Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Polres Sampaikan Soal Putusan Dugaan Money Politik

DONGGALA – Gakkumdu secara resmi memutuskan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan bupati Donggala, Drs Kasman Lassa SH tidak memenuhi unsur untuk dinaikan ke tahap selanjutnya. Namun sebelum dikeluarkannya putusan tersebut, tiga unsur Gakkumdu yakni Bawaslu, Kejari dan Polres Polres berbeda pendapat.
Perbedaan pendapat itu terjadi antara Bawaslu dengan Kejari dan pihak kepolisian. Bawaslu berpendapat, dugaan pelanggaran itu telah memenuhi unsur untuk dinaikan ke tahap selanjutnya. Khususnya pada pasal yang disangkakan yakni pasal 547 tentang pejabat negara dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.
Namun kajian dari pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa pasal yang disangkakan tersebut tidak memenuhi unsur. Usai melakukan sidang putusan itu, pihak kepolisian dan kejaksaan belum memberikan penjelasan secara detail terkait hasil kajiannya.
Rabu (24/4), akhirnya pihak kepolisian buka suara. Di hadapan awak media, Kapolres Donggala, AKBP Ferdinand Suwarji SE mengatakan, bertangung jawab terhadap putusan Gakkumdu yang didalamnya terdapat unsur Polres Donggala. Sebagai pimpinan, Kapolres menegaskan dirinya tidak mengintervensi apapun dalam putusan tersebut.
Kapolres kemudian mempersilahkan Kasat Reskrim Polres Donggala, AKP Bara Libra Sagita SIK, untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada awak media terkait kajian hukum kepolisian mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Bupati Donggala tersebut.
Bara mengakui, terjadi perbedaan pendapat antara unsur Gakkumdu. Namun perbedaan pendapat itu didasari dengan kajian hukum masing-masing yang berlandaskan pada aturan. Bara mengungkapkan, pada sidang itu ada dua pasal yang disangkakan kepada Bupati Donggala. Pertama kata Bara adalah pasal 523 Undang-undang Pemilu tentang politik uang.
Pada pembahasan pasal tersebut, unsur Gakkumdu telah memutuskan bahwa dugaan pelanggaran itu tidak memenuhi unsur. Hal itu juga dikuatkan dengan saksi ahli dari Kota Manado. Perbedaan pendapat menurut Bara terjadi pada pasal 547 tentang pejabat negara dengan sengaja membuat keputusan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.
Pada pasal itu kata Bara, pihak kepolisian berpendapat bahwa dugaan pelanggaran itu tidak memenuhi unsur. Kajian hukumnya kata Bara merujuk pada pasal 62 PKPU nomor 23 disebutkan setiap pejabat negara boleh berkampanye asalkan dengan syarat cuti. Pada ayat 5 pasal 62 itu juga disebutkan jika pada hari libur pejabat negara tidak perlu cuti.
Sementara itu lanjut Bara, kejadian dugaan pelanggaran pemilu itu terjadi pada 7 Maret bertepatan dengan hari libur. “Jadi apa yang dilakukan terlapor itu masih diperbolehkan karena bertetapan pada hari libur dengan dasar hukum pasal 62 PKPU nomor 23 tahun 2018 tersebut,” jelasnya.
Bara menambahkan, pada pengambilan keputusan itu, pihak kepolisian tidak ada kepentingan apapun. Bara menegaskan, kep9lisian bekerja secara profesional. “Kita tidak ada kepentingan apapun. Kita berusaha seobjektif mungkin,” tegasnya. (ujs)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.