alexametrics Petani Banggai dan Morut Mengadu Langsung ke Gubernur – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Petani Banggai dan Morut Mengadu Langsung ke Gubernur

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Sejumlah petani dari Kabupaten Banggai dan Morowai Utara (Morut) datang mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (21/10).

Para petani tersebut bersama Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Sulteng, meminta agar gubernur mengambil langkah tegas untuk menghentikan perampasan lahan dan stop kriminalisasi Petani.

“PT Astra Agro Lestrasi (AAL) yang hingga saat ini masih menjadi sumber penyebab konflik agraria di Sulteng. Di Kabupaten Morowali Utara (Morut) terjadi penahanan oleh Polres Morut terhadap Gusman seorang petani yang diadukan oleh PT Agro Nusa Abadi (ANA) salah satu anak perusahaan grup PT AAL,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Tauhid.

Ia menilai, pengaduan pencurian buah kelapa sawit yang dituduhkan pada Gusman merupakan cara-cara klasik yang dipakai perusahaan untuk memenjarakan petani. Dengan begitu, perusahaan dapat dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat.

“Cara-cara beginilah yang kami sebut kriminalisasi. Perbuatan saling klaim tanah berdasar alas hak yang dimiliki masing-masing pihak yang seharusnya masuk dalam wilayah keperdataan, malah perusahaan gunakan pasal-pasal pidana untuk menjerat rakyat,” bebernya.

Kasus yang serupa sambung dia, juga terjadi di Kabupaten Banggai, perusahaan sawit PT Kurnia Luwuk Sejati dan PT Sawindo Cemerlang juga diduga telah melakukan praktik-praktik perampasan lahan dan kriminalisasi kepada petani.
“Satu orang petani yang hari ini dilaporkan oleh PT Sawindo Cemerlang atas tuduhan pencurian, padahal petani tersebut memiliki surat sertifikat tanah,” jelasnya.

Olehnya, mewakili petani FRAS menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura diantaranya, kembalikan tanah rakyat, moratorium seluruh perizinan perusahaan perkebunan sawit di Sulteng, hentikan aktivitas PT Agro Nusa Abadi, PT Kurnia Luwuk Sejati dan juga PT Sawindo Cemerlang sampai dengan lahan rakyat kembali, serta FRAS juga menuntut agar menjalankan reforma agraria untuk rakyat.

Setelah beberapa jam melakukan aksi, Gubernur Sulteng menemui langsung para demonstran untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya. “Tidak bisa cepat, jangan bilang besok selesai saya bukan aparat hukum. saya hanya memfasilitasi, saya sudah dengar semua (keluhan masyarakat) ada datanya sudah saya baca,” kata Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura saat menemui para demonstran.

Namun, pertemuan tersebut hanya berlangsung singkat, dikarenakan ada agenda lain yang juga harus diikuti oleh Gubernur. Sehingga, pertemuan tersebut dilanjutkan di dalam kantor Gubernur, akan tetapi, kali ini para demonstran hanya ditemui oleh Staf Ahli Pemerintahan dan Perkembangan Kawasan Dahri Saleh didampingi Tenaga Ahli bidang Hak Asasi Manusia dan Kemasyarakatan M Ridha Saleh.

Di ruangan tersebut, satu per satu petani pun mengurai keluhan-keluhan mereka terkait dugaan aktivitas perusahaan sawit yang diduga telah melakukan perampasan lahan perkebunan mereka. Tak hanya menyampaikan keluhan, beberapa petani juga menghadirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lahan perkebunan mereka.

Setelah mendengar semua keluhan masyarakat, Dahri Saleh mewakili Gubernur Sulteng menjawab langsung keluhan para petani dan dengan segera akan melakukan beberapa tindakan, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng akan mendesak PT ANA untuk mengembalikan tanah yang dikuasai, kedua, pihaknya juga akan berupaya untuk mengeluarkan para petani yang saat ini mendekam di dalam sel tahanan.

“Hasil rapat ini akan kita laporkan kepada Gubernur dan penyelesaian yang sampaikan itu akan kita bagi per kluster, sehingga apa yang ingin kita tuntaskan bisa baik dan bijaksana,” tandasnya.
Terpisah PT Agro Nusa Abadi (ANA) menegaskan komitmennya untuk menjaga harmoni dengan masyarakat di seluruh areal perkebunan perusahaan.

Hal ini ditegaskan Doddy Adisatya, Community Development Officer PT Agro Nusa Abadi (ANA) -anak usaha Astra Agro di Kabupaten Morowali Utara— menanggapi unjuk rasa dan penyebaran informasi yang berulang-ulang menuduh PT ANA melakukan penyerobotan atau perampasan lahan masyarakat.

“Tuduhan itu dilontarkan tanpa dasar hukum yang jelas. Kami juga sangat menyesalkan karena tuduhan-tuduhan itu tidak melihat langkah-langkah aktif dari perusahaan dalam berkoordinasi dengan perangkat hukum, instansi terkait baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten,” kata Doddy.

Sejak awal beroperasi, kata Doddy, PT ANA sangat mengedepankan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada aturan dan ketentuan hukum yang diabaikan.

“Istilah “menyerobot” atau “merampas” mengesankan perusahaan semena-mena dan mengambil hak dari pemilik lahan yang sah. PT ANA sudah melakukan proses pemberian kompensasi kepada nama-nama yang dinyatakan sebagai pemilik lahan,” kata Doddy.

Penerima kompensasi, kata dia, adalah nama-nama masyarakat yang sudah dinyatakan oleh perangkat desa dan kecamatan sebagai pemilik lahan dan diperkuat surat dari pemda. Nama-nama tersebut diperoleh setelah proses verifikasi dan validasi yang dibentuk. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan dokumen-dokumen yang diakui masyarakat sebagai dasar hukum kepemilikan lahan. Keputusan untuk melakukan verifikasi dan validasi ini diambil setelah melalui rapat dan mendengar pertimbangan lembaga-lembaga yang berwenang, baik lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Meskipun panjang dan bertahap, langkah verifikasi dan validasi menjadi tahap penting dalam proses pemberian kompensasi mengingat satu lahan diklaim oleh lebih dari dua nama yang sama-sama mengaku memiliki surat kepemilikan lahan di lokasi yang sama persis,’’ demikian tegasnya. (sya)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.