan BMD. Mengalokasikan anggaran kegiatan penatusahaan BMD terkait penyelesaian masalah penatausahaan BMD. Membuat dan mengusulkan prosedur operasional standar kegiatan penatausahaan BMD kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Dalam keterangan persnya kemarin, usai memnyerahkan LHP, Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Khabib Zainuri mengatakan, setelah menyerahkan lima daerah, akan menyusul lagi penyerahan LHP terhadap kabupaten yang LHPnya belum diserahkan, yakni Pemkab Buol, Parigi Moutong, Sigi, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Morowali Utara.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.