Proyek Dinding Panjat di Parimo Diduga Sarat Korupsi

- Periklanan -

PARIMO – Proyek pembangun sarana olahraga dinding panjat kategori speed yang anggarannya bersumber dari Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRP Parimo diduga sarat korupsi.

Dinding panjat tebing kategori speed yang berlokasi di depan kantor Bupati Parimo yang dianggap tidak layak. (Foto: Istimewa)

Pasalnya, pembangunan yang teranggarkan pada tahun 2017 dengan besaran kurang lebih Rp400 juta tersebut ternyata tidak memenuhi syarat.

Akibatnya, dinding panjat tebing yang berlokasi di depan kantor bupati parimo tersebut sampai saat ini tidak termanfaatkan dengan baik alias mubasir.

Sejumlah pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Parimo yang dikonfirmasi koran ini, menduga adanya kesalahan yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Padahal, mereka sudah memberikan data-data tentang syarat dan standar menyangkut pembangunan dinding panjat yang akan difungsikan para atlet panjang tebing yang ada di Parimo.

Sesuai usulan, semua bentuk papan panel fiber glas (berbentuk kotak) untuk dinding tersebut harusnya memikiki ukuran 1,5 x 1,5 meter. Tetapi pada kenyataan yang terpasang saat ini justru hanya berukuran 1×1. “Itu yang menjadi persoalan saat ini,”ujar salah seorang pengurus FPTI Parimo, Sudirman.

Menurut Sudirman, ketidaksesuaian standar ukuran papan panel tersebut sangat berpengaruh terhadap penempatan poin-poin record (tempat pegangan) yang dilekatkan di bagian dinding. Hal itu kata dia, akan membahayakan bahkan atlet pada saat berlomba.

Ia menjelaskan bahwa penempatan poin record tidak bisa dirubah, mengikuti standar mengacu pada pedoman FPTI kategori speed record dalam lomba panjat dinding. “Seluruh pembangunan dinding panjat yang ada di Indonesia sesuai dengan pedoman FPTI pusat, tidak bisa dirubah,”tandasnya.

- Periklanan -

Pihaknya mengungkapkan, sebelum proses pembangunan dilakukan FPTI sudah mengusulkan kepada Dinas PUPRP, dan sudah ditindaklanjuti. Tetapi pada saat pembangunan, pihak pelaksana diduga tidak lagi menggunakan standar nasional dari FPTI tersebut.

“Mereka (pelaksana) sudah tidak lagi mengikuti spek yang ada di dalam dokumen ini,”jelas Sudirman sambil menunjukan dokumen dari Dinas PUPRP.

Pihaknya menegaskan bahwa kesalahan pembangunan tersebut bukan pada Dinas PUPRP karena dokumennya sudah sesuai. Tetapi yang menjadi permasalahan dilapangan adalah proses pembangunan yang tidak mengacu pada ketentuan dokumen.

Sudirman menambahkan dinding panjat tersebut juga sudah pernah ditinjau oleh Tim Delegate Pengprov FPTI Sulawesi Tengah (Sulteng). Rekomendasi dari tim tersebut juga menyatakan bahwa dinding tersebut tidak layak.

“Rekomendasi mereka dinding tersebut harus sesuai dengan ketentuan,”ungkapnya.

Sampai dengan saat ini pihaknya tidak berani memfungsikan dinding speed record tersebut untuk para atlet. Sebab ia tidak mau mengambil risiko ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. “Karena itu salah makanya kami belum gunakan,”tambahnya.

Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai pelaksana pekerjaan dinding panjat tersebut Yanto Arif, saat dikonfirmasi membantah adanya permasalahan dalam pembangunannya. Menurut versi yang bersangkutan bahwa standar nya minimal 1×1 meter.

“Semua yang diperlombakan tim standarnya 1×1 meter,”kata dia.

Ia berdalih bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan hanyalah penempatan atau letak poin pada bagian dinding speed tersebut. “Katanya poin nya yang tidak tepat, yah dibuat tepat saja,”tuturnya. (iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.