Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PW Fatayat NU Siap Bersinergi dengan Polri

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Ketua Fatayat NU, Hj. Zulfia, S.Ag., M.Hi, mengharapkan agar masyarakat Sulteng tetap menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondisif. Agar masyarakat Sulteng jangan mudah terpancing dengan issu SARA, berita hoax, ujaran kebencian, intoleransi dan menolak paham radikalisme.

PW Fatayat NU Sulteng dengan seluruh elemen masyarakat siap bersinergi dengan Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif

“ Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta keharmonisan masyarakat Sulteng yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Jadilah masyarakat yang taat dan patuh hokum, “ tegasnya.

“PW Fatayat NU Sulteng mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, dengan mematuhi prokes dan bersedia untuk divaksinasi, “ tandasnya.

Zulfia menguraikan, awal masuknya virus corona 2019 (Covid-19) di Indonesia Maret 2020, masyarakat menanggapinya dengan biasa saja, karena saat itu baru dua orang yang dinyatakan terpapar Covid-19.

“Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak warga masyarakat yang terpapar Covid-19, sampai akhirnya Pemerintah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu negara darurat Covid-19. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya memproteksi masyarakat dari virus Corona, “ ucapnya.

Dijelaskannya upaya itu, dimulai dari mengupayakan obat-obatan kimia sampai obat-obatan tradisional, hingga penerapan protokol kesehatan (Prokes) sampai akhirnya ditemukan pemutusan rantai penularan Covid-19 melalui vaksinasi.

“ Semua itu disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik (TV dan radio), media sosial, maupun melalui penyampaian secara langsung melalui ceramah di majelis taklim, penyampaian langsung oleh tim kesehatan, Kepolisian, TNI, semua elemen bangsa dikerahkan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, “ jelasnya.

Menurutnya, betapa virus Corona merupakan virus yang berbahaya, yang tidak nampak secara kasat mata. Tetapi, gejala klinis akibat virus tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh orang yang terpapar virus Corona bisa menyerang siapa saja, dan bisa membawa akibat yang fatal bagi siapa saja yang terpapar. Hingga puncaknya terjadinya penerapan PPKM Mikro di beberapa wilayah sebagai implikasi dari pemberlakuan zonasi wilayah penyebaran Covid-19.

Di tengah pergulatan pemerintah dan semua pihak untuk bisa mengakhiri masa pandemi virus Corona, ada sebagian kelompok yang memancing di air keruh. Dengan gencar mengkampanyekan bahwa virus Corona itu tidak benar ada, virus Corona itu hanya diadakan pemerintah sebagai upaya pengalihan isu terhadap isu-isu penting di negeri ini.

Kemuudian ada yang menyebutnya virus Corona dianggap sebagai proyek pengalihan anggaran negara dari satu sektor ke sektor lainnya. Bahkan juga disampaikan bahwa virus Corona merupakan kutukan terhadap rakyat akibat memilih pemimpin yang tidak tepat.

Semua isu itu dilakukan secara massif melalui media sosial dan media elektronik, disertai dalil-dalil yang sebenarnya dhaif dan disertai foto serta video pendukung untuk membuat masyarakat semakin yakin dengan apa yang disampaikan.

Dikatakan Zulfia, menghadapi situasi yang ambivalen seperti itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bisa bersinergi melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat, bahwa tentang bagaimana sesungguhnya virus Corona, bukanlah azab yang dihadapi dengan saling menyalahkan

“ Virus Corona bukanlah rekayasa Pemerintah untuk pengalihan isu tertentu ataupun pengalihan anggaran. Sebagai salah satu element penting di negeri ini Fatayat NU harus bisa bersinergi dengan Pemerintah dan perangkat negara lainnya untuk menjelaskan bahwa virus Corona adalah cobaan yang harus dihadapi bersama. Mata rantai penyebaran virus Corona harus bisa diputuskan agar masa pandemi ini segera berakhir, “ tegas Zulfia.

