Pungutan di Sekolah Dibolehkan, Kebijakan Mendikbud Harus Disikapi Positif

- Periklanan -

Abdurrachman M Kasim

PALU – Langkah yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, yang kembali membolehkan adanya pungutan tambahan di sekolah, diapresiasi kalangan praktisi hukum di Sulteng. Kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud RI tersebut, menurut Abdurrachman M Kasim SH MH mesti juga dilihat dari sisi manfaatnya bagi sekolah.

Abdurrachman selaku orang tua siswa sekaligus Ketua Peradi Kota Palu menyatakan, apa yang menjadi kebijakan Mendikbud, baginya itu adalah langkah baik untuk mendorong pembangunan dunia pendidikan di negeri ini. “Membangun pendidikan ini, perlu peran dan partisipasi semua pihak, termasuk partisipasi dari masyarakat. Karena tidak semua pemerintah daerah mampu menanggulangi semua biaya pendidikan. Bayangkan saja, berapa juta sekolah di negeri ini, baik swasta maupun negeri yang mesti didanai negara,”ungkapnya dilansir Radar Sulteng, Jumat (20/1) di Palu.

Dengan kondisi saat ini saja, di mana sekolah setingkat SMP yang sudah disubsidi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih saja kekurangan. Dana BOS belum semuanya bisa menanggulangi apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Sebab, permasalahan pendidikan di era sekarang semakin kompleks.

“Yang memprihatinkan, dampak adanya larangan meminta pungutan di sekolah, banyak guru-guru kontrak yang harus dirumahkan. Ini terjadi di sekolah-sekolah di Kota Palu dan sekitarnya. Padahal mereka itu adalah ujung tombak dunia pendidikan kita,” terang Rahman-sapaan akrabnya.

- Periklanan -

Sehingga kata pengacara senior ini, kebijakan Mendikbud harus ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga kemudian kebijakan itu tidak dijadikan kesewenang-wenangan atau disalahgunakan oleh pihak sekolah, yang pada akhirnya justru memberatkan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. “Karena kebijakan itu, dikeluarkan tidak begitu saja. Kemendikbud bersama beberapa kementerian, tentunya akan selalu mengawasi,” terangnya.

Secara hukum, kebijakan itu tidak melanggar. Ada pertimbangan krusial sehingga diambillah keputusan demikian. Terlebih lagi pertimbangan itu sifatnya mendesak dan sangat situasional.

Untuk di Palu, Rahman menyarankan agar Pemerintah Kota Palu segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi kebijakan pusat. Sehingga apa yang ditetapkan Pemkot Palu sebelumnya yaitu melarang sekolah memungut biaya tambahan dari orang tua siswa, harus dicabut atau ditarik kembali. Ini penting sehingga sekolah-sekolah dapat melaksanakan kebijakan pusat tersebut.

“Pemkot Palku juga tetap berperan mengawasi jika penarikan pungutan telah dibolehkan lagi. Bila perlu libatkan tim saber pungli untuk juga mengawasinya.  Dan kepada pihak sekolah, yang kembali dibolehkan melakukan pungutan tambahan, harus dengan wajar dan tidak sampai berlebihan menarik biaya tambahan,” katanya berpesan.

Seperti tahap pendaftaran siswa baru, pihak sekolah sampai memungut biaya Rp5 juta dari orang tua siswa. Padahal tidak sebesar itu, dan upaya begini tidak wajar. Ini pungutan liar. Dampaknya bagi generasi penerus bangsa yang sulit masuk sekolah. “Jangan ada kesan, bagi mereka yang mampu secara ekonomi saja yang bisa sekolah. Tidak demikian tujuan dari perbaikan di dunia pendidikan kita,”katanya lagi.

Rahman juga mengingatkan, dalam menarik pungutan dari orang tua siswa, harus ada kesepakatan. Bukan semata hanya keinginan sekolah. Adanya pungutan harus melalui persetujuan bersama dengan orang tua siswa yang melibtakan pihak komite. “Jika tidak demikian, maka siap-siap ditindaklanjuti tim saber pungli Polda Sulteng. Kenapa harus ada kesepakatan bersama, karena kesepakatan itu merupakan salah satu keputusan tertinggi dari kacamata hukum,” demikian Rahman. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.