alexametrics PWI Sulteng : Aspidum Kejati Sulteng Mencederai Kemerdekaan Pers – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PWI Sulteng : Aspidum Kejati Sulteng Mencederai Kemerdekaan Pers

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng menilai pengusiran yang dilakukan oknum pejabat Kejati Sulteng pada wartawan yang meliput Hari Bakti Adhyaksa (HBA), merupakan tindakan melawan hukum.

Waket Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Sulteng, Udin Salim dalam keterangan persnya mengatakan, tindakan tersebut juga mencederai kemerdekaan pers Indonesia di Bumi Tadulako.

PWI juga menilai pengusiran wartawan dalam suatu kegiatan adalah perilaku tidak beretika. Sikap seperti itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

“Etika terhadap pers harus muncul dari masyarakat. Sebab pers merupakan sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan hidup berdemokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Udin Salim kemudian menguraikan, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menyebutkan kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip berdemokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

“Jika dalam praktiknya di lapangan ada pihak tertentu yang mengusir wartawan ketika ada kegiatan, maka pihak tersebut telah melanggar hukum. Pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan, kemerdekan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” terangnya.

Lebih jauh Udin salim menguraikan, dalam pasal 18 UU No. 40/1999 disebutkan, bagi mereka yang melakukan pengusiran (menghalang-halangi) wartawan menjalankan tugasnya, dapat dikenakan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Senada dengan itu, sekretaris PWI Sulteng Temu Sutrisno menyampaikan, terhadap kasus tersebut PWI Sulteng menyampaikan sikap, mengecam keras tindakan pengusiran wartawan pada peringatan HBA di Kejati Sulteng.

Oknum pejabat Kejati dimaksud harus meminta maaf secara terbuka di media cetak, online, dan elektronik.
Mendesak Jaksa Agung Cq. Kajati Sulteng memberi sanksi tegas terhadap oknum pejabat tersebut.
Kasus ini adalah kasus jurnalistik, sehingga diselesaikan dengan pendekatan jurnalistik-UU pers.
Wartawan Sulteng bersatu mengawal kasus ini dalam rangka meningkatkan kemerdekaan pers, dengan pendekatan UU Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. (*/ron)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.