Puluhan PTT Kemenkes Mengadu ke DPRD Palu

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Janji, janji, dan janji lagi. Itulah harapan yang disampaikan Pemkot Palu kepada puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kemenkes-RI, yang mencari kejelasan nasib mereka.

Meski puluhan PTT itu telah mengantongi SK CPNS 80 persen, namun pemkot belum memberi kejelasan kapan mereka diangkat menjadi PNS atau ASN. Yang lebih mencengangkan lagi, PTT terancam di rumahkan karena uang untuk gaji belum tersedia.

Sebelumnya diberitakan bahwa jumlah PTT tersebut 58 orang. Terdiri dari 52 tenaga bidan dan 6 orang dokter. Saat rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Palu Kamis kemarin (13/4), jumlah mereka sebenarnya hanya 57 orang. Terdiri dari 49 bidan dan 8 dokter.

Kekesalan 57 PTT Kemenkes-RI yang bertugas di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Palu tersebut, berujung sampai ke meja DPRD Palu. Pagi kemarin, mereka beramai-ramai mendatangi kantor wakil rakyat di Jalan Moh Hatta tersebut. Dengan harapan, DPRD Palu bisa memfasilitasi mereka dengan pemkot. Apa sebenarnya kendala dan solusi dari pemkot dalam hal ini wali kota terhadap mereka.

- Periklanan -

Hearing kemarin difasilitasi Komisi A yang membidangi pemerintahan dan kesra. Hearing berlangsung hingga sore hari. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu dr Royke Abraham serta Badan Kepegawaian dan SDM Palu, tampak hadir bersama Komisi A.

Dalam hearing itu, ke-57 PTT Kemenkes-RI menuntut janji yang pernah disampaikan pemkot kepada mereka untuk pengusulan ke Pusat, sehingga segera diangkat menjadi ASN 100 persen.

Mereka juga menuntut hak-haknya, yang juga masih dijanji-janji dan belum ada kepastian kapan diterima. Lantaran tak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya mereka memutuskan mendatangi DPRD Palu. “Kami sampai habis-habisan (keluarkan uang,red) mengurus berkas, supaya status kami berubah menjadi ASN sesuai dengan perintah kementerian,” kesal salah seorang bidan di hadapan Komisi A.

Sikap tegas yang diambil 57 PTT untuk menemui DPRD, akhirnya membuahkan hasil. Wali Kota Palu, ternyata baru saja menandatangani administrasi (dokumen dan surat) pengangkatan 57 PTT untuk segera dikirim ke Pusat melalui BKN Perwakilan Makassar. Itu terungkap di hearing setelah pihak Badan Kepagawaian menyampaikan kepastian tentang hal itu.

Usai hearing, Kepala Dinkes Palu dr Roy mengatakan, setelah adanya persetujuan dari wali kota, maka berkas 57 PTT segera dikirim ke BKN Perwakilan Makassar untuk dilakukan proses penetapan NIK. Setelah itu, tinggal menunggu SK penentuan Tanggal Mulai Ditetapkan (TMT). “Dengan demikian, otomatis status mereka sudah menjadi CPNS 100 persen yang ditempatkan bertugas di Palu. Untuk sekarang, mereka bekerja seperti biasa dan masih berstatus CPNS 80 persen,” jelas Royke.

Terkait gaji yang disebutkan belum tersedia anggarannya di APBD Palu tahun 2017, Royke selaku pimpinan SKPD teknis yang membawahi 57 PTT menyatakan, nanti dikoordinasikan dengan BKD dan bagian keuangan. Sebab kedua instansi itu yang akan menentukan gaji mereka diambil dari pos mana. (jcc)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.