alexametrics Poso Energy Diberikan Denda Adat – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Poso Energy Diberikan Denda Adat

Dinilai Merusak Kehidupan Budaya Masyarakat Adat Danau Poso

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO – Ratusan masa mengatasnamakan Masyarakat Adat Danau Poso menggelar unjuk rasa di lokasi reklamasi Kompodongi, Tentena Kelurahan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, Senin (22/11).

Dalam pressrelease yang diterima redaksi Radar Sulteng, Masyarakat Adat Danau Poso menilai, Danau Poso adalah Kehidupan Masyarakat Adat Danau Poso.

Namun, sejak uji coba pintu air PLTA Poso I Poso Energy di tahun 2020, masyarakat adat Danau Poso mengalami penderitaan berkepanjangan yang berdampak pada kemiskinan. Bendungan PLTA Poso I telah menahan ketinggian air Danau Poso pada titik operasi tertentu sehingga sudah 2 tahun air danau tidak pernah surut.

Koordinator masa aksi Megilu, Hajai Ancura menguraikan, 266 hektar sawah dan kebun warga di 16 Desa/Kelurahan di sekeliling Danau Poso terendam. Selama 2 tahun, Petani Masyarakat Adat Danau Poso mengalami
Kerugian Ekonomi, sawah dan kebun terendam di sekeliling Danau Poso tidak bisa dipanen, wilayah tangkapan nelayan menjadi lebih sempit. Para petani terpaksa meminjam dan membeli beras, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kerugian materiil, ratusan hektar sawah dan kebun di sekeliling Danau Poso tidak lagi bisa diolah. Para petani yang memiliki pinjaman terancam ditarik jaminan pinjamannya termasuk di antara jaminan itu adalah tanah dan rumah.
Kerugian psikologi, para petani kehilangan lapangan pekerjaan, beberapa beralih lapangan pekerjaan, anak-anak putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak memiliki biaya yang biasanya ada dari hasil sawah.
Lalu, Poso Energy hanya mau ganti rugi 10 kilo gram per are? Ini sangat tidak adil dan merugikan petani.

“Ladang Penggembalaan terendam, 94 kerbau di Desa Tokilo mati bersamaan. Kerbau adalah tabungan warga di masa depan, untuk kebutuhan sekolah, kuliah, ataupun pesta, namun sekarang
Kerbau mati makan rumput yang busuk karena terendam, kerbau terdesak pindah ke wilayah lain hingga masuk kebun warga,” bebernya.

Hajai Ancura menjelaskan, wilayah Ulayat dan tradisi Mosango yang sudah dilangsungkan ratusan tahun di wilayah Kompodongi tidak lagi bisa dilakukan. Berdasarkan sejarah dan tradisi yang berlangsung, Kompodongi adalah wilayah ulayat Masyarakat Adat Danau Poso, karena itu kompodongi tidak bisa dimiliki secara pribadi atau kelompok. “Namun Poso Energy mereklamasi Kompodongi, sehingga,
Mengganggu wilayah ulayat Masyarakat Adat Danau Poso yang sudah dipercayai selama beratus tahun.
Menyebabkan tradisi Mosango tidak bisa lagi dilakukan, sehingga berarti membuat tradisi budaya Danau Poso punah,” tandasnya.

Selain itu lanjut, Hajai Ancura, siklus keanekaragaman hayati di Danau Poso terganggu karena siklus normal air Danau Poso tidak lagi berlaku. Pengerukan di wilayah outlet Danau Poso telah merusak lingkungan dan habitat ekosistem danau. Air Danau Poso yang dibendung selama 2 tahun, Sidat atau Masapi mengalami gangguan musim dan berpotensi mengalami penurunan jumlah. Perkembangbiakan biota yang membutuhkan wilayah pemindahan sungai tidak lagi alami, sehingga berpotensi punah dalam jangka waktu yang lama.

Mata pencaharian nelayan terganggu. Wayamasapi sebuah tradisi kebudayaan danau Poso dipaksa dibongkar untuk kepentingan pengerukan, karamba warga dibongkar agar aliran air untuk memutar turbin PLTA Poso I, sehingga Tradisi Wayamasapi budaya danau Poso dihilangkan, kehidupan perekonomian warga pemilik karamba dihilangkan.

“Poso Energy telah menyusahkan, memiskinkan hidup Masyarakat Adat Danau Poso , telah mengganggu kebudayaan masyarakat adat Danau Poso dan telah merusak lingkungan,” tukasnya.

Karena itu, dalam aksi Megilu Masyarakat Adat Danau Poso yang dihadiri oleh perwakilan 21 desa dan kelurahan dari sekeliling Danau Poso, menetapkan memberikan Giwu atau denda adat kepada PT. Poso Energy karena telah merusak kehidupan budaya masyarakat adat danau poso.

Masyarakat menuntut, ganti untung semua kerugian Masyarakat Adat Danau Poso yang telah dialami selama 2 tahun dengan adil. “Kembalikan siklus normal air Danau Poso. Tutup operasional bendungan PLTA Poso I. Mendesak pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat Danau Poso,” pungkasnya.

Sampai dengan diturunkan berita ini, Humas PT. Poso Energy, M. Syarif dikonfirmasi Radar Sulteng via WhatsApp (WA) belum memberikan penjelasan terkait adanya unjukrasa dari Masyarakat Adat Danau Poso. “Siap sy dulu yah pak,” tulis M. Syarif melalui pesan WA. (*/ron)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.