Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Polres Buol Matangkan Penyelidikan Kasus Kartu Miskin 16 ASN yang Dipecat

Kartu Miskin yang Dikeluarkan Pemkab Buol Hanya Sepihak

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Penyidik di Polres Buol, saat ini kembali melakukan penyelidikan terhadap laporan Ketua DPC Korps Karya Praja Indonesia (KKPI) Kabupaten Buol, Syamsurizal U Lahama, yang akrab disapa Rizal terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tidak mampu/miskin kepada 16 ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dilingkungan Pemkab Buol tahun 2018 lalu.

Penyelidikan itu terpaksa dilakukan kembali, karena proses penyelidikan atas laporan sebelumnya tahun 2018 lalu tidak dapat dituntaskan oleh penyidik sebelumnya. Terkait lanjutan penanganan masalah tersebut, saat ini penyidik Polres Buol menindaklanjuti kembali menyusul adanya surat laporan kedua yang disampaikan Ketua DPC KKPI Kabupaten Buol dengan nomor laporan 006/SB-DPC-KKPI/HK/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, perihal tindak lanjut laporan polisi Nomor B/579/11/2018.

Kasat Reskrim Polres Buol, IPTU Heri Setiyono, menjelaskan, proses penyelidikan kembali atas laporan kedua yang dilakukan saat ini, adalah tindak lanjut proses penyelidikan atas laporan pertama yang tidak dapat dituntaskan oleh penyidik sebelumnya.

“Sebelum saya, proses penyelidikanya sudah dilakukan berdasarkan laporan pertama. Proses penyelidikan yang kami laksanakan saat ini adalah kelanjutannya. Saat ini prosesnya mulai kami laksanakan. Kami sudah meminta keterangan pelapor untuk pengembangan penyilidikan, ” jelas Heru.

Kepada media ini, Ketua DPC KKPI Kabupaten Buol Syamsurizal Lahama mengakui, bahwa terkait laporannya itu ia telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberi keterangan terkait dugaan pemalsuan surat keterangan tidak mampu/miskin atas nama dirinya sendiri, serta 15 orang lainnya yang notebene semuanya ASN yang di PTDH oleh Bupati Buol tahun 2018.

Menurut Rizal, pembuatan Surat Keterangan tidak mampu/miskin itu adalah format yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, yang secara teknis disusun dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Buol.

Format SKTM itu dibuat sangat erat hubungannya dengan temuan BPK RI terkait pembayaran gaji para ASN yang telah diberhentikan berdasarkan SK Bupati Buol tahun 2018 lalu.

Sehingga berdasarkan temuan tersebut, lanjut Rizal, maka kepada masing masing ASN yang telah diberhentikan itu diminta untuk mengembalikan gaji yang mereka sudah terima sebelumnya untuk 1 (satu) tahun gaji yang besarannya bervariasi.

” Bayangkan untuk saya sendiri dimintai pengembalian sebesar Rp 89 juta lebih untuk hitungan satu tahun gaji. Jika diakumulasi total pengembalian gaji dari teman-teman lainnya, maka jumlahnya sekitar Rp 900 juta,” terang Rizal.

Dikatakannya, temuan pembayaran gaji itu diklaim sebagai hutang sehingga tidak ada alasan harus dikembalikan kepada negara.

Terkait adanya permintaan pengembalian lanjut Rizal, baik dirinya maupun rekan-rekannya yang telah di PTDH menyatakan tidak bersedia untuk mengembalikan. Karena tidak bersedia, maka pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol melalui BKPSDM yang saat itu dipimpin Moh. Syarif Pusadan mencari jalan keluar sebagai solusi agar ASN tersebut tidak lagi mengembalikan gaji berdasarkan temuan BPK.

Solusinya adalah, masing-masing ASN tersebut diarahkan untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa (Kades) dimana mereka berdomisili.

Namun anehnya, format SKTM itu bukan dibuat dan dikeluarkan langsung oleh para Kades atas permintaan masing ASN yang di PTDH. Tetapi sebaliknya, format SKTM itu sudah dipersiapkan memang oleh pihak BKPSDM dan selanjutnya diajukan kepada masing-masing Kades untuk ditandatangani, sehingga seolah-olah SKTM tersebut dikeluarkan para Kades dimana ASN tersebut berdomisili.

“Terus terang, kami tidak pernah membuat maupun mengeluarkan SKTM tersebut berdasarkan permintaan pemohon. Kami hanya disodorkan format yang sudah jadi untuk ditandatangani. Dan yang datang menyodorkan format tersebut, saya tidak tau persis dari pegawai kantor mana. Cuma informasi yang membawa format itu adalah pegawai di BKPSDM Buol, ” terang Kepala Desa (Kades) Bungkudu kepada wartawan beberapa waktu lalu dikediamannya.

Dikonfirmasi kepada mantan Kepala BKPSDM Buol Syarif Pusadan, pembuatan SKTM atas nama masing-masing ASN yang di PTDH itu adalah berdasarkan kebijakan Bupati Buol, dan saran dari BPK terkait masalah temuan pembayaran gaji.

“ Tujuannya untuk membantu para ASN tersebut agar tidak dimintai lagi pengembalian atas temuan BPK tersebut, “ bebernya.

Tetapi, atas kebijakan itu para ASN yang telah di PTDH sangat keberatan dan menilai kebijakan tersebut sangat berdampak negetif bagi pribadi. Menyusul terkait pembuatan SKTM itu, menurut Ketua DPC KKPI Buol Samsurizal Lahama, sebelumnya mereka tidak diperiksa untuk diberitahu soal besarnya nilai temuan BPK soal gaji.

Mereka keberatan dengan perubahan status kependudukan yang dibuktikan dengan pembuatan keterangan tidak mampu yang dilakukan secara sepihak pejabat terkait. “Maka, karena keberatan, mereka mengadukannya ke pihak penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, “ tandas Rizal.

Penjelasan Samsurizal itu, juga diamini oleh Ketua DPW KKPI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamarudin Lasuru. Kamarudin berharap, pihak penyidik Polres Buol agar serius memproses masalah hingga tuntas.

“Prinsipnya penyidik tetap serius dan tidak terpengaruh jika ada tekanan dari pihak manapun, ” tegas Kamarudin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.