Pemutusan mata rantai penyebaran Cvodi-19 harus dilakukan secara terstruktur. Dimulai dari proses edukasi terhadap masyarakat secara terus menerus, melalui tatap muka langsung, pembuatan flyer/stiker/baliho/video yang isinya tentang gejala klinis Covid-19. Upaya pencegahan virus Corona dan proses vaksinasi, semuanya dilakukan dengan kontra narasi, reinterprestasi teks/dalil yang digunakan dan sosialisasi sebagai upaya canter terhadap gerakan berupa informasi yang mengandung unsur hoax.

Dikatakannya, di tengah maraknya argumen yang kontra produktif tentang Covid-19, banyak hal yang bisa dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari serangan virus Corona, antara lain dengan menggunakan sentuhan bahasa daerah sebagai bagian dari kearifan lokal, sehingga bisa difahami dan diterima masyarakat, juga bisa dengan menggunakan argumen-argumen keagamaan disertai dalil dari Alquran/Hadits serta dari kitab suci agama yang diakui di negeri ini. Disertai dengan gambar yang didesain secara menarik sehingga membuat masyarakat tertarik untuk melihat bahkan menyimpan di rumah mereka.

Seiring dengan penanganan Covid-19 ada sudut lain dari kehidupan beragama yang membutuhkan penanganan khusus yakni masalah kerukunan umat beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerukunan hidup dalam masyarakat merupakan pilar kerukunan nasional yang dinamis harus terus dipelihara dari waktu ke waktu.

“Kita memang tidak boleh berhenti membicarakan dan mengupayakan pemeliharaan kerukunan baik antar masyarakat maupun antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan masyarakat adalah keadaan hubungan sesama anggota masyarakat yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, “ bebernya.

Disebutnya, kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan baik dalam kultural maupun dalam pemelukan agama, yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemelukan agama itu.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Kerukunan dalam masyarakat akan terbangun dan terpelihara dengan baik apabila jurang pemisah dalam bidang sosial dan budaya semakin menyempit.

Sebaliknya, kerukunan hidup dalam masyarakat akan rentan dan terganggu apabila jurang pemisah antar kelompok agama dalam aspek-aspek sosial dan budaya ini semakin lebar, termasuk jurang-jurang pemisah sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.

Pemeliharaan kerukunan dalam masyarakat bukan hanya tanggungjawab para pejabat pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan memegang peranan penting khususnya melalui keluarga, terutama kepada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus, sebagaimana salah satu fungsi keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Oleh sebab itu kerukunan umat beragama harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga yang menempatkan perempuan sebagai tokoh kunci.

Di seluruh pelosok tanah air telah memiliki sejumlah kearifan lokal yang telah mampu menjadi penopang kerukunan hidup bermasyarakat di daerah masing-masing yang juga menempatkan perempuan sebagai mitra yang bagi laki-laki di ranah domestik dan publik. Perempuan dengan karakteristiknya mampu menjadi penggerak kerukunan umat beragama.

Makna yang dapat dipetik adalah kerukunan dalam masyarakat dan antar umat beragama merupakan proses dinamis yang perlu terus diupayakan oleh semua lapisan masyarakat. Kerukunan dalam masyarakat dan umat beragama menjadi pilar bagi kerukunan nasional. Konflik sosial, ekonomi, politik sangat rentan “ditunggangi” dan bergeser menjadi konflik antar umat beragama maupun antar warga. Nilai kearifan lokal dapat menjadi perekat bagi terwujudnya kerukunan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini mencoba untuk mengungkapkan nilai-nilai kerarifan lokal di dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat ditinjau dari aspek empiris-sosiologis dalam pengelolaan administrasi kerukunan hidup dalam masyarakat.

Kesepakatan untuk membuat perubahan harus diambil dengan langkah sadar dan meyakini bahwa kemandirian masyarakat harus seiring dengan kemandirian pengelolaan administrasi kerukunan hidup dalam masyarakat yang berbasis pendidikan, yang di dalamnya ada peran perempuan dan semua element bangsa.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.