Proyek PLTS Dua Puskesmas di Touna Dipertanyakan

Dinkes Diduga Loloskan Perusahaan CV yang Tak Miliki SBU dan IUPJTL

- Periklanan -

TOUNA – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di dua Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) diduga cacat hukum.
Pasalnya perusahaan yang diloloskan Unit Layanan Pengadaan (UPL) bukan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), tapi commanditaire venootschap (CV).

Sumber Radar Sulteng membeberkan, dalam proyek pengadaan PLTS untuk dua Puskesmas di Kabupaten Touna beberapa perusahaan telah mengikuti lelang, namun dalam perjalannya Dinas Kesehatan Touna, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengusulkan perusahaan berbadan hukum CV bukan PT.

Hal itu secara aturan dan perundang-undang kelistrikan syarat perusahaan adalah yang berbadan hukum PT bukan CV. Karena perusahaan PT sudah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Pengadaan Jasa Tenaga Kelistrikan dan (IUPJTL). “Informasinya yang berkembang, pihak dinas kesehatan, PPK, PPTK mengusulkan ke UPL perusahaan yang akan diloloskan yaitu perusahaan yang berbadan hukum CV dan bukan PT,” ujar sumber yang enggan identitasnya disebutkan.

Masih menurut sumber, kedua paket pengadaan Prasarana Listrik Puskesmas yakni, Puskesmas Dataran Bulan dan Puskesmas Popoli Kabupaten Tojo Una-Una dimenangkan CV. Hefaistos Construction yang merupakan perusahaan beralamat di Kota Makassar. Dengan pagu sekitar Rp 700 juta, harga penawaran sekitar Rp 692 juta dan harga negosiasi sekitar Rp 692 juta.

- Periklanan -

Padahal dalam aturan Undang-undang Kelistrikan perusahaan tidak bisa yang berbadan hukum CV karena tidak bisa mengerjakan PLTS. Seharusnya yang layak mengerjakan PLTS adalah perusahaan berbadan hukum PT yang harus memiliki SBU dan IUPJTL Kelistrikan.

“Coba dicek apakah perusahaan CV yang dimenangkan, UPL, Dinas Kesehatan Touna, PPK dan PPTK memiliki SBU, IUPJTL dan sertifikasi k3 listrik atau tidak. Setahu saya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, kalau CV tidak bisa dan kalaupun PT harus memiliki persyaratan yang ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Tojo Unauna, Dra. Javanet Alfari. MAP dikonfirmasi Radar Sulteng via telepon, Selasa (22/6) mengaku tidak paham soal prosedur pengajuan, maupun proses pemenang dalam proyek PLTS di dua Puskesmas di Touna tersebut. “Saya kurang paham masalah itu. Bisa langsung saja tanya ke PPK atau PPKTnya,” katanya.

Dihubungi terpisah PPK dua paket pengadaan Prasarana Listrik Puskesmas -PLTS, Ruslan mengaku, pihaknya tidak mengetahui proses penentuan perusahaan memenangkan paket pengadaan prasarana listrik tersebut, apakah wajib menggunakan perusahaan berbadan hukum CV atau PT.

Menurut Ruslan, pihaknya sebagai PPK hanya sebatas menerima apa yang diserahkan UPL.
Dari UPL yang menentukan semuanya dan PPK yang menarima dan melanjutkan. “Jadi begini pak, kalau kami ini kan PPK hanya menerima yang dari UPL, kalau UPL sudah menyerahkan ke kami itu yang kami laksanakan. Soal proses perusahaan yang layak atau tidak semua ditentukan UPL, kami tidak tahu soal itu,” pungkasnya. (ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.