Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

PT. Global Akan Dipanggil Kejagung

Terkait Pembayaran Utang Jembatan IV Palu

PALU – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terus mengusut kejelasan informasi mengenai pembayaran biaya eskalasi Jembatan IV Palu (Ponulele) sebesar Rp 14,2 miliar yang dilakukan Pemkot Palu kepada PT. Global Daya Manunggal pada Februari 2019 lalu.
Pembayaran Jembatan IV Palu dilakukan setelah jembatan tersebut hancur akibat gempa bumi dan tersapu tsunami 28 September 2018 lalu.
Setelah sebelumnya, memanggil dan memintai keterangan mantan Wali Kota Palu H Rusdi Mastura, Kejagung RI juga telah memanggil ketua DPRD Palu dalam hal ini H Ishak Cae, untuk dimintai keterangannya.

Ternyata Kejagung kini telah mengandakan akan memeriksa pihak PT. Global Daya Manunggal.
Hal itupula dibenarkan Direktur PT. PT. Global Daya Manunggal, Herman saat dikonfirmasi Radar Sulteng. Melalui pesan pribadi Herman melalui WhatsApp (WA) kepada Radar Sulteng, Kamis (15/8). Saat ditanyakan terkiat informasi pihak PT. Global Daya Mandiri yang juga akan diagendakan akan diperiksa Kejagung, Herman membenarkannya. “Iya bnr sdh ada panggilan mau tentukan wkt nya krn Bu Nany msh dluar kota . Bgs skl mau jelaskan duduk mslh sampe tagihan2nya mmbesar gara2 hutang yg ga dibyr2sejak thn 2006 sd now shg bunga berbunga trus bgitu ktentuan dr BANI nya ksalahan Pemda yg lalu2 itu pak pdhal sdh dpanggil oleh Depdagri diprintahkan spy Pemkot bayar hutangnya krn sdh incrah keptusannya bgitu pak penjelasan kami. Mksh pak. Mungkin mggu2 ini pasti kami ke Kejagung dg penjelasan2nya sama spt ini yaaa,” demikian tulis Direktur PT. Global Daya Mandiri menjawab pertanyaan Radar Sulteng.
Sebelumnya data yang dihimpun Radar Sulteng, surat panggilan dari Kejagung RI yang ditujukan ketua DPRD Palu bernomor R-1011/ D.4/Dek.2/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019.
Ishak Cae ketika dihubungi Radar Sulteng kala itu membenarkan mengenai adanya surat panggilan dari Kejagung RI yang ditujukan kepada ketua DPRD Palu atau dalam hal ini dirinya sendiri. Dia mengatakan sangat senang dengan adanya surat panggilan dari Kejagung RI itu, serta sudah sangat siap untuk dimintai keterangan sekaitan dengan informasi mengenai pembayaran biaya eskalasi Jembatan IV Palu.
“Eh sudah, sudah diberitahu, Insyaallah besok saya memenuhi panggilan itu. Saya sangat senang dengan adanya panggilan itu. Supaya tidak ada fitnah-fitnah lagi, sekaitan dengan hal itu. Bukan kooperatif lagi tapi memang saya sudah sangat siap untuk panggilan itu,” tutur Ishak Cae melalui via telfon, Rabu pekan lalu.
Tertuang dalam surat panggilan itu, Ishak Cae selaku ketua DPRD Palu dipanggil untuk hadir Kamis 8 Agustus 2019 di Kantor Kejagung RI, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan, dan bertemu dengan Agus Salim SH MH (Kasubdit Investasi dan Penerimaan Negara) Kejagung RI.
Isi prihal surat itu adalah permintan keterangan, sehubungan adanya informasi media massa (media cetak dan elektronik) dilakukannya Pembayaran biaya eskalasi oleh Pemerintah Kota Palu kepada PT Global Daya Manunggal selaku rekanan pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2006, sebesar Rp 14 milyar pada bulan Februari menggunakan dana APBD TA 2019 yang didasarkan putusan BANI tahun 2014. Padahal diketahui PT Global Daya Manunggal telah menerima Seluruh pembiayaan pembangunan jembatan sesuai perjanjian kontrak.
Sehingga dalam dalam surat itu juga Kejagung RI mempertanyakan waktu pembayaran yang dilakukan pada saat Jembatan tersebut telah hancur akibat gempa bumi pada 28 September 2018.
Sebelumnya diberitakan mantan walikota palu Rusdy Mastura mengakui dirinya pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Agung, sekaitan dengan pembayaran eskalasi jembatan tersebut. Keterangan Cudy, demikian Rusdi Mastura kerap disapa, terkait dengan dirinya enggan membayar tagihan dari kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan Palu IV sebesar Rp 14 miliar.
“Saya sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung, mengenai pembayaran pekerjaan jembatan Palu IV,” tutur Cudy, kepada Radar Sulteng, usai mengikuti diskusi publik yang digelar Dr Hasanuddin Atjo di salah satu Warkop di Kota Palu, Jumat (2/8) pekan lalu.

Cudy mengungkapkan, dirinya ditanya dua pertanyaan oleh jaksa di Kejaksaan Agung RI, salah satunya soal pembayaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kepada kontraktor. Saat itu Cudy masih menjabat Walikota Palu, tetapi ternyata dia tidak mau membayar, dengan alasan dana yang ditagih kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan Palu IV saat itu sudah pernah dibayar (lunas) oleh Pemkot Palu.

“Ditanya saya oleh jaksa di Kejaksaan Agung, kenapa dulu tidak mau bayar. Apa alasannya. Saya bilang karena Abitrase tidak pernah ketemu dengan saya. Diputuskan sepihak, dan itu tidak betul. Jadi kenapa saya harus bayar,” ungkap Cudy. Menurutnya, Abitrase ini punya modus merugikan negara.

Dalam kasus ini, selain Kejagung, ternyata sebelumnya pihak Polres Palu lebih dulu telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk pihak PT. Global selaku kontraktor pembangunan jembatan IV. Penyidik Tipikor Polres Palu memeriksa pihak PT. Global di Jakarta, hal itu dibenarkan Direktur PT. Global, Herman ketika dikonfirmasi Radar Sulteng belum lama ini. “Sdh dtg Jkt dr Polda Palu kmrn sdh ada brita acr nya . Tq,” tulis Herman via pesan WhatsApp. (ron)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.