Praktisi Hukum Kritik Perwali tentang Tarif Parkir

- Periklanan -

Spanduk sosialisasi kenaikan tarif parkir di tepi jalan umum. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, juga membuat praktisi hukum di Kota Palu merasa heran dengan terbitnya regulasi tersebut. Apalagi Perwali itu segera diberlakukan nanti pada bulan Mei mendatang. Sementara di satu sisi, ada Perda Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur hal yang sama dan belum direvisi.

“Perwali juga merupakan salah satu regulasi yang sah-sah saja untuk disusun dan diberlakukan. Hanya saja dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan jangan sampai tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi. Apalagi kesannya Perwali membatalkan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Itu tidak boleh. Kalau tetap terjadi, itu melanggar,”tegas Sugiharto SH MH, salah satu praktisi hukum di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Palu.

Sugiharto mengkritik sikap Pemkot Palu melalui Dinas Perhubungan, yang seolah memaksakan pemberlakukan Perwali Nomor 9. Dia menyatakan sepakat dengan sikap anggota DPRD Pal,u yang juga mengkritik diterbitkannya Perwali tersebut. “Kalau mau, revisi dulu Perda Nomor 8 Tahun 2011. Lagipula, di Perda itu tak ada disebutkan secara eksplisit bahwa aturan tentang retribusi parkir akan diatur kemudian dalam Perwali. Kalau memang benar apa yang disampaikan anggota DPRD Palu Ridwan Alimuda, wah gawat benar. Kok Pemkot Palu berani sekali ya,”kata Sugiharto usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri/Tipikor Palu, Rabu (26/4) kemarin.

Adanya Perwali yang menerapkan ketentuan melebihi Perda, menjadi gambaran masih buruknya tata kelola pemerintahan Kota Palu, dalam mengeluarkan regulasi untuk kemajuan daerah. Karena Perda Nomor 8 masih berlaku, sementara diterbitkan lagi Perwali Nomor 9. “Saya cuma khawatir, dipungutnya biaya parkir berdasarkan Perwali, sifatnya jadi pungutan liar atau pungli. Karena landasan aturannya kabur. Dan ini akan jadi bola liar bagi Pemkot Palu,”cemas pria berkacamata ini.

Perwali dan Perda adalah regulasi yang sah di tingkat daerah. Tapi dengan catatan, terbitnya Perwali mesti sesuai ketentuan. Kehadiran Perwali jangan sampai bertentangan dan tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan, kalau sifatnya masih tumpang tindih. “Kreatif boleh-boleh saja. Beride cemerlang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak ada yang melarang. Tapi mesti diingat, jangan menabrak aturan. Fatal nantinya,”ujar Sugiharto mengingatkan Wali Kota Palu dan Kadis Perhubungan Palu.

“Ini sangat bertentangan, Perda itu lebih tinggi posisinya daripada Perwali. Seharusnya Perwali mengikuti Perda, bukan sebaliknya atau dibuat terbalik,”imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Benyamin Sunjaya SH. Praktisi hukum yang bernaung di Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng ini menyatakan, keputusan Wali Kota Palu yang menerbitkan Perwali Nomor 9 Tahun 2016, sejatinya memiliki asas manfaat yang baik bagi daerah dan masyarakat. Perwali yang penerbitannya merupakan hak penuh pemkot, mulai dari penyusunan hingga penerbitan. Akan tetapi kehadirannya tidak dapat diberlakukan, karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

- Periklanan -

“Regulasi atau peraturan di daerah, tidak boleh disusun melebihi ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Itu sudah jelas aturan mainnya,” kata dia.

Dia menegaskan, itu (Perwali, red) jangan dulu diberlakukan, sebelum Perda Nomor 8 tahun 2011 masih berlaku. Ajukan revisi dulu ke DPRD. “Ini bertentangan. Perwali akan gugur dengan sendirinya,” saran Benyamin.

Sebelumnya diberitakan, terbitnya Perwali tentang parkir di tepi jalan umum yang segera diberlakukan, mengundang reaksi keras dari anggota DPRD Palu. Sebagai wakil rakyat, kalangan dewan keberatan sekaligus mempertanyakan hal itu. “Kami di dewan juga kaget. Kok bisa begitu,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Palu, Ridwan Alimuda, di kantornya Selasa (25/4).

Sebab menurut Ridwan, hingga kini belum ada revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya pada Bab VII tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di Perda masih mengacu pada tarif lama, tapi kemudian muncul Perwali Nomor 9 yang secara tidak langsung menganulir Perda Nomor 8. “Kami mempertanyakan hal ini,”tegas Ridwan.

Di Perwali Nomor 9, tarif parkir di tepi jalan umum ada kenaikan. Untuk tarif kendaraan roda empat (R4) menjadi Rp3.000 per sekali parkir. Sementara kendaraan roda dua (R2) sekali parkir Rp2.000. Untuk tarif lama yang tertera di Perda Nomor 8, kendaraan roda empat Rp2.000, sedangkan kendaraan roda dua Rp1.000.

Dikatakan, tidak ada masalah jika pemkot menaikkan tarif parkir. Tapi mesti prosedural dan ikut mekanisme yang berlaku. Seharusnya jika ada perubahan angka dari tarif lama ke tarif baru, kata Ridwan, maka Perda yang ada harus lebih dulu direvisi.

Sementara Kadis Perhubungan Kota Palu Setyo Susanto mengatakan, saat ini, tarif baru parkir sesuai Perwali sudah mulai diterapkan. “Tapi sifatnya masih tahap uji coba. Kita lihat dulu respons dari masyarakat terkait penerapan tarif baru,” kata Setyo Susanto.

Ketika disinggung soal tarif lama yang tercantum dalam Perda dan Perda itu sendiri belum dilakukan revisi, Setyo mengatakan bahwa hal itu mereka lakukan sebatas tahap uji coba dulu. “Kami lihat dulu respons masyarakat terkait penerapan tarif parkir baru berdasarkan Perwali,”kata Setyo. (cdy/cam)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.