PGRI Minta Kasus Guru Tidak Langsung Diproses Hukum

- Periklanan -

PALU-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng agar ketika ada laporan mengenai guru untuk tidak langsung diproses hukum. PGRI meminta agar kepolisian melakukan koordinasi dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI. Hal itu disampaikan Ketua PGRI Provinsi Sulteng, Syam Zaini SPd MSi dalam lawatannya bersama pengurus PGRI Sulteng kepada Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal, beberapa waktu lalu.

“Kami menyampaikan bahwa kalau seandainya ada guru-guru kami yang ada di Sulawesi Tengah yang diduga melakukan tindak kekerasan dalam pengertian untuk penegakan disiplin maka kami meminta kepada pihak Polda untuk jangan segera menindaklanjuti di tingkat pelaporan polisi tetapi kami minta dibawa ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI PGRI,” jelasnya Syam Zaini kepada Radar Sulteng ditemui usai menghadiri Seminar Pendidikan Nasional, di Hotel Best Western Kamis (7/2).

Di tingkat DKGI ini nantinya lanjut Syam Zaini akan dilihat apakah tindakan yang dilakukan guru itu melanggar kode etik sebagai guru Indonesia atau sudah masuk ranah pidana. DKGI selanjutnya akan memberi rekomendasi kepada penyidik untuk pertimbangan proses hukum. Koordinasi antara kepolisian dan PGRI dalam menangani kasus guru kata Syam Zaini juga memiliki dasar. Hal itu kata Syam Zaini termuat dalam MoU yang dilakukan Kapolri masa Badrodin Haiti dan PB PGRI.

“Dasar itulah yang kami sampaikan kepada Kapolda, kami mohon Pak kami guru-guru dilakukan perlindungan agar supaya kami nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas keprofesiannya,” paparnya.

Lebih lanjut, Kepala SMA Negeri 4 Palu ini meminta agar ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan patron pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar. Sebab kata Syam Zaini, ada indikasi tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru seringkali dianggap keluar dari koridor padahal sejauh ini belum ada standar pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar.

“Yang memiliki guru ini secara hirarki adalah Dinas Pendidikan. Maka Dinas Pendidikan mesti menggandeng organisasi profesi untuk membuat SOP standarisasi seperti apa. Kalau anak bolos apa hukumannya. Kalau melanggar ini apa sanksinya. Nah ini disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sehingga guru memiliki pegangan. Saat ini kan dilema guru-guru. Saat dia mau melakukan (pemberian sanksi) takut juga dilaporkan polisi. Dia tidak mau peduli, jiwanya tidak bisa karena jiwa seorang guru itu peduli kepada siswa,” pungkasnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.