PALU – Aparat kepolisian diminta untuk semakin tegas terhadap semua potensi gangguan keamanan yang mengarah pada kegiatan radikalisme dan terorisme. Sepanjang untuk penegakan hukum dan melindungi masyarakat, aparat tidak perlu takut dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), asalkan masih dalam koridor.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki Djanggola, usai menjadi inspektur upacara pada Peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Vatulemo Palu, Senin (10/7) kemarin. Pernyataan itu ditegaskan Longki menanggapi makin beraninya para pelaku terorisme melakukan aksi teror di tengah-tengah masyarakat. “Ke depan Polri harus makin tegas.
Bila ada gejala, ada masyarakat yang coba-coba memprovokasi masyarakat lain untuk ikut paham radikal, segera tindak, panggil dan periksa, jangan dibiarkan. Mungkin karena terlalu sayang dan takut melanggar HAM. Tapi tidak perlu takut, sepanjang itu untuk menegakkan aturan, tidak perlu khawatir,” kata Longki.
Memang diakui Longki, banyak pihak, yang menilai pemerintah serta aparatnya, kerap melanggar HAM, namun hal tersebut memang semata-mata untuk menegakkan aturan yang ada. “Jangan definisikan pelanggaran HAM itu hanya untuk negara berkembang saja, sedangkan negara maju seperti Amerika tidak,” tegasnya.
Dalam hal pemberantasan paham radikalisme dan terorisme, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi sangat memberikan dukungannya. Meski demikian, peran para ulama dan tokoh agama, juga sangat diperlukan dukungannya, untuk menangkal segala bentuk paham radikal. “Masyarakat pun saya minta jangan mudah terprovokasi dan terpancing dengan paham-paham seperti ini,” terang Longki.
Khusus untuk Polri ke depan, Gubernur berharap institusi ini semakin profesional dalam melayani masyarakat serta mengayomi masyarakat, sesuai apa yang disampaikan Presiden dalam amanatnya yang dibacakan Gubernur. Segala tugas kepolisian, kata dia, selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan saling bersinergi. “Contoh dukungan kami dan sinergitas pemerintah dan kepolisian, bisa dilihat dari pelayanan masyarakat di bidang pembuatan BPKB serta STNK di Samsat yang ada di setiap daerah,” tegasnya.
Pada upacara tersebut, Gubernur juga berkesempatan menyematkan tanda kehormatan bintang nararya kepada salah satu anggota Polda Sulteng yang dinilai memiliki catatan baik selama bertugas, yakni Kompol Dwi.
Sebelumnya, Presiden dalam amanatnya yang dibacakan Gubernur, mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Pada peringatan HUT ke71 Bhayangkara atas nama negara dan pemerintah saya sangat berterima kasih, sangat apresiasi pada kerja keras Kepolisian Republik Indonesia,” sebutnya.
Dia mencontohkan, salah satu kinerja nyata polisi, yaitu penanganan situasi keamanan dan ketertiban saat Ramadan 2017. Seluruh masyarakat merasa aman, lalu lintas mudik lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis dan harga kebutuhan pokok juga stabil.
Dia juga menyinggung kinerja Polri dalam melakukan pencegahan konflik, penjagaan demonstrasi, penanganan terorisme, pemberantasan narkoba, dan upaya menekan angka kejahatan konvensional yang semakin membaik. “Selain itu Polri berhasil mengamankan agenda politik 101 Pilkada serentak tahun ini. Sehingga agenda politik bisa terwujud dan bisa melaksanakan pilkada tersebut,” kata Gubernur membacakan amanat Presiden.(agg)
