PNS Perempuan Dominasi Gugatan Perceraian di Morowali

- Periklanan -

Ilustrasi (@hukumonline.com)

MOROWALI-Angka perceraian dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Morowali, mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal tersebut, berdasarkan data kantor Pengadilan Agama yang berada di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Dari data tersebut, menyebutkan perceraian kalangan PNS di Kabupaten Morowali yang paling banyak mengajukan gugatan perceraian dari kalangan perempuan.

Di tahun 2015, angka perceraian PNS yang masuk di Kantor Pengadilan Agama berjumlah 54 kasus. Akan tetapi, dari 54 kasus tersebut baru 23 perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau yang sudah resmi bercerai. Sisanya, masih dalam proses banding antara pihak istri yang menggugat dan pihak suami yang mengajukan talak.

- Periklanan -

“Kebanyakan, PNS yang perempuan lebih banyak mengajukan perceraian. Perceraian itu, jenisnya gugat,”ungkap Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Morowali, Munifa, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis kemarin (9/2).

Sedangkan untuk tahun 2016, jumlah PNS yang bercerai berjumlah 48 orang. Namun, yang sudah keluar akta cerainya alias BHT berjumlah 17 kasus. Sisanya, masih dalam proses banding. Akan tetapi, sisa PNS yang bercerai pada tahun 2015 yang belum sempat disidang sudah dilangsungkan pada 2016 lalu.

“Rata-rata, penyebab terjadinya perceraian antara lain perselisihan antara suami istri, pertengkaran secara terus menerus hingga ada yang terjangkit kasus KDRT, “ujar Munifa.

Sementara itu, untuk kalangan masyarakat umum angka perceraian di Kabupaten Morowali malah meningkat. Pada tahun 2015, angka perceraian berjumlah 154. Namun lagi-lagi, PNS dari kalangan perempuan lah yang paling banyak mengajukan perceraian. Jumlahnya 113 PNS perempuan yang menggugat, 41 PNS pria yang mengajukan talag. Pada tahun 2016 silam, jumlah perceraian dari kalangan masyarakat umum mengalami peningkatan. Bagaimana tidak, jumlah pasangan suami istri (Pasutri) yang bercerai mencapai 215. Terbagi menjadi, 169 PNS Wanita yang menggugat dan 46 pria yang mengajukan talag.

“Sisa kasus perceraian yang belum mempunyai BHT atau belum resmi bercerai, akan dilanjutkan pada tahun 2017, “kata Munifa.(fcb)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.