Polisi Lidik Dugaan Pencemaran Lingkungan PT TAS

- Periklanan -

MOROWALI- Berdasarkan hasil pantauan dan verifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Pemerintah Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir pada 7 November 2019 lalu, ditemukan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tekhnik Alum Service (TAS) dalam melakukan aktivitas pertambangan.

Antara lain dari temuan tersebut yakni, kegiatan penambangan tidak mengikuti kaidah penambangan yang benar. Kedua, tidak ditemukan disposal area tempat penampungan sementara top soil dan over burden yang selanjutnya dapat digunakan dalam proses reklamasi.

Ketiga, belum dilakukan penataan lahan dan reklamasi secara baik pada lokasi pit 1 dan pit 2 yang telah dinyatakan mine out. Keempat, terdapat dua buah sedimen pound yang jebol pada pit 1 (telah diperbaiki) dan pit 2 dengan kordinat¬† s. 3″ 0’3,73″ dan E. 122′ 15″.

Kelima, akibat jebolnya sedimenpon tersebut telah terjadi sedimentasi atau endapan lumpur di luar wilayah pit penambangan sampai keluar wilayah IUP PT TAS. Endapan lumpur merupakan lahan atau kebun masyarakat di Desa Torete.

Keenam, endapan lumpur yang menggenangi lahan atau kebun masyarakat memiliki ketebalan yang bervariasi antara 5 cm sampai dengan 70 cm dan mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian masyarakat.

Ketujuh, jenis tanaman yang terkena dampak akibat endapan lumpur adalah tanaman kakau, pala sagu dan kopi. Dan temuan yang terakhir, terdapat tebaran debu disekitar jalan holing akibat kurang maksimalnya penyiraman jalan.

Dalam berita acara tersebut, dituangkan saran atau rekomendasi agar perusahaan wajib mengikuti kaidah penambangan yang baik dan benar. Dan membuat disposal area sebagai tempat penampungan sementra top soil dan over burden.

Kemudian, segera melakukan reklamasi pada pit-pit yang dinyatakan main out serta merehabilitasi sedimenpon yang ada berdasarkan kaidah konstruksi tehnis yang di persyaratkan. Kemudian, pihak perusahaan diminta segera melakukan identifikasi lahan atau kebun masyarakat yang terkena dampak sedimentasi atau endapan lumpur.

Selanjutnya, pihak PT TAS diminta melakukan remediasi alias pemulihan atau konpensasi pada lahan yang terkena dampak dan berkoordinasi aktif dengan Pemkab, Pemdes dan masyarakat yang terkena dampak.

Dari temuan pelanggaran di lokasi pertambangan milik PT TAS ini, Pemkab Morowali mewajibkan pihak perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak warga yang lahannya terkena endapan lumpur paling lambat 30 hari setelah berita acara ditandatangani.

Akan tetapi, sampai detik ini PT TAS belum menyanggupi tuntutan dan arahan baik dari pemilik lahan maupun dari Pemkab Morowali. Untuk itu, pada pertemuan Kamis 30 Januari 2019 lalu Bupati Morowali dengan tegas membekukan ijin lingkungan PT TAS.

Dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran pencemaran lingkungan yang dilakukan PT TAS, Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahuinya.

“Kita belum mendapat informasi tentang pencemaran lingkungan seperti apa yang terjadi di sana, apakah ada penggunaan bahan kimia atau tidak. Harus ada penelitian dari dinas lingkungan hidup,”terang Bayu saat dikonfirmasi Minggu kemarin (2/2).

Bayu menambahkan, untuk mengetahui adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT TAS, yang berwenang menentukan yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Morowali.

“Tapi tetap, kita juga akan selidiki (lidik) lebih dalam masalah pencemarannya,”ungkapnya.

Terpisah, Ketua BPD Torete Baharudin saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa ada 4 lokasi kebun masyarakat yang terdampak akibat penambangan PT TAS. Yakni, dilokasi kebun Lamoito, Opa, Lansusulura dan Lalantomansi.

“Persoalan dampak ini bukan persoalan yang baru, tapi sudah terjadi sejak tahun 2014. Perusahaan (PT TAS,red) kurang perhatian mengenai dampak lingkungan, dan cenderung¬† hanya mengejar keuntungan semata,”tegasnya.(fcb)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.