Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PN Jakarta Pusat Tolak Gugatan Hukum Pelaku KLB Deli Serdang

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO-Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, yakni mantan Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Halmahera Utara Yulius Dagilaha yang menggugat Ketua Umum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Penolakan gugatan tercantum dalam amar Putusan PN Jakarta Pusat perkara No. 167/Pdt.Sus Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Dimana PN Jakpus menolak gugatan Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara (Malut).

Muhajir, tim advokasi hukum Partai Demokrat, menyampaikan setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan tiga kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

“Ini menunjukkan berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama empat bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” bilangnya.

Muhajir bersyukur karena permintaan agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh majelis hakim.

“Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” jelas dia.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan satu gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” jelasnya.

Adapun 12 nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

Ketua DPC Partai Demokrtat Poso, Ellen Pelealu, merespon positif putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan hukum mantan ketua DPC PD Halmahera Utara, Yulius Dagilaha. Penolakan gugatan tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa kepengurusan DPP PD yang sah secara hukum adalah DPP PD di bawah kepemimpinan AHY.

“Saya yakin dan percaya partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY akan semakin kuat dan kembali berjaya di Pemilu 2024,” ungkap anggota DPRD Provinsi Sulteng ini. Dia kemudian mengingatkan semua kader Demokrat untuk tetap solid dan bekerja keras membesarkan partai di daerah masing-masing.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.