PALU – Dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu yang digelar di ruang pertemuan di salah satu hotel di kota Palu, Sabtu (29/1) Prof. Dr. KH Zainal Abidin, M.Ag kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu periode 2022 – 2027.
Hal tersebut dipastikan dari hasil sidang tim formatur, dengan mengedepankan sistem musyawarah, maka semua formatur bermufakat (ittifaq) memilih dan menetapkan Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag. kembali memimpin sebagai Ketum MUI Kota Palu untuk lima tahun kedepan.
Ketua Steering Comite Musda, Drs Ulumuddin Ahmad MSi menjelaskan proses pemilihan itu diawali pemilihan Formatur sebanyak 9 orang, terdiri dari 2 orang dari MUI kota Palu, Ketum dan Sekum (demisioner), 1 orang dari Dewan penasehat/dewan pertimbangan MUI Kota Palu, 4 orang dari MUI Kecamatan, 2 orang dari unsur Pimpinan Ponpes/Tokoh masyarakat/Pimpinan Ormas Islam dan 1 orang Pendamping Formatur dari MUI Provinsi Sulteng.
“Selanjutnya dalam waktu paling lama 20 hari, setelah permusyawaratan hari ini, tim formatur kembali bersidang untuk melengkapi komposisi kepengurusan MUI Kota Palu masa khidmat 2022-2027 secara lengkap,” ungkapnya.
Prof Zainal dalam sambutannya mengatakan MUI merupakan payung besar bagi umat Islam yang dimana didalamnya juga banyak Ormas – ormas Islam yang diakomodir. Kedepan kata dia, melalui Musda yang ke IV itu program – program yang telah dilaksanakan MUI Kota Palu dapat ditingkatkan kembali termasuk didalamnya kemitraan dengan pemerintah Kota Palu.
“Bahkan apa yang menjadi program wali kota Insha Allah segera kita lakukan sosialiasasi dan tindak lanjut agar supaya apa yang dilakukan pak wali dapat diterima oleh masyarakat kita. MUI Kota Palu terbuka kerjasama dengan siapa saja untuk kepentingan bangsa, daerah dan pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat kita,” ungkapnya.
Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali Aljufri mengungkapkan umat manusia boleh berbeda-beda namun dari perbedaan tersebut jangan sampai menghasilkan perpecahan. Hal inilah yang kemudian menurutnya penyampaian kepada umat itu sangat penting dilakukan berulang-ulang. Termasuk salah satunya permasalahan pencegahan narkoba di Sulawesi Tengah kata Habib Ali bukan hanya tugas dari pihak berwajib saja melainkan tugas kita bersama termasuk juga MUI.
“Tugas MUI bukan hanya mengeluarkan Fatwa. Tugas kita para ulama para kader untuk senantiasa turun menyampaikan rahmat itu kepada manusai karena penyampaian itu sangat penting dan jiuka dilakukan berulang-ulang pengatuhnya itu sangat besar kepada manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE dalam sambutannya mengungkapkan Musda MUI kali ini merupakan musyawarah yang dinanti-nanti untuk melakukan evaluasi dan instrospeksi atas perjalanan kepengurusan MUI Kota Palu saat ini.
“Kewajiban kita adalah saling memperbaiki di antara kita. Bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan satu sama lain,” katanya.
Menurutnya, perubahan kepengurusan adalah hal biasa dan lumrah bahkan sewajarnya seperti itu, sehingga ruang kesempatan harus terbuka lebar bagi semua untuk melanjutkan kerja-kerja positif dan mampu menempatkan MUI pada tempatnya yang memiliki peran strategis dalam membangun kesepahaman, menguatkan toleransi dan membangun kekuatan umat yang menjadi harapan bersama.
Pemerintah Kota Palu, katanya mengharapkan MUI Kota Palu mampu bersinergi baik yang diharapkan terbangun komunikasi dua arah, sehingga saling menguatkan satu sama lain yang mewujudkan aktualisasi simbiosis mutualisme.
“Karena sinergitas yang utuh akan semakin menguatkan upaya-upaya kita membangun dan menciptakan perubahan yang baik di kota yang kita cintai ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Wali Kota, pelaksanaan Musda ini dijadikan momentum bersama untuk semakin menguatkan kebersamaan dan persaudaraan dan Ia meyakini seluruh pengurus MUI merupakan kader-kader terbaik di kota ini.
“Pengurus MUI harus menjunjung tinggi toleransi yang ada. Agar perbedaan-perbedaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sunnatullah merupakan hal yang lumrah dan dapat diterima oleh kita. Karena perbedaan itu pangkal bagi kita membangun kesatuan,” katanya.
Wali Kota berharap besar musyawarah ini dapat berjalan dengan baik dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang implementatif bagi MUI sendiri serta penguatan kerjasama dalam membangun Kota Palu yang lebih baik.
Dengan mengusung tema “Meningkatkan Peran Ulama dan Memperluas Wawasan Umat Dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kota Palu” kegiatan itu diikuti sebanyak 62 orang yang terdiri dari DP MUI Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Penasehat MUI Kota Palu, Pimpinan Harian DP MUI Kota Palu, Kantor Kementrian Agama Kota Palu, Ketua dan Anggota Komisi MUI Kota Palu, Ormas Islam, Pengurus MUI 4 Kecamatan serta perwakilan dari perguruan tinggi yang ada dikota Palu.
Terpisah Dewan penasehat MUI Kota Palu H Syamsudin Oemar menambahkan ada beberapa program unggulan kepengurusan MUI Kota Palu periode 2015-2020 dan diperpan
jang dari 2021-2022 karena pandemi Covid-19 yakni, dakwah dan pembinaan umat, sedekah dan penyediaan sarana ibadah yang bersih dan nyaman akan dilanjutkan pada kepengurusan MUI periode 2022-2027.
” Dalam kepengurusan MUI yang baru nantinya akan ada program baru dan menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19,” demikian tegas H Syamsudin.(win)
