Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Rakyat Susah, DPRD Sulteng Rencana Beli Mobil Dinas Baru

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Sekretariat DPRD Sulawesi Tengah belum lama ini membahas terkait rencana anggaran tahun 2022 mendatang untuk pengadaan mobil dinas baru untuk Ketua DPRD Sulteng beserta wakilnya. Munculnya rencana itu karena mobil dinas sebelumnya dinilai tidak layak karena sudah lebih dari lima tahun.

Salah seorang Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Dr. Irwan Waris, M.Si menilai, perihal penganggaran mobil dinas baru bagi ketua dan wakil DPRD Sulteng merupakan hal yang wajar karena sudah ada anggaran untuk itu. Hanya saja kata dia harusnya anggota DPRD memiliki rasa sense of crisis melihat kondisi masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah.

“Mestinya mereka mengurungkan niatan itu, sehingga harusnya lebih fokus pembiayaan menyangkut bencana dan Covid-19. Jadi tidak salah sebenarnya, hanya saya kira dari segi rasa krisis harus ada yang menunjukkan bahwa DPRD ini berpihak kepada rakyat,” ujarnya, Rabu (1/9).

Dia juga berharap agar pembahasan anggaran untuk mobil dinas itu dapat diurungkan, karena melihat kondisi mobil yang masih layak untuk digunakan. Tapi jika hal itu tetap dilanjutkan, menurutnya anggota DPRD Sulteng harus siap menerima gunjingan dari masyarakat karena dinilai tidak memiliki senses of crisis.

“Silahkan saja kalau mau, tidak ada yang salah. Mestinya pro rakyat itu yang dikedepankan. Mobil itukan masih ada, saya kira tidak terlalu ketinggalan. Saya kira sama-sama kita tahu kawan-kawan di DPRD punya mobil masih OK juga dipake dari rumah ke kantor meski di atas lima tahun masih bagus,” ungkapnya.

Irwan menambahkan, dengan kondisi Sulawesi Tengah yang belum lama ini dilanda bencana 2018 lalu, kemudian ditambah lagi adanya pendemi Covid-19, harusnya menjadi pembahasan yang jauh lebih penting yang justru berpihak kepada masyarakat. Belum lagi kata dia, bencana banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Untuk itu, pemerintah menurutnya harus menyiapkan diri menghadapi bencana- bencana yang terus berdatangan.

“Kan bisa ditunda satu atau dua tahun. Saya kira mereka tidak kehilangan kehormatan sedikitpun kalau ditunda, karena kondisi kita seperti ini. DPRD ini wakil rakyat, jadi harus memberi contoh berkepihak kepada rakyat. Jangan justru memperlihatkan kemewahan kepada rakyat,” tambahanya.

Dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk berinisiatif membantu masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti ini, tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sebab dalam amatannya, pemerintah daerah masih bergantung dengan bantuan pemerintah pusat. Salah satu contohnya dengan menghidupkan kembali UMKM di wilayah Sulawesi Tengah, agar perputaran ekonomi bisa kembali tumbuh meski di tengah pandemi Covid-19.

“Ini ada kasian masyarakat yang untuk makan saja susah. Kenapa tidak dana itu diubah menjadi bansos, sehingga kita tidak terlalu berharap pada pemerintah pusat melulu. Bayangkan uang miliaran yang dipake itu mobil bisa dialihkan jadi bansos, jadi kalau ada bantuan pusat sisa ditambah,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng, Harsono Bereki, dalam siaran persnya kepada Radar Sulteng, mengecam adanya rencana pembelian mobil dinas terbaru untuk Ketua DPRD Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira.

Menurut Harsono, mestinya pimpinan dan anggota DPRD Sulteng menahan diri, harus melihat situasi saat ini yang lagi susah. Lagi membutuhkan banyak pertolongan.

“Ngapain kita harus bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Saya pikir dengan DPRD yang ada saat ini bisa bersabarlah sedikit. Masih lama kok masa jabatan kalian. Masih lama. Uruslah daerah ini, “ tegas Harsono.

