PALU-Sungguh memprihatinkan keberadaan proyek pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) sekolah, yaitu SDN 1 Petobo, SDN 2 Petobo dan SDN Inpres Petobo oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Semua pembangunan rehab rekon sekolah itu berlokasi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, hingga kini tindak lanjut penyelesaiannya atau kepastian selesainya proyek ini belum jelas.
Pasalnya, proses pembangunannya yang menghabiskan dana Bank Dunia Rp 37,4 miliar tersebut belum tuntas dikerjakan. Sementara hasil investigasi di lapangan, kondisi fisik bangunan sendiri mulai rusak disana-sini dan dimasuki ternak sapi, hingga meninggalkan kotoran tinja dalam bangunan.
“Karena lama tidak pernah ada kepastian penyelesaian, maka beberapa sekolah tersebut kini mulai dipenuhi rumput liar, dan sejumlah bagian bangunan sudah ada yang rusak, seperti seng, plafon dan dimasuki ternak sapi hingga kotorannya mengotori lantai, “ ungkap warga Petobo, kepada media ini, Rabu (6/4).
Bangunan sekolah yang berada di kawasan Petobo, menjadi harapan besar masyarakat sekitar. Lantas siapa yang harus disalahkan? BPPW Sulteng atau pelaku jasa konstruksi dalam hal ini PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT.SMI).
Dikonfirmasi Kepala BPPW Sahabuddin, yang memberikan mandat kepada PPK Prasarana Strategis II Sulteng BPPW Sulteng, Rachman Dg Tenri, ST, menjelaskan dugaan belum selesainya proyek pembangunan rehab rekon sekolah di Kelurahan Petobo dan sekitarnya mengakui bahwa kondisi saat ini seperti yang terpantau oleh Radar Sulteng, adanya beberapa bangunan yang belum selesai, meskipun sudah dalam tahapan finishing.
“Kalau mau melihat kondisi sekarang, memang keadaannya seperti itu, belum rampung, “ kata Rachman.
Pihaknya mengaku sudah berupaya agar sekolah itu sudah bisa rampung dan selesai. Baginya situasi ini merupakan beban moral. Bedalah dengan paket-paket lain, karena ini sekolah. “Kita tiap hari didatangi kepala sekolah menanyakan penyelesaian ini, “ ucapnya.
Menurutnya, pihak pelaksana PT. SMI yang seolah-olah tidak menyelesaiakan. Tapi alhamdulillah dari perusahaan sudah mulai bergerak kembali, sudah mulai bekerja untuk melakukan penyelesaiannnya.
“Mereka sudah mulai bekerja lagi. Ini tinggal pekerjaan yang kecil-kecil saja yang akan dituntaskan,” sebut Rachman.
Rahman juga menginformasikan dirinya juga sudah dipanggil pihak Polres Palu bersama Kepala Balai untuk memeprtanggungjawabkan keluhan ini, adanya bangunan yang belum selesai.
“Terus terang saya dan bapak Kepala Balai juga sudah dipanggil Polres Palu. Mau bagaimana lagi. Kita upayakan dalam dua bulan kedepan sudah bisa diselesaikan,” bebernya.
Dia mengatakan, yang menangani pembangunan sekolah tersebut adalah para vendor. “Yah mereka berdua, pak Erwin Lamporo dan Mahmud yang tangani untuk saat ini menyelesaikan pembangunan sekolah ini,” kata Rahman, sambil menunjuk dua vendor yang hadir saat itu, Kamis (7/4).
Dalam penjelasannya, sebenarnya sudah ada beberapa sekolah 14-12 yang saat ini sudah dipakai, sudah beberapa sekolah misalnya di Desa Kaleke, Bolamoa, Nurul Iman Tawaeli, Justisia, Kelurahan Talise, dan di belakang kampus Nosarara.
Diakuinya beberapa kendala hanya di Petobo itu. Sebenarnya sudah bisa sih dipakai. Kalau pagar itu bukan pihak BPPW, itu Kemenag punya kegiatan di M.Ts 3. Sudah minta tiga ruangan, minta kunci untuk dipakai belajar mengajar. “SD Inpres, memang pintunya belum ada, sementara dikerja,” ujarnya.
Kedepan BPPW akan merencanakan pemagaran, lebih fungsional seperti yang di Talise sudah dipagar semua, hingga tidak ada lagi ternak yang masuk kedalam sekolah. Hanya sekolah 1B itu yang tidak pakai pagar.
Mengenai tudingan sekolah itu mangkrak kapan bisa selesai. Menurut salah satu vendor yang memberikan informasi kepada Radar Sulteng, Erwin Lamporo, sebenarnya tidak ada yang mangkrak. Kalau mangkrak itu tidak ada bangunan sama sekali. Tapi ini kan ada. Mungkin yang dimaksud belum diselesaikan, karena ada pekerjaannya.
“Karena kami di lapangan ada. Kendala kami di lapangan karena pihak perusahaan PT. SMI itu yang tidak memberikan pembiayaan kerja ke kita di lapangan. Karena banyak vendor lama yang lari, sehingga kami ambil alih. Hanya karena tanggungjawab moral sebagai orang Palu,” tegas Erwin.
Dirinya menargetkan penyelesaian sekolah-sekolah yang dinilai belum dirampungkan pekerjaannya, pada dua pekan kemudian akan diselesaikan atau akan dituntaskan semuanya.
“Tinggal beberapa sekolah juga. Presentasinya yang tersisa sudah kecil sekali, sekitar 1,8 persen. Cuma di lapangan semua butuh uang. Kita ini sudah banyak bantuannya. Sebenarnya bukan tanggungjawab Balai lagi. Tetapi Balai berusaha bagaimana caranya semua pekerjaan ini bisa diselesaikan,” beber Erwin.
Ditambahkan PPK Rahman, pihaknya kini hati-hati, terkait itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Mengingat perusahaan PT SMI ini sudah beberapa kali ganti Direktur, hingga memengaruhi kinerjanya di lapangan.
“Komitmennya perusahaan ini akan menyelesaikan pekerjaan. Dia targetnya sebelum lebaran atau di akhir April sudah rampung semua. Kendalanya cuma didistribusi dana saja, “ ujarnya.(mch)
