PALU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) melibatkan mitra kerja terkait, dalam program kegiatan di tahun ini. Pelibatan tersebut diwujudkan dengan membentuk Tim yang tidak hanya menjadi narasumber dalam setiap kegiatan, namun juga menyampaikan sejumlah regulasi terkini kepada para guru maupun pengelola SLB di Sulawesi Tengah.
Tim yang terdiri dari perwakilan Universitas Tadulako, Badan Akreditas Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM) Sulteng serta Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulteng, Rabu (8/6) kemarin diundang dalam Rapat Persiapan Program PKPLK. Kegiatan rapat yang dilaksanakan di salah satu café ini, dihadiri pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana serta Kepala Bidang PKPLK Disdikbud Sulteng, Minarni Nongtji.
Kepala Disdikbud Sulteng menyampaikan, bahwa pelibatan para narasumber dalam rapat persiapan program PKPL, tidak lain untuk menyamakan persepsi dalam pengembangan serta peningkatan juga kemajuan pendidikan khusus di Sulawesi Tengah. Disampaikan Yudiawati, dalam pendidikan khusus, di dalamnya ada SLB dan pendidikan inklusi serta layanan khusus berupa berupa sekolah kebakatan.
“Untuk pendidikan inklusi, kita berharap sekolah-sekolah regular yang ada bisa menerapkan pendidikan inklusi di mana mereka bisa menerima siswa didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK), dengan tingkat kecerdasan sama dengan siswa-siswa regular,” terang Kepala Disdikbud.
Khusus SLB sendiri, dia juga berharap akan bertambah lagi sekolah luar biasa di Sulawesi Tengah. Karena yang ada saat ini baru sekitar 32 SLB. Yang seharusnya SLB ada di masing-masing kecamatan.
“Minimal tiga sampai empat kecamatan ada 1 SLB, ini yang terus kita dorong. Karena dari data, ternyata di 1 kecamatan banyak pula anak berkebutuhan khususnya,” katanya.
Tidak hanya sarana saja yang menjadi fokus Dinas Pendidikan, namun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru-guru menurut dia, juga penting pula untuk menjadi perhatian. Bagaimana sekolah regular menerapkan pendidikan inklusi jika para guru yang ada tidak memiliki kemampuan untuk menangani ABK. Begitu pun guru-guru di SLB, yang seharusnya memiliki latar belakang ilmu pendidikan khusus SLB.
“Lewat tim yang akan menjadi narasumber ini lah kita berharap, apa yang menjadi keinginan kita bersama bisa tersampaikan dengan baik bagi para guru-guru dan pengelola SLB, juga para orang tua tentunya,” tandas Kepala Dinas.
Sementara itu, Kepala Bidang PKPLK mengungkapkan, Tim Narasumber yang dibentuk ini, nantinya dalam setiap kegiatan PKPLK akan dilibatkan. Tim ini nantinya kata dia, yang bakal merencanakan topic materi berdasarkan materi program kegiatan, agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana.
“Tim ini juga akan menyampaikan regulasi atau pun kebijakan pemerintah pusat yang memang berkaitan dengan sekolah maupun guru, agar para guru-guru dan pengelola SLB mengetahui hal tersebut,” jelas Minarni.
Dia mencontohkan, seperti program guru penggerak maupun program merdeka belajar dari Pemerintah Pusat, yang memang kadang lambat informasinya sampai kepada para guru SLB. Itulah nantinya kata dia, bisa disampaikan pula dalam setiap kegiatan.
“Seperti Akreditas sekolah, ketika mereka jadi narasumber itu disampaikan pula, agar SLB ini bisa menyiapkan benar-benar apa yang menjadi syarat Akreditas,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua BANSM Sulteng, Gazali Lembah yang mengapresiasi langkah Bidang PKPLK membentuk Tim Narasumber ini. Karena menjadi satu-satunya instansi yang membuat Tim Narasumber, dan menjadi tindaklanjut dari MoU antara BANSM Sulteng dan Dinas Pendidikan.
“Kami juga berharap dari 32 SLB yang ada bisa terakrditas A. Serta juga SLB bisa bertambah, mengingat populasi warga Sulteng dan jumlah ABK, SLB yang ada terbilang masih sedikit,” ujar Gazali. (agg)