Dikatakannya lagi, kalau DPRD mau memaksakan kehendaknya untuk pengadaan mobil dinas sebaiknya jangan jadi anggota DPRD. “Kalau Cuma mau mencari kemewahan di DPRD lebih baik tidak usah jadi anggota DPRD. Kasihan rakyat. Kita sekarang lagi menderita, tetapi anggota DPRD mau bersenang-senang,” katanya mengeritik.

Karena itu, kata Harsono, KRAK Sulteng akan mengawal kasus ini. Bahkan akan melakukan aksi besar-besaran beberapa hari kedepan. Masa aksi akan turun ke jalan di sejumlah titik penting, di antaranya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulteng, Polda, Kantor Gubernur, dan Kejaksaan Tinggi Sulteng.

“Kami juga akan melakukan aksi besar-besaran terkait adanya kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Sulawesi Tengah ini. Jadi memang pas momen ini. Kami akan menyuarakan suara kami agar DPRD menahan diri dulu,” tandas Harsono.

Sementara itu, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronald Gulla, ST, angkat bicara menanggapi sejumlah informasi yang beredar mengenai pengadaan mobil dinas di DPRD Sulteng.

Ia menilai, informasi yang dimaksud sedikit berlebihan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itupun menjelaskan beberapa hal mengenai informasi yang dimaksud.

Ronald mengatakan, pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD Hj. Nilam Sari Lawira tidak pernah meminta pengadaan mobil dinas untuk ketua ataupun pimpinan DPRD.

“Adapun wacana untuk rencana pengadaan mobil tahun ini merupakan inisiatif dari PURT yang saya pimpin. Namun ini barulah wacana dan rencana. Belum masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD Sulteng, baik tahun ini maupun tahun depan. Yang saya sempat sampaikan sebelumnya, bahwa kami hanya berencana dan tentunya disesuaikan dengan keadaan,” jelasnya saat dihubungi, Rabu kemarin (1/9).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu menambahkan, mobil yang dimaksud tidak layak adalah milik pimpinan DPRD yang usianya sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga tidak ada salahnya PURT mewacanakan untuk membahas pengadaannya.

Kata dia, khusus untuk mobil dinas Ketua DPRD memang sudah ada sejak tahun lalu, kemudian satu unit lagi untuk pimpinan di tahun 2022 awal ini, sehingga masih dua unit untuk pimpinan lain yang coba direncanakan.

“Jadi tidak ada lagi pembahasan mobil untuk Ketua DPRD, tidak ada arahan maupun petunjuk. Hanya mengenai mobil pimpinan lain saja yang belum ada. Namun sekali lagi saya sampaikan ini baru sebatas rencana yang saya sebagai Ketua PURT akan membicarakan, baik dengan PURT maupun pimpinan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tugas PURT adalah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD, walaupun tidak diminta oleh pimpinan. Maka, sebagai ketua dan anggota PURT tetap berusaha merencanakan kebutuhan pimpinan dan anggota, mulai dari ATK, tinta printer, operasional listrik, air, tisu, dan hal-hal lain, termasuk kendaraan dinas pimpinan.

“Dan kembali saya sampaikan, ini baru merupakan rencana dan itupun tanpa sepengetahuan pimpinan dan nantinya baru akan kami laporkan ke pimpinan apa-apa yang kami rencanakan. Tetapi memang, kebutuhan yang kami lihat sebagai PURT, itu yang kami bahas dulu baru kami laporkan,” terangnya.

Artinya, kata dia, pimpinan juga belum mengetahui hasil perencanaan dan pembahasan tahun 2022 ini.

Ia berharap, masalah pengadaan mobil dinas di DPRD tidak dibesar-besarkan karena keadaan dan kondisinya memang belum memungkinkan untuk pengadaan. Pihaknya di PURT hanya menjalankan tugas untuk merencanakan dan mengurai secara detail kebutuhan-kebutuhan sekretariat, pimpinan dan anggota DPRD.

“Masukan dari publik dan masyarakat juga sudah menjadi catatan bagi kami untuk menyusun kebutuhan sekretariat dengan bijak dan efisien,” katanya.

Bahkan, kata dia, di situasi pendemi saat ini, PURT sudah berusaha untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi sehingga tidak diadakan sekaligus. “Tetapi sekali lagi ini kebutuhan yang kami temukan dan coba uraikan,” tutupnya.(win/mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.